TPS unik topi korona
ILUSTRASI : Suasana pemilihan di TPS 21 RW4 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang unik demi menarik minat pemilih kalau Pilkada Depok aman, Rabu (09/12). dok RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Anggaran Pilkada Kota Depok terus digodok. Kendati masih lama prosesnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok kembali menghitung ulang anggaran perhelatan pesta demokrasi tersebut di 2024. Dari Rp120 miliar, kini KPUD menurunkan anggaran menjadi Rp96 miliar.

“Iya kami di KPUD suruh menghitung ulang anggaran yang diajukan ke Pemerintah Depok, dengan perhitungan yang lebih rasional. Mengingat ekonomi belum pulih karena terdampak pandemi Covid-19,” terang Ketua KPUD Kota Depok, Nana Shobarna, kepada Harian Radar Depok,  saat dikonfirmasi Radar Depok.

KPUD Depok, telah membuat perhitungan yang lebih rasional di angka Rp96 miliar. Tapi masih belum diserahkan perbaikan anggaran ini ke pemerintah Kota Depok. Dalam waktu dekat KPUD akan berkomunikasi dengan Badan Keungan Daerah (BKD) Depok untuk perbaikan ajuan anggaran Pilkada.

Nana menjelaskan, Pilkada serentak ini akan ada dua anggaran. Baik dari APBN untuk menghadapi Pemilu yang tahapannya akan di mulai Juni mendatang. Saat Pemilu pihak KPUD Depok tidak bisa mengajukan anggaran, jadi sifatnya hanya menerima kucuran dari KPU Pusat. “Jadi yang sedikit lagi tahapannya, pada Juni 2022 mulai Pemilu dan anggarannya dari APBN. Itu diberikan dari KPU Pusat. Jadi bisa dibedakan ya, ada dua anggaran karena Pemilu serentak,” jelasnya.

Selanjutnya, anggaran yang kedua dari APBD untuk Pilkada, dan tahapannya baru di mulai November 2023 mendatang. Jadi masih jauh untuk membahas pencairan, karena masih melalui tahapan yang panjang. Pada APBD juga KPUD Depok melakukan cost sharing dengan KPUD Provinsi. Sehingga tahapan ini masih harus melalui koordinasi dengan provinsi untuk anggaran dan tahapan lainnya.

“Harapannya anggaran yang telah diperbaiki untuk pengajuan APBD bisa diterima, karena masih ada kemungkinan anggaran turun dari angka itu,” kata Nana.

Dilokasi terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Wahid Suryono membenarkan, pihaknya telah menerima surat resmi pengajuan anggaran dari KPUD. Namun dirinya meminta untuk dihitung kembali secara rasional. “Kami kembalikan lagi pengajuannya. Minta untuk dihitung ulang,” ungkapnya.

Penghitungan tersebut diminta untuk melihat berbagai aspek, seperti jumlah pemilih, jumlah TPS, serta petugas KPUD. Sehingga bisa dilihat secara terperinci anggar tersebut.

Terkait pencairan, Wahid menyampaikan, masih melalui tahapan yang sangat panjang. Mulai dari pengajuan, jikan lengajuan anggaran sudah diterima secara rasional, baru akan lewati pembahasan bersama pemerintah.

Setelah itu, akan kembali dibahas bersama dengan DPRD. Bila semua tahapan pembahasan tersebut telah dilewati baru akan dianggarkan, baru akan masuk dalam tahap pencairan. “Jadi masih sangat panjang tahapannya ya, masih banyak proses yang harus dilewati,” beber Wahid.

Berbeda dengan yang lain, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menambahkan, anggaran Pilkada sedang dibahas Pansus soal dana cadangan untuk KPUD dalam rangka perhelatan pilkada. “Kalau yang dimaksud dana cadangan pilkada, yang diajukan Rp50 miliar,” terangnya.

Ditekankannya, bahkan dana cadangan belum masuk dalam pembahasan Banggar, masih dalam tahap pembahas Raperda di Pansus. Setelah itu, baru selanjutnya dibahas di Banggar. “Gak ada anggaran utama. Usulan KPUD untuk tahun 2023 masih di pansus itu. Baru Rp50 miliar yang diajukan pemkot,” tutup Ikra. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu
Editor : Fahmi Akbar