Politikus PKS yang juga Pemerhati Perempuan dan Anak, Novi Anggriani. Istimewa

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Novi Anggriani mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan para tersangka kasus dugaan korupsi minyak goreng (Migor). Namun, ia meminta agar perkara tersebut dapat diusut tuntas hingga ke akarnya.

“Kita tentu harus mengapresiasi langkah Kejagung. Terlebih, langsung menetapkan status tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Namun, hal ini perlu diusut tuntas,” kata Novi kepada Radar Depok, Kamis (21/04).

Sebab, Novi Anggriani mengungkapkan, aksi yang dilakukan pihak-pihak tersebut sangat menyengsarakan rakyat, di mana harga minyak goreng melambung tinggi dan membuat harga kebutuhan pangan lainnya turut terkatrol naik.

“Ibu-ibu kesulitan untuk memasak. Harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli. Itu juga kalau minyak goreng ada di pasaran,” ungkap Novi Anggriani.

Selain itu, yang turut merasakan dampaknya adalah pelaku UMKM, di mana mereka juga harus mengeluarkan modal tambahan untuk membeli minyak goreng. Sementara, untuk menaikkan harga produknya sulit.

“Mereka dilema, menaikkan harga akan ditinggal pembeli. Tidak dinaikkan, untung mereka tipis atau bahkan merugi,” ujar Novi Anggriani.

Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Depok ini menilai wajar bila publik menganggap bahwa pemufakatan jahat itu melibatkan lebih banyak pihak. Bukan hanya para operator, tetapi juga para pengambil keputusan di atas mereka.

“Jadi harus diusut tuntas. Jangan sampai pengambil keputusan yang ikut pemufakatan jahat itu bebas dan menikmati keuntungan dari kesengsaraan rakyat,” ucap Novi Anggriani.

Dia juga berharap agar Kejaksaan Agung serius menangani perkara ini. Termasuk kemungkinan terlibatnya perusahaan-perusahaan lain di luar 3 perusahaan yang dugaannya sudah ditemukan. Sebab, tidak mungkin kelangkaan minyak goreng hanya dari ketiga perusahaan tersebut.

“Hampir pasti perusahaan besar yang lain juga melakukan penyimpangan yang sama. Persekongkolan ini harus diusut tuntas, baik dari perusahaan hingga kementerian yang terlibat,” tandas Novi Anggriani. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah