Politikus PKS yang juga Pemerhati Perempuan dan Anak, Novi Anggriani menanggapi pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris. Istimewa

RADARDEPOK.COM – Kebijakan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dinilai politikus PKS, Novi Anggriani tidak menghormati negara Indonesia yang memiliki falsafah Pancasila serta menghormati nilai-nilai agama.

Menurut Novi Anggriani pengibaran bendera LGBT seperti itu dan mempublikasikannya bentuk sikap tidak sensitif dari Kedubes Inggris terhadap Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki falsafah Pancasila dan sangat menghormati nilai-nilai agama.

“Mereka (Kedubes Inggris. Red) harus paham itu. Tidak ada satu pun dari enam agama yang diakui Indonesia menoleransi adanya praktik LGBT. Apalagi agama Islam, yang menjadi mayoritas di Indonesia,” turut Novi Anggriani kepada Radar Depok, Selasa (25/05)

Novi Anggriani yang juga Pemerhati Perempuan dan Anak menilai, meski pengibaran bendera LGBT itu di kompleks kedutaan atau teritori pemerintah Inggris. Namun, tetap saja pengibaran bendera itu dinilai tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

“Perwakilan asing sudah seharusnya menjaga dan menghormati sensitivitas nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia, jangan bertindak seperti di negara sendiri,” geram Novi Anggriani.

Terkait pengebaran bendera LGBT yang diposting di laman Website Kedubes Inggris mengatakan, hal itu berkaitan dengan peringatan hari internasional melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia.

“Kemarin, di Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) – kami mengibarkan bendera LGBT+ dan mengadakan acara, karena kami semua adalah bagian dari satu keluarga manusia,” tulisnya di postingan akun resmi Instagram Kedubes Inggris @ukinindonesia, dikutip dari Pojoksatu.id Selasa (24/5).

Kedubes Inggris juga mendesak masyarakat internasional untuk menghapus diskriminasi dengan berdasarkan orientasi seksual maupun gender. Juga mendukung undang-undang soal LGBT diperkenalkan ke semua negara.

“Kami mendesak masyarakat internasional untuk menghapus diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan untuk mempromosikan keragaman dan toleransi,” katanya.

“Kami mendesak negara-negara untuk mendekriminalisasi hubungan seks sejenis yang suka sama suka, dan untuk memperkenalkan undang-undang yang melindungi orang-orang LGBT+ dari segala bentuk diskriminasi,” tambahnya.

Dilansir situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lembaga ini telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990. Momentum 17 Mei itu kemudian diperingati dunia sebagai Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia. (cky/ps)

Editor : Ricky Juliansyah