kereta
DITUTUP PERMANEN : Suasana pintu perlintasan kereta api Rawageni yang ramai dengan aktifitas pengendara. PT KAI telah menutup 7 perlintasan ilegal dari 97 perlintasan dari Bogor hingga Depok, Minggu (24/4). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Insiden pintu perlintasan kereta api Rawageni yang nyaris meremggut nyawa seorang pengendara mobil, ternyata masih berlanjut ke babak berikutnya. PT KAI berencana menutup perlintasan permanan. Simalakama. Pasalnya, warga tentu akan dirugikan. Bakal memutar lebih jauh.

Terlepas dari tuntutan yang dilayangkan PT KAI pada korban Ahmad Yasin yang dinilai menerobos palang pintu perlintasan kereta. Kini perusahaan kereta api tersebut akan menutup perlintasan yang dianggap ilegal.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menerangkan, pada wilayah Daop 1 Jakarta, KAI memprogramkan penutupan perlintasan sebidang pada 67 perlintasan sebidang di tahun 2022. Sembilan dkiantaranya berada di wilayah Depok dan Bogor.

“Jadi memang sudah kita rencanakan penutupan permanen pada beberapa pintu yang tidak layak sesuai dengan aturan transportasi,” terangnya kepada Radar Depok, Minggu (24/4).

Dilanjutkan Joni, sampai dengan April 2022, telah ditutup 7 perlintasan sebidang. Untuk lokasi lainnya, saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan kewilayahan setempat.

Ia menjabarkan, sebenarnya penutupan atau tidaknya pintu perlintasan sebidang ada di tangan pemerintah setempat, sebab hal tersebut tertuang dalam aturan yang ada.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 94 Penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. “Sepertinya kalau diliat dari peraturan tersebut sudah jelas sekali,” tegasnya.

Bila dilihat dari pantauan Radar Depok ada 10 perlintasan kereta api yang dijaga warga setempat untuk memudahkan akses masyarakat setempat, mulai dari Stasiun Citayam dari Stasiun UI.

Adapun jaraknya sepanjang 13 kilometer, artinya sejauh jarak tersebut KAI hanya memiliki dua perlintasan secara resmi, pertama di Jalan Dewi Sartika dan di perlintasan Pondok Cina.

Terpisah, penjaga pintu perlintasan kereta api rawageni, yang menjadi lokasi insiden tabrakan antar mobil dan kereta, Ahmadi menyampaikan, kalau sampai saat ini perlintasan masih aktif dilalkui kendaraan roda dua.

“Sampai sekarang masih aktif pintunya. Karena ini jadi akses penring untuk warga setempat,” jelasnya saat dikonfirmasi di lokasi.

Ia juga menyampaikan, beberapa waktu sebelumnya petugas dari PT KAI menyambangi lokasi tersebut, yang rencananya akan menutup secara permanen pintu perlintasan yang tidak resmi sepanjang citayam.

Namun dipastikannya, warga sangat keberatan dengan keputusan tersebut jika tidak ada solusi yang dalam hal ini akses jalan untuk melewati perlintasan kereta api. “Kemarin sempat ditinjau tapi saya sampaikan apa sudah bicarakan pada warga setempat,” kata Ahmadi.

Diketahui, pintu perlintasan rawageni sudah ada sejak puluhan tahun, dan sangat membantu warga untuk akses karena memotong waktu yang cukup panjang.

Selama 24 jam warga silih berganti menjaga pintu perlintasan tersebut. Hal ini dilakukan karena pintu itu sangat membantu warga yang ingin lalu lalang, sehingga sangat membantu seluruh pihak, baik warga maupun penjaga pintu.

“24 jam kita jaga disini. Saling ganti-gantian. Aturannya itu shift,” terangnya.

Karena telah bertqhun-tahun menjaga perlintasan tersebut. Ahmadi menuturkan, akan ada tanda bila kereta yang akan melintas, sehingga tidak mungkin pintu terbuka saat kereta melintas, terkecuali jika tidak ada penjaganya.

