Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H.M Hasbullah Rahmad. Istimewa

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H.M Hasbullah Rahmad menilai laporan ke polisi oleh tim kuasa hukum pegiat media sosial Ade Armando terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menjadi keprihatinan kader partai berlambang matahari terbit.

Wakil rakyat dari Dapil Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini pun menegaskan bahwa Ketua Umum dan Sekjen merupakan simbol serta kehormatan partai. Sehingga, tuduhan ataupun serangan terhadap keduanya akan direspon partai.

“Tentu ini menjadi keprihatinan bagi seluruh kader PAN se-Indonesia,” kata Hasbullah kepada Radar Depok, Rabu (20/04).

Politikus senior PAN Kota Depok yang digadang-gadangkan bakal maju di Pilkada Depok 2024 ini meyakini bahwa Eddy Soeparno tidak melakukan kesalahan apapun dan DPP tidak akan tinggal diam terhadap laporan tersebut.

“Informasi dari dari DPP, ada prinsipnya DPP PAN siap menghadapi somasi maupun laporan ke Polisi. Kami pastikan partai akan mengawal seluruh prosesnya. Karena kami yakin dan percaya saudaraku Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak melakukan kesalahan apapun,” tegas Bang Has -sapaan karibnya-.

Bang Has pun menegaskan, sebagai Anggota DPR RI, Eddy Soeparno mempunyai kewajiban untuk menyuarakan dan bersikap terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Bahkan, seorang Anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh pasal 224 UU MD3.

“Jelas kami dari PAN juga menolak pernyataan kuasa hukum Ade Armando yang menuding seakan anggota DPR bertindak seenaknya karena memiliki hak imunitas. Tudingan itu bakal menyinggung banyak anggota legislatif lainnya kalau tidak ditarik segera dan disertai permintaan maaf,” tegas Bang Has.

Sehingga, sambung Bang Has, segala tindakan, pernyataan dan aktivitas yang dilakukan secara publik Eddy Soeparno itu bagian dari bentuk menyuarakan pendapat, sebagai respons terhadap situasi yang terjadi sebagai bentuk fungsi pengawasan, yang dilindungi oleh undang-undang.

“Sehingga, kami mendukung agar DPP PAN melakukan tindakan hukum terhadap kubu Ade Armando. Dan, saya sebagai kader PAN tentu akan mencermati dengan seksama kasus ini dan perkembangannya, demikian juga dengan kader PAN lainnya di Indonesia,” pungkas Bang Has.

Sebagaimana diketahui, Eddy Soeparno dilaporkan oleh pihak pelapor bernama Andi Windo. Eddy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan atau berita bohong melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 331 KUHP dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Pelaporan ini atas cuitan Eddy di akun Twitternya usai Ade Armando jadi korban penganiayaan massa di lokasi demo depan Gedung DPR, Jakarta pada 11 April lalu. Dalam cuitannya itu, Eddy tidak secara gamblang menyebut nama Ade Armando. Eddy hanya menggunakan inisial AA.

“Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA,” demikian cuitan Eddy melalui akun Twitternya @eddy_soeparno pada 12 April 2022.

Usai cuitan itu, Ade Armando melalui kuasa hukumnya Muannas Alaidid melayangkan somasi kepada Eddy pada 14 April. Dalam surat somasi tersebut tim kuasa hukum Ade Armando menyebut, cuitan Eddy mengarah kepada dugaan pencemaran baik. Jika cuitan tidak dihapus dalam 3×24 jam, Muannas mendesak Eddy untuk menyampaikan permintaan maaf dan melaporkannya ke polisi. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah