komplek pelni
PERTEMUAN : Komisi A DPRD Kota Depok saat melakukan pertemuan, soal adanya tudingan lahan fasos fasum, di Komplek Pelni, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (4/1) siang. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sengketa tanah yang dituding sebagai Fasilitas Sosial (Fasos) – Fasilitas Umum (Fasum) di Komplek Pelni, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, memasuki babak baru. Sampai ke ranah DPRD Kota Depok.

Selasa (4/1), Komisi A DPRD Kota Depok memanggil pihak yang bersengketa, mulai dari kuasa hukum pemilik lahan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pertanahan Negara, sampai Satpol PP.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menuturkan bila dari hasil pertemuan itu, Pemkot Depok menyatakan jika tanah lahan eks HGB Nomor 61592 Mekarjaya, sampai saat ini belum tercatat sebagai aset Pemkot Depok.

Dia menerangkan, semula sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6924/Baktijaya tercatat atas nama Yayasan Nurul Ikhsan, dengan luas 624 meter persegi. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 193/Baktijaya/2012 tanggal 26 Desember 2012. Diterbitkan pada 28 Desember 2012 melalui proses pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah negara bekas HGB Nomor 6899/Baktijaya (sisa).

Sebagaimana surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 67/SK.HGB-3276/XI/2012 tanggal 21 November 2012 terletak di kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya,” terang Politikus Gerindra ini.

Selanjutnya, kata dia, terhadap sertifikat ini dicatat peralihan haknya kepada Noviar Rasyid dan Idris Akbar berdasarkan akta jual beli Nomor 05/2014 tanggal 4 November 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Neila Rahmi, selaku PPAT Kota Depok.

Ihwal bangunan yang sempat disegel Satpol PP, Hamzah menerangkan, hal ini lantaran bangunan belum ada IMB secara keseluruhan. Hanya IMB induk. “Makanya, diminta oleh dinas perizinan mengurus kembali. Dan pemilik lahan bersedia mengurus,” terangnya.

Kuasa hukum pemilik lahan, Boy Nurdin mengaku lega atas pertemuan ini. Jadi clear bila tanah yang disengketakan bukanlah fasos fasum, melainkan milik pribadi.

Hal ini tentu menjadi edukasi pula untuk masyarakat. Artinya jika ingin meklaim sesuatu, mesti berlandaskan bukti yang kuat. “Ke depan sudah normal lagi,” tandasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro