DATANG : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna didampingi Anggota Bawaslu Kota Depok dan pihak keamanan dari unsur Polri mengecek kotak suara untuk Pilkada 2020 yang baru tiba di gudang KPU Kota Depok di Kubik Logistik Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Rabu, (3/11/2020). DOK RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Ada kabar gembira jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengalami kenaikan pada Pemilu 2024. Tak ayal, 5.775 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Depok pun ikut kebagian durian runtuh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna membenarkan, honor petugas KPPS akan naik dari pada Pemilu 2019. Namun, dia belum mengetahui secara pasti besaran kenaikan tersebut. Sebab, belum adanya pemberitahuan resmi dari KPU RI. “Terkait perkiraan jumlah TPS kami belum bisa pastikan, nanti kalau sudah tahapannya pasti akan kami sampaikan,” terangnya kepada Harian Radar Depok, Kamis (26/5).

Baca Juga : Tahapan Pilkada Depok Mulai November 2023, KPUD Ajukan Rp96 Miliar

Sebagai gambaran, ungkap dia, pada Pemilu 2019 ada sebanyak 5.775 TPS. Namun kemungkinan besarnya, akan ada penambahan TPS berikut petugas KPPS dalam Pemilu 2024. “Sekali lagi Pemilu itu ranahnya KPU RI, termasuk yang merancang anggaran kebutuhan, kami sebagai penyelenggara di daerah tinggal melaksanakan saja,” papar Nana Shobarna.

Pada Pemilu sebelumnya, beber Nana Shobarna, honor petugas KPPS di Kota Depok adalah sebesar Rp550 ribu untuk Ketua KPPS, Rp500 ribu untuk Anggota KPPS dan Rp400 ribu untuk Petugas Keamanan.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Luli Barlini mengaku, belum dapat memastikan soal kenaikan honor tersebut. Sebab, mereka masih menunggu kebijakan dan keputusan dari Bawaslu RI. “Untuk saat ini, kita belum bisa menjawab apakah ada kenaikan atau belum. Kita menunggu kebijakan dan keputusan pimpinan yang ada di pusat,” jelas dia.

Sampai saat ini, sebut dia, jumlah petugas ad hoc Bawaslu Kota Depok masih sama dengan Tahun 2019. Dengan rincian, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) 33 dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) 63. “Sampai saat ini Panwas ad hoc masih sama dengan tahun 2019 karena belum ada perubahan,” tutur Luli.

Perlu diketahui sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut, honor bagi PPK pada Pemilu 2024 diusulkan sebesar Rp3 juta per orang. Angka itu meningkat dibandingkan honor PPK pada Pemilu 2019 yang dianggarkan Rp 1,85 juta per orang.

Berikutnya, honor Sekretariat PPK menjadi Rp2,45 juta pada Pemilu 2024 dari sebelumnya Rp1,3 juta. Kemudian, KPU mengusulkan honor bagi PPS menjadi Rp2 juta dari sebelumnya Rp900 ribu dan honor Sekretariat PPS menjadi Rp1,9 juta dari sebelumnya Rp800 ribu. KPU juga mengusulkan honor KPPS menjadi Rp1,5 juta dari sebelumnya pada Pemilu 2019 sebesar Rp550.000.

Honor bagi Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) naik menjadi Rp1 juta dari sebelumnya Rp800.000. KPU juga mengusulkan honor KPPS Luar Negeri naik menjadi Rp7 juta dari sebelumnya Rp6,5 juta pada Pemilu 2019. Namun, honor bagi Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), Sekretariat PPLN, dan Pantarlih Luar Negeri tidak mengalami kenaikan.

KPU mengusulkan honor bagi PPLN sebesar Rp8 juta, Sekretariat PPLN Rp7 juta, dan Pantarlih Luar Negeri Rp6,5 juta.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP, Syamsurizal mengungkap, beban tugas yang berat jadi latar belakang kenaikan honor. “Pada acara konsinyering tempo hari kita menyepakati untuk petugas-petugas ad hoc itu karena kerjanya cukup berat kita sepakati untuk meningkatkan sebanyak 3 kali lipat dari biasanya,” kata Syamsurizal.

