sosialisasi dari asesor
SOSIALISASI : Asesor Kota Depok berfoto bersama dengan tamu undangan dalam kegiatan sosialisasi tentang akreditasi untuk seluruh sekolah di Kota Depok baik dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Selasa (17/05). FOTO : PEBRI/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat mengadakan sosialisasi tentang akreditasi untuk seluruh sekolah di Kota Depok baik dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Selasa (17/05).

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Kota Depok, Abdurahman dan Kasi Madrasah Kemenag Kota Depok, Sadelih.

Ketua Koordinator Asesor Kota Depok, Yuningsih mengataan, total ada 63 sekolah yang ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di Gedung IGRA Kota Depok tersebut. Mereka terdiri dari TK, Pos PAUD, TAAM, dan PKBM.

“Sosialisasi tentang akreditasi memang harus rutin digelar. Itu untuk menyampaikan tentang syarat-syarat untuk pengajuan akreditas, yang sewaktu-waktu bisa saja ada perubahan,” ucapnya kepada Radar Depok.

Yuning-sapaannya-menjelaskan, tentunya untuk pengahuan akreditasi harus sudah memenuhi 80 persen dari syarat yang ada di suspena. Suspena ini merupakan isi dari delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang diisi secara online. Jika memenuhi persyaratan mana akan dilakukan visitasi oleh asesor untuk Kualifikasi Penilaian Akreditasi (KPA).

“Sekarang ini di Kota Depok ada 23 asesor, yang bisa melakukan penilaian di sekolah mana saja di Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Kota Depok, Abdurahman menuturkan, diawal sebuah sekolah ingin mendapatkan akreditasi sebaiknya sudah memenuhi 50 persen dari delapan SNP. Setelah itu tentunya saat pengajuan akreditasi berikutnya dipenuhi secara bertahap seluruh kompnen di SNP.

Setidaknya kebutuhan dasar dalam mendirikan sekolah adalah standar guru yang linier, karena semua orang bisa mengajar, tetapi belum tentu bisa mendidik. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang mendasar di sekolah juga dipenuhi.

“Tentunya delapan SNP tersebut berbeda-beda standarnya. Seperti contoh, standar pendidikan di Papua tentunya berbeda dengan di Jawa Barat,” jelasnya. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya