RENGGUT RUANG : Dua orang anak sedang bermain di lahan parkir di salah satu rumah ibadah yang terletak, di Jalan Merdeka Raya, Kecamatan Sukmajaya. ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Lambatnya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Garasi Kota Depok, yang sudah disahkan sejak 2020 lalu jadi sorotan wakil rakyat. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tak serius dalam menerapkannya, itu dibuktikan karena hingga saat ini Peraturan Walikota (Perwal) belum juga rampung.

“Iya saya bilang Pemkot Depok tidak serius, padahal sudah dikasih waktu dua tahun dari ketuk palu. Seharusna efektif penerapannya Januari 2022,” tegas Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Supariyono kepada Harian Radar Depok, Senin (23/5).

Baca Juga : Implementasi Perda Garasi Depok Mandek, Gara-gara Ini

Menurutnya, setelah Perda Garasi sudah diputuskan, pemerintah diberikan waktu dua tahun untuk mengatur semuanya, termasuk Perwal. Supariyono menilai, Perda tersebut disahkan karena ada nilai serta makna yang dalam. Sebab, ruang publik yang diubah menjadi lahan parkir telah membunuh tumbuh kembang anak untuk bersosial dengan lingkungan. “Jadi bukan soal jalan aja, tapi ada hal yang lebih penting. Bukan menghambat tapi lebih tepatnya membunuh ruang dan waktu anak untuk hidup bergaul,” tegasnya.

Dijelaskan Supariyono, kecerdasan anak dalam perkembangannya juga terdapat nilai sosial di dalamnya. Jadi, bila ruang dan waktu sosial tidak ada, artinya jelas ini tidak mendukung tumbuh kembang anak. Lebih jauh Supariyono mengatakan, Perda Garasi ini juga memberi kesempatan pada pihak penyelenggara parkir untuk mempunyai kesempatan mendapat pemasukan. “Selalu ada resiko bila ingin hidup lebih nyaman dan anak dapat tumbuh dengan baik,” paparnya.

Tak jauh berbeda dengan Supariyono. Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Ikrafany Hilman menjelaskan, Perda Garasi tidak jelas diterapkannya. “Tidak jelas itu Perdanya sampai sekarang,” jelasnya, Senin (23/5).

Dia juga membenarkan, sampai saat ini pembahasan masih dalam Perwal, sehingga belum diterapkan secara teknis di lapangan. Padahal, kata Ikra, sudah diberikan waktu dua tahun untuk pelaksanaan yang digunakan untuk sosialisasi dan mencari berbagai solusi di lapangan. “Itu sudah jadi kesepakatan, tapi pemkot tidak pernah lakukan itu,” tegas Ikra.

Sementara hasil penelusuran Radar Depok dilapangan, salah satu pengelola parkir di kawasan Balai Rakyat Depok 2 Jalan Merdeka menerangkan, tempat ibadah yang diubah menjadi lahan parkir warga karena tidak punya garasi sudah berjalan sejak 2018. “Ini sudah dilakukan dari 2018 lalu. Setiap mobil dikenakan biaya Rp200 ribu perbulannya,” terangnya.

Saat ini, ada 43 mobil yang parkir di rumah ibadah tersebut. Sehingga, sudah penuh dan tidak dapat menerima mobil lainnya yang ingin parkir di lokasi itu. “Disini sudah penuh. Total ada 43 mobil yang sudah parkir,” lanjutnya.

Bila dihitung berarti lahan parkir tersebut meraup keuntungan sebesar Rp8,6 juta setiap bulannya. Sebab ada 43 mobil yg parkir dengan biaya Rp200 ribu perbulannya. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelamanutu

Editor : Fahmi Akbar