TERPARKIR : Sejumlah mobil dinas Pemkot Depok sedang terparkir, yang kabarnya dilarang buat mudik di 2022, Kamis (21/4). GERARD SOEHARLY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok yang menggunakan mobil dinas saat mudik, mesti berfikir matang-matang. Belum lama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sudah mewanti-wanti melarang. Kedua instansi tersebut pun resmi mengeluarkan surat edaran yang intinya cuti boleh, pakai mobil dinas tidak.

Menimpali hal tersebut,  Walikota Depok, Mohammad Idris menyebut, Pemerintah Kota Depok hingga kini masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Iya nanti akan dikeluarkan, surat edarannya dulu, lagi menunggu,” kata Idris kepada Harian Radar Depok, Kamis (21/4).

Ketika ditanya terkait Surat Edaran KPK Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, agar mobil dinas tidak dipakai mudik. Dan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Orang nomor satu ini mengaku masih menunggu arahan pusat. “Enggak, enggak, nanti akan kita tunggu arahan dari beliau (KPK-Menpan TB),” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK mewanti kepada para pejabat negara, baik pusat dan daerah untuk senantiasa menjaga integritas dari potensi benturan kepentingan pribadi. Salah satunya dengan tidak menggunakan fasilitas seperti mobil dinas untuk kepentingan di luar tugas dan pekerjaan.

“Imbauan kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (KLPD) serta BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi,” kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.

KPK menegaskan, penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana. “KPK menyampaikan imbauan ini melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya,” jelas Ipi.

Ipi menerangkan, surat edaran dikeluarkan KPK sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan KLPD maupun BUMN/BUMD terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut, seiring dengan tradisi mudik lebaran dan libur panjang tahun 2022.

“KPK mengapresiasi Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/D yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya,” tutur Ipi.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memastikan ASN diperbolehkan untuk melaksanakan mudik hari raya Idul Fitri atau lebaran tahun 2022. Selain itu, ASN yang hendak melaksanakan mudik lebaran tahun 2022, tidak menggunakan mobil dinas.

Sehingga, pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Surat tersebut diteken pada tanggal 13 April 2024.(ger/rd)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Fahmi Akbar