Penutupan Juga Kewajiban Pemerintah Daerah

Tragedi tabrakan antara sebuah mini bus dengan kereta commuterline di perlintasan sebidang liar kampung Rawa Geni, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Partai Golkar Tajudin Tabri.

Tajudin mengatakan, kecelakaan di perlintasan kereta liar bukan kali ini saja terjadi Depok. maka dari itu, belajar dari kecelakaan ini, Tajudin meminta Pemerintah Kota Depok, untuk mengadakan diskusi dengan PT KAI dan Kereta Commter Indonesia untuk mencari solusi agar kecelakan seperti ini tidak terulang.

Pemkot Depok harus sounding ke KAI untuk mencari solusi agar tidak terjadi lagi kecelakaan seperti ini,” katanya, Minggu (24/4).

Dia mengungkapkan, selain itu pihaknya juga akan memanggil Kadishub Kota Depok untuk menjelaskan ikhwal kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang Kampung Rawageni. “Nanti saya juga akan memanggil pihak Dishub Depok untuk menjelaskan terkait kecelakaan ini,” ucapanya.

Menurutnya, di lokasi tersebut perlu dibuatkan perlintasan sebidang yang resmi lengkap dengan palang pintu otomatis dan penjaga perlintasan, seperti di perlintasan kereta resmi lainnya yang ada di Depok.

Saya sangat mendukung jika dibuatkan perlintasan resmi oleh KAI di daerah situ, agar kejadian kecelakaan tidak terulang kembali,” bebernya.

Ketika ditanya terkait rencana PT KAI untuk menutup perlintasan sebidang Rawageni, Tajudin dengan tegas menolak wacana tersebut. Sebab, menurutnya jika ditutup akan mengisolir masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut, terlebih dampaknya bisa berpengaruh pada arus lalulintas dan perputaran ekonomi warga di sekitar sana.

Saya tak setuju kalau ditutup. Itu pintu perlintasan sudah ada sejak lama dari zaman saya baru lahir, zaman kecelakaan kereta paling parah. Saya lebih setuju pemerintah duduk bareng untuk mencari solusi,” terangnya.

Terpisah, pemerhati transportasi, Djoko Setijowarno menilai, kecelakaan yang melibatkan sebuah mini bus dengan comutterline yang terjadi di Rawageni atau kecelakaan sebidang bukan kecelakaan kereta api bila mengacu pada undang-undang.

pengamat
Djoko Setijowarno

Menurutnya, wewenang prasarana pendukung perlintasan kereta merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, bukan KNKT. Djoko juga menuturkan, perlintasan sebidang dibagi dalam dua bentuk, yakni perlintasan resmi dan perlintasan ilegal. Perlintasan sebidang tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah karena KAI tidak memegang semua sarana infrastruktur.

Kereta Api itu operator. Dia bukan penyelenggara prasarana. Dia adalah operasional. Artinya kepedulian pemda juga ada pada keselamatan. Sayangnya tidak banyak pemda menganggarkan masalah keselamatan, karena apa? di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu menyebutkan transportasi bukan kebutuhan dasar. Ini harus diubah juga,” kata Djoko.

Djoko juga mendorong agar perlintasan ilegal di Depok untuk ditutup setelah kejadian Rawageni. Ia beralasan, negara punya kewajiban untuk menjaga keselamatan rakyat.

Harus ditutup. Jangan dibiarkan. Saya yakin Pemda Depok mengabaikan. Itu kewajiban pada keselamatannya lah. Nggak usah bicara yang lain. Keselamatan warga itu kewajiban kepala daerah,” bebernya.

