Ketua DPC PPP Kota Depok, Mazhab HM

RADARDEPOK.COM – Pemerintah Kota Depok sedang digoyang enam fraksi DPRD Kota Depok, terkait laporan pertanggungjawaban program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Bahkan, sengkarut program KDS tersebut melebar sampai timbul mosi tidak percaya yang diajukan enam fraksi DPRD Kota Depok terkecuali Fraksi PKS, kepada Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra. Lalu bagaimana dengan koalisi yang sudah dibangun saat Pilkada 2019, yang mengusung pasangan Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono.

Ketua DPC PPP Kota Depok, Mazhab HM mengatakan, munculnya mosi tidak percaya untuk Ketua DPRD Kota Depok tidak mempengaruhi hubungan koalisi mereka dengan Walikota dan Wakil Walikota Depok. Maupun partai PKS yang notabene partai kendaraan politik kedua pimpinan Pemerintahan Kota Depok ini.

“Kita sebagai partai koalisi tetap  mendukung apa yang jadi program-program pemerintah,  karna itu tidak terlepas dari komitmen kita terhadap koalisi. Kita juga bersama-sama dengan pemerintahan mengawal pembangunan yang memang mengarah kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, harus kawal,” kata Mazhab kepada Harian Radar Depok, Selasa (10/5).

Mazhab mengakui, walau sebagai koalisi mereka akan tetap mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Depok yang dianggap keluar dari koridor. Hal ini untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. “Namun dalam perjalanannya mungkin ada hal – hal yang perlu kita luruskan ya kita luruskan, dan itu konsekuensi fungsi DPRD-nya, jadi itu yang harus kita lakukan,” ucap pria yang juga anggota DPRD Depok ini.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Edi Sitorus. Menurutnya, tidak ada masalah dalam hubungan kolasi mereka dengan adanya tensi tinggi saat Sidang Paripurna  27 April, dan Sidang Paripurna hari Selasa (10/5) ini.  Koalisikan tidak ada masalah, hal yang kemarin itu sebetulnya argumentasi dinamika politk di dalam paripurna. Dalam rangka argumentasi–argumentasi terkait dengan hal yang memang harus diluruskan.

“Ketika ada hal yang salah dalam roda pemerintahan, karena kan bisa saja di lapangan ada dinamika dalam menjalankan program. Ini yang perlu kita luruskan, jangan sampai program yang bagus yang memang di butuhkan masyarakat seperti KDS ini tidak tepat sasaran,” pungakasnya. (dra/rd)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar