Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Yuni Indriany. Istimewa
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah menjadi fokus utama. Bahkan, kaum hawa terus menjerit dengan mahalnya kebutuhan pokok tersebut. Sehingga, Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Yuni Indriany mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan seluruh jajarannya, untuk mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

“Saat ini emak-emak menjerit, untuk memasak di rumah, harga minyak goreng dan kebutuhan lainnya mahal. Ini harus diantisipasi dengan baik,” tutur Yuni Indriany kepada Radar Depok, Selasa (15/03).

Upayanya, lanjut Politikus Perempuan PDI Perjuangan ini meminta Kemendag dan seluruh jajarannya, untuk mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Baca Juga  Ini Cara untuk Mendapatkan BLT Minyak Goreng Rp 300.000, Cair Bulan April 2022

Selain itu, agar Kemendag melakukan upaya-upaya untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta mengawasi rantai pasokan minyak goreng di sejumlah daerah.

“Kita tentu ingin harga kebutuhan pokok stabil, terlebih saat ini masih suasana pandemi, dan sebentar lagi memasuki Bulan Ramadan,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut, Yuni Indriany juga mengingatkan agar Kemendag untuk mampu mengawal dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan ketentuan harga minyak goreng curah Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter.

“Ini sudah berjalan, tapi di pasar buktinya masih susah dicari, ada kemasan, tapi sudah merangkak naik terus harganya, dari Rp32 ribu hingga Rp38 ribu per liter. Juga ada bantuan minyak goreng murah yang per kecamatan dapat 800 liter, tapi tidak akan mencukupi kebutuhan warga Depok, khususnya kebutuhan curah atau ritail,” tegas Yuni Indriany.

Baca Juga  Elly Farida Apresiasi Ruang UMKM Sukmajaya

Selain mengawal pelaksanaan HET, Kemendag juga harus bisa melaksanakan program-program domestic market obligation dan domestic price obligation dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng terlaksana dengan baik.

Kenaikanan harga minyak goreng sendiri sudah terjadi sejak akhir November 2021. Bahkan kini selain mahal, juga ketersedaiannya semakin minim, bahkan langka di sejumlah daerah.

Kondisi itu akhirnya membuat minyak goreng kembali menjadi langka, karena di tengah masyarakat mulai muncul panic buying.

“Wajar mereka ketakutan minyak goreng semakin mahal dan semakin susah didapatkan, karena ini salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih bagi pelaku UMKM yang tentunya sangat dirugikan karena mahal dan langkanya minyak goreng ini. Kami harap Kemendag dapat memperbaiki tata niaga dan pengawasannya” pungkas Yuni Indriany. (cky)

Baca Juga  PDI Perjuangan Depok Tanam 4.500 Pohon di Ciliwung

Editor : Ricky Juliansyah