PERIKSA : Petugas Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) DKP3 Kota Depok melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan sapi, Kamis (12/5). ISTIMEWA
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang diwanti-wanti dicegah masuk Kota Depok, sepertinya tak terbendung. Senin (30/5), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Depok sudah mengirimkan sampel ke Balai Veteriner Subang, guna memastikan positif PMK atau bukan.

DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani menjelaskan, aturan dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pusat berbeda jadi mesti disamakan dahulu. Sapi yang terinidkasi PMK saat ini sudah dikarantina, dan sampel pengujiannya sudah di kirim ke Balai Veteriner Subang.  Hewan yang teduga itu baru diketahui Minggu (29/5). “Hasilnya baru diketahui dua sampai tiga hari, apakah positif PMK atau tidak,” ujarnya kepada Harian Radar Depok, Senin (30/5).

Baca Juga : Harga Daging Sapi Turun Pembeli Sepi di Depok, 20 Kota-Kabupaten Jabar Terjangkit PMK

Sapi atau hewan yang terduga PMK, kata Wid –sapaan Widyati Riyandani- berasal dari peternak bukan dari penjual yang buka lapak buat Idul Adha. Ketika ditanya berapa hewan yang diambil sampel dan lokasinya dimana, mantan Camat Cinere ini belum bisa membeberkan lebih jauh. “Saya masih menunggu hasilnya. Semoga bisa lebih cepat diketahui hasilnya,” ungkapnya.

Menurutnya, tanda-tanda hewan yang terpapar PMK tidak bisa dilihat secara kasat mata. Mengingat, PMK ini murupakan virus bukan penyakit pada umumnya. Hewan ternak yang terjangkit PMK masih bisa dikonsumsi baik daging dan susunya. Kendati demikian, untuk mengonsumsinya harus melalui beberapa tahapan terlebih dulu.

“Karena pada dasarnya walaupun ternak tersebut terkena PMK tetapi produksinya seperti daging dan susu bisa dikonsumsi, dengan catatan harus dimasak dengan baik,” kata Wid.

Baca Juga  PLN UPT Cawang Salurkan Dua CSR

Walaupun PMK tengah mewabah di sejumlah daerah, Wid mengajak warga untuk tidak perlu khawatir ketika mengonsumsi daging. Sebab, daging yang beredar di pasar-pasar modern di Kota Depok merupakan daging beku import. “Bahwa tadi sudah disampaikan daging beku yang sudah dilepaskan dari tulangnya itu aman untuk dikonsumsi,” jelasnya.

“Termasuk juga daging-daging yang dijual di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) sudah diperiksa kesehatan hewannya,” sambungnya.

Wid menyarankan, untuk pemotongan hewan ternak dilakukan di RPH pemerintah. Sebab, di sana hewan ternak akan diperiksa sebelum disembelih atau antemortem dan pemeriksaan daging setelah pemotongan atau post mortem.

Sebelumnya, per 20 Mei 2022 telah memeriksa sebanyak 4.366 ekor hewan ternak. Pemeriksaan dilakukan menyusul mewabahnya PMK yang tengah menjangkiti hewan ternak di beberapa daerah. Pemeriksaan dilakukan di 103 peternakan. Dengan total hewan ternak yang diperiksa berjumlah 4.366 ekor. RInciannya 2.960 ekor sapi, 720 ekor kambing, 661 ekor domba dan 25 ekor kerbau.

Terpisah sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Mohamad Arifin Soedjayana mengaku, sudah melakukan pertemuan dengan para peternak hewan sapi dan domba, untuk mengetahui stok dan kesehatan hewan yang akan disiapkan untuk qurban.    “Kalau kesiapan, kemarin kita sudah bertemu teman-teman peternak yang mereka sudah punya stok untuk persiapan kurban, jangan sampai stok yang sudah ada ini pun juga terpapar,” kata Arifin.