Syamsurizal menyebut, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun juga sudah meliputi anggaran honor petugas, anggaran putaran kedua pilpres dan penyediaan APB pencegahan Covid-19. “Total anggaran kita Rp76,6 T di dalam itu sudah termasuk dana untuk putaran kedua pilpres, dan termasuk juga dana untuk kita antisipasi terjadi Covid. Ada dana penyiapan APD,” ujar dia.

Meski terjadi perdebatan pembahasan kenaikan honor petugas ad hoc, Namun Komisi II DPR bersama pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati kenaikan honor petugas ad hoc sebesar 3 kali lipat dari pemilu sebelumnya. “Walaupun ketika itu ada perdebatan ada pihak-pihak yang pertanyakan apa ini tidak kurang atau terlalu besar, tapi sudah kita sepakati angka itu kita tidak sebut, tapi 3 kali lipat dari pemilu biasanya,” ujar dia.

Menurut Syamsurizal, kenaikan honor adalah hal wajar mengingat saat ini juga terjadi kenaikan inflasi dibandingkan 2019. “Saya kira ini wajar karena bicara inflasi saja, misal dulu (honor KPPS) Rp500.000 bisa beli apa, sekarang enggak bisa. Jadi wajar kita baiknya 3 kali lipat jadi wajar semua fraksi sepakat,” katanya.

Rencananya, Komisi II akan menggelar raker untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan di rapat konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, pada Senin (30/5) mendatang. Raker tersebut akan meresmikan hal-hal yang telah disepakati dalam rapat konsinyering.(ger/rd)

Fakta dan Data Honor PPK, KPPS, PPS :

 Jumlah TPS Pemilu 2019 di Depok :

  • 775 TPS

Jumlah KPPS di setiap TPS :

  • 9 orang

Honor KPPS :

Ketua :  Rp550 Ribu

Anggota : Rp500 Ribu

Petugas Keamanan :  Rp400 ribu

Jumlah Panwaslu pada Pemilu Tahun 2019 :

33 Orang (3 Orang per kecamatan)

Jumlah PPL pada Tahun 2019 :

63 orang (satu orang per kelurahan)

Rencana Honor Pemilu 2024:

  1. PPK
    – 2019: Rp1,85 juta
    – 2024: Rp 3 juta
    – jumlah: 36.005 orang
  1. Sekretariat PPK
    – 2019: Rp 1,3 juta
    – 2024: Rp 2,45 juta
    – jumlah: 14.403 orang
  2. PPS
    – 2019: Rp900.000
    – 2024: Rp2 juta
    – Jumlah: 250.200 orang
  3. Sekretariat PPS
    – 2019: Rp800.00
    – 2024: Rp1,9 juta
    – jumlah: 166.500 orang
  4. KPPS
    – 2019: Rp550.000
    – 2024: Rp1,5 juta
    – Jumlah: 5.666.717 orang
  5. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)
    – 2019: Rp800.000
    – 2024: Rp1 juta
    – jumlah: 810.329
  6. KPPS Luar Negeri
    – 2019: Rp6,5 juta
    – 2024: Rp7 juta
    – jumlah: 12.765 orang
  7. Sekretariat PPLN (Panitia Pemungutan Luar Negeri)
    – 2019: Rp8 juta
    – 2024: Rp8 juta (tidak ada perubahan)
    – jumlah: 556 oran
  8. Sekretariat PPLN
    – 2019: Rp7 juta
    – 2024: Rp7 juta
    – jumlah: 390 orang
  9. Pantarlih Luar Negeri
    – 2019: Rp6,5 juta
    – 2024: Rp6,5 juta
    – jumlah: 1.200 orang

Rincian Anggaran badan ad hoc Pemilu 2024:
1. Honor badan ad hoc: Rp 29,75 triliun
2. Pembentukan badan ad hoc: Rp 71,56 miliar
3. Operasional kerja badan ad hoc: Rp 4,61 triliun

Total:

  • Rp 34,44 triliun.

Jurnalis : Gerard Soeharly 

Editor : Fahmi Akbar