jokowi
SUARA MAHASISWA : Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia ketika menggelar aksi demo menolak penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden, di Istana Negara. UI FOR RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Jelang aksi besar-besar hari ini (11/4), ada perubahan lokasi demo. Semalam, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan tetap menggelar demonstrasi. Hanya saja, semula aksi bakal di dekat Istana Merdeka, kini lokasinya di depan Gedung DPR/MPR RI. Sayangnya Universitas Indonesia (UI) Kota Depok belum bisa gabung. Kampus jaket kuning ini memilih konferensi pers di Patung Kuda Monas.

“Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di Rumah Rakyat atau Gedung DPR RI. Dengan tujuan menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada,” tulis BEM SI dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Siaran pers itu telah dikonfirmasi kepada Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal kepada wartawan, Minggu (10/4).

Meski berpindah tempat lokasi aksi, isu yang akan disuarakan BEM SI masih sama seputar penundaan pemilu. Mereka menuntut agar para wakil rakyat di DPR mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Selain dari hal di atas, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu.

“Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Baca Juga  Ini Alasan Ridwan Kamil Ajukan PSBB untuk Depok dan Empat Daerah Lainnya

Mahasiswa UI menggelar rapat konsulidasi pada Jumat (9/4) untuk turun unjuk rasa pada 11 April 2022 terkait menolak isu jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo. Namun sayangnya, Mahasiswa UI sepakat tidak turun pada aksi demo ini.

“Kami dari BEM UI berdasarkan kesepakatan pada konsolidasi sepakat tidak turun di tanggal 11 April. Kami akan terus menyuarakan tentang penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan selantang-lantangnya dengan banyak gerakan yang akan kami lakukan,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Bayu Satria Utomo, kepada Harian Radar Depok, Minggu (10/4).

Bayu memastikan, BEM UI tak akan berhenti menyuarakan aspirasi rakyat. Pihaknya akan membuat Kongres Rakyat dan dilanjutkan Aksi Massa Nasional di 21 April 2022. “Besok (hari ini) akan kami adakan konferensi pers di Patung Kuda Monas agar lebih jelas lagi sikap kami,” terangnya.

Ada tiga tuntutan yang digaungkan BEM UI dalam aksi simbolik besok (hari ini). Pertama, meminta Presiden Jokowi menegaskan Pemilu 2024 tak ditunda dan tak ada perpanjangan masa jabatan. Kedua terkait ketimpangan ekonomi, dan ketiga soal penyerangan warga sipil yang marak terjadi.

“Pada prinsipnya gerakan mahasiswa akan menjadi dentuman besar untuk menegur pemerintah, untuk menegur kekuasaan yang sewenang-wenang,” beber Bayu.

Terpisah, Koordinator Mahasiswa Gunadarma Kalimalang, Lerroy Yan Pratama menegaskan, bahwa BEM Gundar Kalimalang, Bekasi akan bergabung untuk aksi demo di DPR RI. Pihaknya bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), elemen ojek online serta para serikat buruh dan akan ada sekitar 67 kampus yang akan hadir untuk aksi demonstrasi. “Untuk saat ini kita sudah mengerahkan massa sekitar 400 orang yang akan berangkat untuk aksi,” ucapnya.

Baca Juga  Rienova : Kembangkan Ekonomi lewat Pemuda di Depok

BEM Gundar akan memulai aksinya pada pukul 10:00 WIB dan Rencananya melaksanakan  long march mulai dari jembatan semanggi hingga ke DPR-RI.

BEM Gunadarma berharap dari aksi Demo ini, Presiden RI dengan tegas menolak dalam penundaan pemilu dan menolak 3 periode Presiden Joko Widodo. Dan Tuntutan berikutnya mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. “Presiden Jokowi harus membuat kebijakan terhadap krisis-krisis yang terjadi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kelangkaan minyak goreng, serta bahan pangan. Presiden harus memutuskan suatu kebijakan yang mana tidak membuat resah masyarakat,” tegasnya.

Menangkal aksi demo melibatkan siswa SMK dan sederajat. Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah Dua Jawa Barat (Jabar), dengan tegas melarang siswa atau siswi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk tidak terlibat dalam aksi demo 11 April. Hal itu direalisasikan dengan surat edearan KCD untuk sekolah – sekolah agar mengawasi pergerakan anak didiknya.

“Kami sudah kirim surat edarannya pertanggal Kamis (7/4),” ucap Kasi Pengawasan KCD Pendidikan Wilayah Dua Jawa Barat, Irman Khaeruman, kepada Harian Radar Depok, Minggu (10/4).

Menurut Irman, pihaknya telah mengirim surat edaran jauh hari untuk mengantisipasi pergerakkan dini demo yang dilakukan  mahasiswa. “Karena Jumat (8/4) Mahasiswa di Bogor sudah melakukan demo duluan,” ujarnya.

Baca Juga  Oren's Kalimulya Depok Galang Dana untuk Lombok

Dalam surat edaran, tertulis enam poin utama. Diantaranya, memastikan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi atau unjuk rasa dalam bentuk apapun, menugaskan Wakil Kepala Sekolah (WAKA) Kesiswaan untuk melakukan langkah antisipasi keterlibatan peserta didik dalam aksi demonstrasi dengan melakukan koordinasi bersama pihak Satuan Tugas (Satgas) pelajar dan kepolisian, memastikan seluruh peserta didik hadir dalam kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan secara Luring maupun Daring. Berkomunikasi dengan dengan orang tua atau wali untuk melakukan konfirmasi apabila ada peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran karena alasan sakit atau izin serta alfa, dan pengawas sekolah memantau dan mambantu pelaksanaan pada poin-poin tersebut diatas pada sekolah binaannya masing-masing.

Irman memaparkan, penyaluran aspirasi sah-sah saja dilakukan. “Tapi kalau untuk siswa, masih ada kewajiban untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar” tuturnya.

Apabila terdapat siswa yang membangkang, Irwan mengatakan saksi akan dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. “Nanti pihak sekolah akan berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid,” ucapnya.

Di lokasi yang berbeda, Kepala SMK Nasional, Mohammad Ihasan membenarkan tentang surat edaran dari KCD. “Iya benar KCD sudah membuat surat edaran yang sifatnya sebagai himbauan,” ujarnya.

Untuk langkah selajutnya pihak sekolah akan memastikan para siswa hadir dalam proses belajar dan mengajar. “Semoga seluruh siswa mematuhi himbauan yg dikeluarkan oleh KCD,” tutupnya.(ati/van/rd)

Jurnalis : Nurhidayati Fauna, Ivanna Yustiani  

Editor : Fahmi Akbar