MENYAPA : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berdialog dengan mahasiswa UI usai mengisi acara di Kampus UI, Selasa (12/4). ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) memblokade kepulangan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Selasa (12/4). Luhut datang ke UI sebagai pengisi Minister Talk: “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat: Indonesia Menyongsong Pascapandemi Covid-19” di Balai Sidang UI. Setelah menghadiri pertemuan dengan Rektor UI Ari Kuncoro.  Mahasiswa tidak menyia-nyiakan kesempatan.

Luhut pun secara gentle berhadapan dengan mahasiswa yang memberondong berbagai pertanyaan. Terutama terkait big data yang dilontarkan Luhut beberapa waktu lalu, tentang penundaan Pemilu.

Mahasiswa secara lantang meminta Luhut membuka big data, yang menjadi landasan bahwa sebagian besar masyarakat meminta pesta demokrasi ditunda. Namun secara tegas, Luhut mengaku, punya hak untuk tidak membuka secara gamblang big data itu. Sehingga mahasiswa maupun masyarakat harus menghargai hak tersebut, meski dirinya seorang pejabat publik.

“Dengerkan, saya punya hak juga untuk tidak membagikan (big data) sama kalian, itu tidak ada masalah. Kenapa harus ribut, kamu harus belajar demokrasi ke depan,” tegasnya dihadapan mahasiswa UI yang memblokade jalannya.

Luhut mencotohkan, bila suami istri ataupun pacar memiliki pendapat yang berbeda, dan tidak harus berujung keributan, apalagi emosional. Meski terus mendapat penekan untuk membuka big data tersebut, Luhut mengatakan, apa hak dan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perkara tersebut.

Dia menilai, dengan pernyataannya itu, seakan-akan pejabat publik menginginkan penundaan pemilu sampai perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. “Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh. Presiden sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024,” kata Luhut.

Masih tak puas diri, mahasiswa UI masih terus meminta Luhut membuka big data tersebut. Namun, Menteri yang kerap di sapa Opung ini tetap enggan membuka data. Karena menurut Luhut, membuka data tersebut adalah soal kesepakatan.  “Kalau sepakat, saya gak sepakat boleh kan, kita boleh beda pendapat gak. Dengerin kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk memberitahu atau tidak,” terangnya.

Luhut melanjutkan, tidak pernah mengatakan wacana itu (penundaan pemilu), yang dirinya katakan adalah di bawah (masyarakat) itu ada yang meminta pemilu ditunda.

Menanggapi pernyataan Luhut, Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo menerangkan,  mahasiswa UI melaksanakan aksi simbolik dengan membawa bendera kuning, poster, serta banner yang bertuliskan turut berduka cita atas wafatnya demokrasi di UI dan Indonesia.

“Kami telah menyatakan mosi tidak percaya wacana penundaan pemilu, yang dari tadi disampaikan bapak Luhut kepada mahasiswa UI,” terangnya.

Bayu sangat menyayangkan pertemuan dengan Luhut tidak membuahkan hasil sama sekali.

Dilokasi yang sama, pernyataan keras dilontarkan BEM Vokasi UI, Muhammad Dilan Bahtiar. Dia menegaskan, Luhut menunjukan sifat arogansinya, dengan seenaknya menyebut bahwa dirinya memiliki hak untuk menolak memberikan datanya kepada publik, dan itu sampaikan didepan masa aksi.

“Kita bisa melihat bagaimana bapak luhut telah mengkebiri demokrasi kita, telah mencederai hak-hak, unsur-unsur yang ada di konstitusi kita, dan telah mencederai hak dia sebagai pejabat negara,” pungkasnya. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar