imam pelecehan seksual
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono.

RADARDEPOK.COM – Tak ingin anak buahnya menjalani kasus sendirian yang terjerat mafia tanah di Kelurahan Bedahan, Sawangan Kota Depok. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan akan menyiapkan bantuan hukum saat proses hukum dijalani, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Eko Herwiyanto.

“Kami serahkan kepada pihak berwenang untuk menanganinya,” jelas Wakil Walikota Depok, Imam Budi Harton, saat dikonfirmasi Harian Radar Depok di Gedung Balaikota, Kamis (5/1).

Pria disapa IBH itu menjelaskan, pada saat perkara ini terjadi, ia masih belum menjabat. Sehingga tidak mengetahui kasus tersebut. “Apalagi saya ya, pada waktu itu belum menjabat dan seperti apa kasusnya tidak tahu,” ungkapnya.

IBH memastikan, setiap ada ASN yang terjerat kasus. Pemerintah akan memberikan bantuan hukum, yang  mungkin adanya kebuntuan komunikasi antara penyidik dan yang bersangkutan sebagai ASN. Namun, pemerintah belum melakukan rapat internal akibat satu orang ASN terseret dalam kasus mafia tanah. “Saya pribadi belum (rapat internal), tapi mungkin yang lain sudah,” terang IBH.

Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi menyebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Eko Herwiyanto sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah. Eko ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Salah satunya adalah Anggota DPRD Kota Depok, Nurdin Al Ardisoma alias Jojon. “Sudah ditetapkan tersangka empat orang, dua orang warga sipil biasa dan dua lagi pejabat publik di Kota Depok,” jelasnya.

Dua orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka yakni bernama Burhanudin Abubakar dan Hanafi. Dua tersangka ini merupakan pelaku utama dan seorang yang membantu pemalsuan dokumen tanah. Sementara dalam surat penetapan tersangka pertanggal 27 Desember 2021, yang diterima Radar Depok. Dalam surat yang beredar, pelapor diketahui bernana Rudi Tringadi.(arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar