kejaksaan
PENYULUHAN HUKUM : Kasubsi Intel Kejari Depok, Alfa Dera sedang memberikan penyuluhan hukum kepada panitia PTSL di Kelurahan Cilangkap. INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Depok menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok memberikan edukasi hukum sekaligus penyuluhan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2022 di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan potensi-potensi permasalahan tanah yang ada di Dopok.

Kasubsi Intelijen Kejari Depok, Alfa Dera mengatakan penyuluha hukum terkait program PTSL ini dianggap perlu dilakukan agar ke depan, kegiatan PTSL di Depok berjalan lancar, mengingat PTSL merupakan program strategis nasional yang harus didukung semua pihak.

Kita sebagai salah satu nara sumber dari Kejaksaan, pada penyuluhan PTLS 2022, merupakan bagian dari sinergi pemberantasan mafia tanah dengan Kantah ATR/BPN Depok,” kata Alfa, Kamis (27/1).

Dia mengungkapkan, adapun sasaran edukasi hukum yang diberikan kepada stakeholder di Kecamatan Tapos, khususnya Keluarahan Cilangkap, seperti RT, RW, LPM, Lurah dan jajarannya, yang merupakan panitia dan penyelenggara PTSL di tingkat bawah.

“Stakeholder di tingkat kelurahan meruapakan gerbang pertama program PTSL, dan mereka punya peran penting untuk mencegah kehadiran mafia tanah,” ucapnya.

Alfa Dera mengharapkan, dengan penyuluhan hukum ini, pada prosesnya para penyelenggara PTSL tidak tersangkut pelanggaran hukum. Dan tidak terjadi terkait dengan potensi-potensi perbuatan yang merugikan keuangan negara.

“Jadi yang di stressing hari ini kita melakukan edukasi upaya pencegahan, jangan sampai terjadi para RT, RW memberikan dokumen-dokumen yang tidak sesuai ketentuan dalam penerbitan PTSL yang di proses oleh BPN Depok. Dan hindari pungli kepada masyarakat, saat pengurusan PTSL,” ucapnya.

Selain itu, Kejaksaan juga menyampaikan terkait modus modus operandi mafia tanah yang kerap terjadi dalam program PTSL maupun, kegiatan administrasi pertanahan lainnya.

“Kejaksaan saat ini mempunyai Satgas mafia tanah yang akan melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan kasus kasus tanah di Kota Depok. Masyarakat bisa datang ke Balai Kota Depok untuk berkonsultasi mengenai pertanahan,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Cilangkap, Teguh Santoso menyebutkan, untuk Kelurahan Cilangkap ada sebanyak 1.300 bidang PTSL dari BPN Depok tahun 2022. Penyuluhan hukum dari Kejari Depok bertujuan untuk membekali petugas PTSL RT dan RW agar melaksanakan pelayanan PTSL kepada masyarakat dengan cepat dan sebaik mungkin.

“Jadi 1.300 bidang PTSL 2022 ini tersebar di 18 RW se Cilangkap. Kemudian (RT, RW) pungutlah biaya PTSL dari masyarakat sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan di SKB 3 Menteri untuk wilayah Jawa-Bali yaitu sebesar Rp150 ribu per bidang,” ungkap Teguh.

Apabila nanti pada prakteknya petugas PTSL RT, RW memungut biaya PTSL diluar Rp150 ribu, maka akan menjadi tanggungjawab pribadi oknum tersebut.

“Ketika ada petugas yang memungut biaya PTSL diluar Rp150 dari masyarakat per bidangnya, maka menjadi tanggungjawab pribadi mereka masing-masing, karena jelas itu merupakan pelanggaran hukum,” tutupnya. (rd/dra)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Junior Williandro