Dia menilai penuntutan kepada Ahmad Yasin sudah benar secara perseorangan. Ia bisa dituntut dengan pelanggaran KUHP akibat sarana KAI rusak dalam kejadian nahas tersebut. Hal tersebut pernah terjadi ketika kecelakaan kereta di Lamongan antara KAI dengan PO Harapan Jaya pada medio Maret 2022. Kala itu, mobil PO Harapan Jaya tertabrak kereta KA Rapih Doho sehingga KAI menggugat secara hukum Harapan Jaya dengan uang sebesar Rp443 juta.

Kalau PT Kereta Api dia menuntutnya adalah karena warganya lalai, perorangan. Jadi bukan lewat Undang-Undang Kereta Api maupun Undang-Undang Lalu Lintas. Dia pakai KUHP karena dia dituntut oleh penumpang, bahkan sarananya juga rusak kayak di Lamongan. Akhirnya PO yang lewat mau ganti rugi,” terangnya.

Dia menambahkan, untuk mengatasi perkara hukum yang menjerat pengemudi minibus pasca terjadi tabrakan dengan kereta, Djoko menyarankan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi. “Mediasinya bisa dengan cara pengemudi mobil ganti rugi atau ikut ceramah tentang keselamatan berkendara,” tutupnya.

Penutupan Pengaruhi Ekonomi Warga

Akibat kecelakaan beberapa waktu lalu yang melibatkan commuter line dan sebuah minibus, pintu perlintasan kereta yang merupakan akses Jalan Raya Citayam dan Kampung Rawageni ditutup oleh PT KAI.

Ketua RW1 Ratujaya, Jaelani menyebutkan, dampaknya terjadi kemacetan parah di beberapa titik akibat, penutupan akses jalan tersebut.

“Dampaknya sangat parah dan menimbulkan kemacetan dimana-mana,” kata Canut-sapaan akrabnya-kepada Radar Depok, Minggu (24/4).

Sehingga, sebut dia, pihaknya dan sejumlah warga Kampung Rawageni, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung yang terdampak secara langsung atas penutupan akses itu akan bersurat pada dinas terkait dan DPRD Kota Depok. “Kita meminta dijembatani kepada PT KAI supaya jalan tersebut dibuka kembali,” tutur Canut.

Canut mengklaim, surat tersebut telah mendapatkan persetujuan dari perwakilan RW se Kelurahan Ratujaya. Bahkan, dari luar Kampung Rawageni pun juga turut menyuarakan dukungannya.

“Dari Jembatan Serong dan Sawangan juga meminta jalan tersebut dibuka karena, untuk mobilisasi,” ujarnya.

Menurut dia, akses jalan tersebut juga akan berdampak pada kendaraan besar seperti armada pemadam kebakaran, ambulans dan truk sampah. “Bahkan, boleh jadi penutupan itu akan berpengaruh pada perekonomian warga sekitar,” tandas Canut. (arn/dra/ger)

Pintu Perlintasan Kereta Stasiun Citayam-Stasiun UI

Resmi :

2 pintu

Tidak Resmi :

10 pintu

Total Jarak :

13 Kilometer (Stasiun Citayam-Stasiun UI)

Rencana Penutupan Pintu :

67 Pintu (Bogor-Depok)

Jumlah Depok Ditutup :

7 pintu

Aturan :

Pasal 94 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tentang Penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Kolaborasi

– PT KAI

– Kemenhub

– Pemerintah Daerah

Solusi :

Pemkot Depok dan PT KAI diminta duduk bareng membahas kecelakaaan

Usulan :

Perlintasan Rawageni dibuatkan perlintasan resmi

Tolak Penutupan :

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri menolak penutupan perlintasan Rawageni karena dapat mengisolir warga

Tanggapan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno

Tanggungjawab :

Perlintasan kereta tanggungjawab pemerintah daerah

Langkah Yang Harus Diambil :

Pemkot Depok harus menutup perlintasan liar

Tanggapan Perkara Hukum :

Djoko menyarakan PT KAI dan pengemudi mini bus untuk berdamai

Jurnalis : Arnet Kelmanutu, Indra Abertnego Siregar, Gerard Soeharly

Editor : Junior Williandro