OPini Farida Rachmayanti
Oleh: T. Farida Rachmayanti*)

RADARDEPOK.COM, Langkah berikut setelah terbentuknya Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembangunan Kepemudaan adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Ini dimaksudkan agar amanat Perda segera bisa dieksekusi secara sistematis.

Fraksi PKS Depok mendorong RAD Pembangunan Kepemudaan selesai di Bulan Juli 2022, sehingga untuk tahapan awal program kegiatan dapat didukung oleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2022.

Urusan pembangunan kepemudaan memang lintas sektoral. Bukan tanggung jawab Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisira dan Budaya saja. Disinilah dibutuhkan keberadaan RAD.

Untuk menjelaskan siapa berperan apa. Ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang apik antar perangkat daerah dan Bappeda bisa mengambil peran dalam mengkoordinasikan.

Bahwa jumlah usia produktif (15-64) di Kota Depok memang signifikan sekitar 70 persen. Sementara dilihat diprediksi jumlah pemuda yakni usia 16-30 tahun sekitar 30 persen.

Dalam konteks bonus demografi, harus harus dikelola secara sunguh-sungguh supaya mereka dapat berkontribusi optimal sebagai pelaku pembangunan. Terutama secara khusus menajam di rentang usia 16-30, maka dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun struktur sosial kita akan semakin tangguh.

Sebaliknya, kelalaian dan kelambanan pengelolaannya akan menambah tumpukan permasalahan sosial. Yang pada akhirnya postur anggaran kita pun didominasi “cost” sosial ketimbang digunakan untuk “investasi” sosial.

Berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan, Fraksi PKS Depok menyarankan sebaiknya didesain selaras dengan kebijakan dan program nasional.

Pertama, selaras dengan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Sekalipun indeks ini memang menjadi wewenangnya provinsi, namun kita bisa mengambil sebagai kerangka memotret situasi kondisi permasalahan pemuda Kota Depok.

Pada sisi lain sekaligus bagian upaya kita berkontribusi meningkatkan IPP Jawa Barat. Ada beberapa domain berkaitan dengan IPP yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, serta gender dan diskriminasi.

Kedua, penyusunan RAD juga sebaiknya selaras dengan pemenuhan indikator menuju Kota Layak Pemuda. Beberapa diantaranya seperti adanya regulasi, misal Perda tentang kepemudaan.

Selanjutnya infrastruktur, yakni tersedianya ruang atau tempat ekspresi dan kreasi pemuda. Kemudian kelembagaan, yakni sejauh mana keaktifan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda Lalu terakhir adalah Kemandirian, artinya pemuda mandiri dalam hal UMKM.

Sekali lagi, percepatan penyusunan RAD Pembangunan Kepemudaan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam menempatkan pemuda sebagai subyek pembangunan. Sekaligus komitmen menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah pemuda.

*)Anggota Komisi A dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Depok