Artikel Heri Solehudin Refleksi Hardiknas
Oleh: Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja*)

RADARDEPOK.COM, Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal terpenting di masa depan. Pendidikan adalah proses pembelajaran tentang akhlak, ilmu pengatahuan dan keterampilan yang menjadi kebiasaan. Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung mampu memberikan kita ilmu pengetahuan baru, membentuk karakter pribadi yang lebih baik dan mempermudah kita merintis karir di masa mendatang.

Bahkan Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah cermin kehidupan sebuah bangsa. Pandangan ini, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pendidikan nasional saat itu. Waktu itu, berbagai elemen masyarakat mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional, seperti Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya, Nahdlatul Ulama (NU) dengan pesantrennya.

NU dan Muhammadiyah telah menentukan garis perjuangannya masing-masing yang saling melengkapi sebagai suatu kekuatan ummat dan bangsa, jika Muhammadiyah selama ini lebih dikenal dari aspek pendidikan formal (umum) baik dari tingkatan Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tersebar diseluruh penjuru tanah air bahkan sampai ke mancanegara, maka NU yang sangat terkenal dengan identitas pendidikan pesantrennya terus mengalami pertumbuhan sebagai suatu aset umat dan bangsa kita saat ini, tentu ini suatu hal yang patut kita syukuri bersama.

Akan tetapi kondisi ini tidak berbanding lurus dengan apresiasi yang diberikan pemerintah terhadap para punggawa pendidikan, nasib guru, dosen dan kalangan tenaga kependidikan lainya yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan bangsa masih sangat memperihatinkan, mereka bahkan belum merasakan kehadiran negara dalam arti yang sebenar-benarnya, negara masih abai terhadap nasib dan kesejahteraan mereka, akibatnya mereka yang memiliki kemampuan akademik tidak tertarik untuk menjadi guru, dosen, maupun tenaga pendidik lainnya, mereka lebih memilih jalur bisnis maupun jalur swasta lainnya yang dirasakan lebih menjanjikan secara ekonomi.

Keteladanan Dalam Pendidikan

Dalam perspektif sejarah Pendidikan Nasional kita tidak lepas dari peran besar Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan kita.  Selama hidupnya, Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis produktif tentang pendidikan, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari jaman penjajahan Belanda.

Untuk mewujudkan agar rakyat Indonesia menjadi bangsa yang terpelajar, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Perguruan Taman Siswa. yang memberikan kesempatan bagi warga pribumi jelata agar bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi atau orang-orang Belanda. Salah satu ajaran Ki Hajar Dewantoro yang paling populer dalam dunia pendidikan kita hingga saat ini adalah “Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.” (didepan memberikan keteladanan, ditengah memberikan dorongan dan semangat serta ketika ada di belakang memberikan sokongan dan dukungan).

Pertanyaan sederhananya adalah apakah Pendidikan saat ini mampu mencerminkan ketiga hal yang disebutkan diatas? Tentu masih menjadi tanda tanya besar, keteladanan yang merupakan ciri khas dunia pendidikan tidak lagi dapat  kita lihat, sebaliknya yang ada hanyalah tontonan akrobat politik yang miskin keteladanan. Disatu sisi guru, dosen dan tenaga pendidik yang lainya tidak lagi mendapatkan ruang yang bebas untuk mengeksplorasi pemikiran dan  pandangan-pandangan akademiknya karena  harus mengikuti irama kekuasaan.

Potret Buram Pendidikan

Setelah 130 tahun memperingati Hari Pendidikan Nasional kita, jika melihat realitas saat ini pemerintah malah justru terkesan kurang serius dalam menangani pendidikan kita. Pendidikan hanya dimaknai sebagai sesuatu yang dipersiapkan untuk menghadapi pasar, lebih banyak berorientasi pada aplikatif science. Artinya pendidikan hanya berorintasi pada penciptaan manusia-manusia robot dan semakin menjauh dari substansi serta nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Tidak cukup sampai disitu kebijakan politik pendidikan telah mengalami kooptasi politik sehingga suara-suara kritis nan nyaring tidak lagi terdengar dari para akademisi dan para cerdik cendikia kita. Yang ada hanyalah puja-puji terhadap segala bentuk kegagalan yang ditorehkan rezim berkuasa saat ini, kampus hanya menjadi pasukan tepuk tangan yang harus selalu seirama dengan pemerintah dan bahkan harus menjadi pendengung kebijakannya. Disinilah pendidikan (terutama Pendidikan Tnggi) telah mengalami pergeseran yang sangat jauh dari cara berfikir kritis idealis menjadi politis dan pragmatis, sungguh catatan sejarah yang kelam.

Dari sisi pemerintah ada dua hal yang harus menjadi perhatian khusus tentang pendidikan ini, yaitu kesempatan dan output (hasil). Pertama bahwa pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa, anak orang kaya, anak orang miskin, anak kurang pintar, anak pintar, anak pejabat, anak rakyat jelata, semua harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, murah dan terjangkau, sesuai bunyi UUD 1945 Pasal 31. Pemerintah harus berupaya bagaimana pendidikan menjadi gratis 100% dengan kualitas yang bagus. Praktek komersialisasi pendidikan yang selama ini masih terjadi harus dihentikan dengan cara menghadirkan pendidikan untuk semua secara gratis.

Kedua adalah output atau hasil dari pendidikan, ini juga menjadi PR besar pemerintah dimana Lembaga Pendidikan belum mampu menjamin masa depan lulusannya dengan alasan kompetisi dan peluang yang terbatas.  Potret memilukan sering kita lihat jangankan lulusan SMP, SMA, SMK, Sarjana saja masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Kampus tidak lagi menjadi harapan, bahkan cenderung hanya menjadi pencetak pengangguran-pengangguran baru. Maka reformasi total dalam berbagai sistem pendidikan kita adalah suatu hal yang mendesak untuk kita lakukan. Wallahu a’lam.

*)Penulis: Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja (Pengamat Sosial Politik Pascasarjana Uhamka Jakarta, Anggota Forum Doktor Sospol UI, Wakil Ketua PDM Kota Depok).