kantin
ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK Aktifitas kegiatan belajar mengajar telah mulai 100 persen berjalan secara tatap muka. Kabar baiknya, kantin sekolah diperbolehkan untuk beroperasi. Demi memenuhi kebutuhan para pelajar selama jam sekolah.

Pernyataan tersebut secara resmi dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi, ketika bertandang ke Markas PWI Kota Depok, Kamis (19/5).

“Kantin sudah boleh buka. Aturannya di masing-masing satuan sekolah,” jelasnya.

Namun dirinya meminta untuk membatasi kapasitas sebesar 75 persen. Agar tidak terjadi penumpukan dalam satu tempat, mengingat perubahan pandemi menuju endemi masih secara bertahap.

Baca Juga : Ini Aturan Main PPDB SMA di Depok 6 Juni, SMP Tunggu Perwal 

“Misalnya, ketua kelas mengakomodir temannya yang mau jajan. Jadi saling nitip mau jajan atau makan apa,” ungkap Dedi

Dirinya juga tetap memantau penerapan tersebut dapat berjalan secara disiplin. Hal ini agar selolah tidak menjadi klaster penyebaran virus covid 19.

Bahkan, setelah pemerintah pusat mengizinkan melepas penggunaan masker di area terbuka atau publik. Tapi bukan berarti masker tidak digunakan saat berada dalam lingkungan sekolah.

Justru Dedi meminta, pihak sekolah untuk menyediakan masker secara wajib untuk diberikan kepada siswa bagi yang tidak membawa masker.

“Bukan cuma masker. Bukan soal masker sudah boleh dilepas, justru sekolah tidak menyediakan. Sekolah tetap harus siapkan perlengkapan prokes, masker, tempat cuci tangan, dan lainnya,” tegas Dedi.

Penggunaan masker yang rutin di lingkungan sekolah, bukan hanya terkait covid 19. Melainkan mencegah adanya kasus hepatitis akut, yang sampai saat ini menyerang anak-anak.

Sebab, kata Dedi, hingga saat ini ada 12 orang yang tersebar di Jawa Barat yang terlah terjangkit virus hepatitis akut. Rata-rata kasus tersebut terkena pada usia anak-anak.

“Tetap wajib pakai masker ya, selolag wajib menyediakan masker dan lainnya. Bukan cuma cegah covid tapi sekarang hepatitis akut,” ungkap Dedi.

Peraturan ini, kata mantan Pjs Walikota Depok, telah disosialisasikan kepada seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) di Jawa Barat, termasuk KSD Wilayah 2 yang menaungi Kota Depok.

Kelonggaran kebijalar tersebut juga untuk membangkitkan perekonomian warga lingkungan sekolah agar semakin pulih setelah terdampak pandemi.

Dilokasi yang sama, Kepala KCD Wilayah 2, Otin Martini menambahkan, bila pihaknya telah mensosialisasikan telah menyampaikan kelonggaran aturan itu ke setiap sekolah.

“Kami sudah sampaikan ya, untuk tetap menjalani prokes meski kelonggaran sudah diberikan pada sekolah. Tapi memang kebijakannya di sekolah, karena mengetahui betul situasinya,” tambah Otin.

Nantinya sosialisasi ini akan dimasukan dalam diskusi bersama masyarakat, orang tua siswa, pihak sekolah, hingga stakeholder lainnya melalui jaringan online dengan tema Kupas Tuntas PPDB.

“Nanti aturan PTM 100 persen akan kita sosilisasikan secara utuh dan menyeluruh pada semua, termasuk media. Silakan media ikut serta,” tutupnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro