mahfud MD beli WTP
Menko Polhukam Mahfud MD

RADARDEPOK.COM – Adanya kasus suap Bupati Bogor, Ade Yasin kepada pegawai BPK agar Pemkab Bogor mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) mendapatkan respon dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena beredar isu WTP BPK yang bisa dibeli.

Mahfud mengatakan, tidak selalu status WTP menandakan instansi bersih dari korupsi. Karena, pemeriksaan BPK terkait predikat WTP lebih menekankan pada aspek administratif dan prosedur.

“Memang pemeriksaan di BPK itu memang lebih menekankan pada kebenaran administratif dan prosedur. Oleh sebab itu, kita banyak melihat instansi-instansi yang WTP itu banyak juga yang korupsi di dalamnya,” kata Mahfud.

Mahfud meminta adanya evaluasi dari pihak BPK. Pasalnya, isu predikat WTP bisa dibeli itu telah lama mencuat.

“Kita berharap agar BPK juga membenahi diri agar tidak ada. Dulu kan ada isu WTP itu ada harganya. Jangan-jangan ini masih ada,” jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan, isu harga bagi predikat WTP yang dikeluarkan BPK itu harus bisa dihilangkan oleh BPK sendiri. Dia menyebut hal itu terkait dengan kepercayaan dari masyarakat.

“Dulu saat saya (Ketua) MK itu saya sudah bicara ke BPK ‘saya kok dapat WTP terus?’. Saya melihatnya memang peluang untuk tidak baik itu masih ada. Oleh sebab itu, di tahun 2012, saya bilang supaya di BPK itu mekanismenya diperketat. Jangan ada lagi isu WTP bisa dibeli,” tutur Mahfud.

“Ini katanya sih yang di Bogor kalau saya baca kan kasarnya mau membeli WTP. Nah, itu akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap BPK kalau itu masih terjadi,” tambahnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin terjaring OTT KPK bersama 11 orang lainnya. Selang beberapa waktu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka di kasus suap laporan keuangan demi meraih predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Para tersangka itu ialah:

Pemberi Suap:

1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023
2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor
3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Penerima Suap:

1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis
2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

 

Editor : Pebri Mulya