Sudah ada 30 ribuan, dalam jangka waktu dekat mungkin sebenarnya sekarang dalam perjalanan dari NTT, NTB dan Bali menuju Tanjung Priok sebelum masuk Jabar. “Kita yakin aman karena Balai Karantinanya ada di Tanjung Priok, jadi kebutuhan untuk 70 ribu mudah-mudahan  itu bisa tercapai. H-14 hewan yang dipersiapkan untuk kurban bisa aman dan sehat,” tambahnya.

Baca Juga  Turiman Buka Liga Kocok Boecimed

Berdasarkan data dari DKPP Prov. Jabar, 80 persen kebutuhan sapi potong di Jawa Barat berasal dari  luar provinsi seperti dari Jatim, Jateng , Bali, NTT dan NTB.  Arifin memaparkan,  secara populasi jumlah hewan yang tertular tersebut tidak signifikan meski  jumlah  kabupaten/ kota di Jabar yang terdeteksi hewan berkaki belah yang tertular penyakit mulut dan kuku (PMK) sebanyak 20 kota/ kabupaten.

“Terhitung sejak 6-7 kita ambil sampel, tanggal 9 Mei kita sudah dapat (hasilnya). Yang positif itu adalah Garut, kemudian tanggal 10 Kabupaten Banjar. Nah posisinya  sekarang sudah ada 20 kabupaten/ kota yang sudah terjangkit,” kata Arifin.

Secara persentase, daerah terjangkit PMK di Jabar 74 persen. Dari 627 kota hanya 97 kecamatan terjangkit PMK.  Kemudian desa/kelurahan 125 atau 2,09 persen dari 5.957 desa kelurahan  di Jabar. “Jadi Jawa Barat masih terkendali walaupun secara kabupaten/ kota ada 20,” jelasnya.

Menurut Arifin, penyebaran kasus PMK di Jawa Barat lebih disebabkan karena lalu lintas kedatangan hewan ternak dari luar provinsi Jabar. Kalau tracing penyebarannya bertambah karena lalu lintas. Lalu lintas yang kemudian sudah optimalkan, cek poin kerja sama dengan kepolisian. “Masih tetap kan datangnya jam 1 malam kemudian ke jalur alternatif kita susah mengecek semuanya. Nah penularan ini memang dari lalu lintas yang masih tetap terus berjalan,” ujarnya.

Baca Juga  Airlangga Ingatkan Tetap Waspada Meski Angka Kasus Menurun

Arifin menambahkan, untuk membantu petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota yang jumlahnya masih sedikit, pihaknya akan menurunkan tim dan dokter hewan dari provinsi serta dari asosiasi dokter hewan. Bikin para petugas kesehatan walaupun ada pos kesehatan hewan di masing-masing kabupaten/ kota, kemudian turunkan juga teman-teman dokter hewan dari provinsi kerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. “Ada delapan komisariat di Jabar kita turunkan untuk membantu temen-temen karena dokter hewan di kota/kabupaten sedikit,” tuturnya.

Divisi PKP Pertanian dan Ketahanan Pangan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa Barat , Rochadi Tawaf menegaskan, meski kematian yang disebabkan PMK di Jabar rendah, namun mengancam produktivitas sapi terutama pada sapi perah yang bisa  berkurang menjadi 25 persen.

“Langkah cepat untuk memotong rantai penularan akibat PMK  dengan stepping out atau potong paksa. Saya harap ada biaya dari pemerintah untuk  tanggap darurat pengganti stepping out, apalagi jumlah sapi yang tertular masih sedikit,” kata Rochadi.

Sementara itu, Kepala Balai Veteriner Subang Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sodirun meminta, kepada masyarakat yang akan membeli hewan ternak untuk kurban, agar membeli hewan ternak yang sudah memiliki sertifikat kesehatan hewan dari instansi terkait. “Masa inkubasi PKM ini 2-14 hari, bisa saja saat kita beli masih terlihat sehat. Jadi pastikan saja masyarakat yang akan beli harus ada surat keterangan kesehatan hewan, itu bukti otentik bahwa hewan itu dari daerah asal yang sehat,” tandasnya.(rd)

Editor : Fahmi Akbar