perda
PENGESAHAN PERDA : Ketua DPRD Kota Depok, Yusufsyah Putra didampingi Wakil Walikota, Imam Budi Hartono bersama Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yetti Wulandari saat mengesahkam Perda RPJMD di Gedung Paripurna DPRD Kota Depok, Kawasan Boulevard GDC. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tahun 2021 telah berlalu. Pemkot Depok terus melakukan pembenahan diri demi memaksimalkan roda pemerintahan bersama DPRD Kota Depok. Tercatat, kurun waktu satu tahun (2021), ada 14 Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan.

Diposisi pertama ada, Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Kedua, Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Disahkannya kedua Perda tentang PDAM Tirta Asasta tersebut, diterangkan Direktur Utama PDAM Tirta Asasta Depok, M Olik bahwa perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perseroda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana bentuk badan hukum terbagi menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda).

“Bentuk Perseroda ini dapat meringkas dan mempercepat pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan kinerja perusahaan, serta meningkatkan pelayanan dan berkontribusi pada PAD Kota Depok dan kepemilikan sahamnya 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok,” jelasnya.

Status bentuk badan hukum Perseroda ini ditandatangani pada 1 November 2021, dab juga disahkan Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0068922.AH.01.01.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroda Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Setelah mengesahkan dua Perda tersebut, diurutan Ketiga, Pemerintah kembali mengesahkan Perda tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Lalu Keempat, ada Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.

Pada Perda RPJMD ini, DPRD memberikan catatan kenaikan PAD 5,6 persen. Hal ini setelah mempelajari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah, sehingga menyetujui dengan mematok target 5,6 persen pasa Perda RPJMD 2012 hingga 2026.

“Target kenaikan PAD sebesar 5,6 persen dilihat masih rasional karena kami mempertimbangkan dengan seksama bahwa masih ada pandemi covid 19 yang belum tahu kapan akan berakhir,” jelas Wakil Ketua Pansus II, Azhari, sesuai dari pernyataan resmi Pemkot Depok.

Perda selanjutnya, Kelima ada Perda tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan. Lalu, Keenam Perda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Di Perda Ketujuh ada tentang Pemberdayaan Pesantren.

Kedelapan, ada Perda tentang Penyelenggaraan Kota Religius. Perda ini sempat menjadi konsetrasi para jajaran DPRD maupun masyarakat karena proses peracangannl hingga pengesahan berlangsung lama, sebab banyak perbaikan yang dilakukan.

Perda ini juga diakui Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman. Masuknya raperda itu sempat menjadi polemik karena sempat ditolak dalam rapat paripurna DPRD.

Fraksi PKB-PSI menolak dibahasnya Raperda yersebut, tapi dalam paripurna itu tidak diakomodir sehingga keputusannya Perda tetap dibahas,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Dalam Raperda tersebut ada 27 pasal yang diajukan pemerintah. Prosesnya berjalan hampir dua tahun lamanya, mulai dari tahun 2019 hingga akhirnya disahkan pada tahun 2021.

Berlanjut di urutan Kesembilan, Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Kesepuluh, Perda tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Di urutan Kesebelas, Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Kedua belas, Perda tentang Pendataan, Pemanfataan dan Pengelolaan Tanah Terlantar.

Selanjutnya Ketiga belas, Perda tentang Kepemudaan. Keempat belas Protokol Kesehatan Dalam Pengendalian Pandemi. (rd/arn)

Pengesahan Perda Selama 2021

Perda Disahkan :

1. Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok

2. Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok

3. Perda tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

4. Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026

5. Perda tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan

6. Perda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika

7. Perda tentang Pemberdayaan Pesantren

8. Perda tentang Penyelenggaraan Kota Religius

9. Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

10. Perda tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

11. Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

12. Perda tentang Pendataan, Pemanfataan dan Pengelolaan Tanah Terlantar

13. Perda tentang Kepemudaan

14. Perda tentang Protokol Kesehatan Dalam Pengendalian Pandemi

Pengesahan Dilakukan :

Pemerintah Kota Depok

DPRD Kota Depok

Panitia Khusus Raperda

Badan Anggaran

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro