RAPAT PARIPURNA : Suasa Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang mengagendakan Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Sidang Paripurna Kedua DPRD Kota Depok, Selasa (10/5). INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK 

RADARDEPOK.COM – Wakil rakyat Kota Depok kembali melaksanakan Sidang Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (10/5). Tidak beda jauh dari pelaksanaan rapat Paripurna sebelumnya (28/4), rapat kali ini juga terasa sengit. Betapa tidak, begitu Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, gelombang interupsi langsung mengalir deras.

Salah satu anggota rapat yang pertama kali melakukan interupsi adalah Anggota DPRD dari Fraksi PKB Babai Suhaemi.  Dalam internasinya Babai meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok untuk menerima surat mosi tidak percaya dari Fraksi PKB atas kepemimpinan TM Yusuf Syahputra.

“Menyikapi Paripurna 28 April kemarin yang berakhir dengan keluarnya enam fraksi kecuali PKS, saya sebagai anggota ingin menyampaikan ketua gagal dalam memimpin dan menyimpulkan rapat,” ucapnya, Selasa (10/5).

Menurut Babai, Putra dianggap melakukan dua pelanggaran asas kode etik anggota dewan, saat menjadi ketua pimpinan Sidang Paripurna pada tanggal  28 April kemarin. “Ketua menunjukkan arogansi saat memimpin sidang dengan berdiri sambil menunjuk anggota. Padahal sesuai tata tertib seluruh peserta Sidang Paripurna harus tetap duduk saat rapat,” katanya.

Senada dengan Babai, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Hamzah juga melayangkan mosi tidak percaya.

“Saya atas nama Fraksi Gerindra juga menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan ketua. Saya minta agar rapat ke depan dipimpin Wakil Ketua DPRD saja, ketua tidak usah memimpin rapat hari ini,” tuturnya.

Pun demikian dengan Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat yang juga mengajukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan TM Yusuf Syahputra.

“Fraksi PDIP juga mengajukan mosi tidak percaya dan akan melayangkan surat ke BKD, kami juga meminta kebesaran hati ketua untuk tidak memimpin rapat hari ini. Sampai surat mosi tidak percaya kami diurus BKD,” tegasnya.

Sementara itu, pendapat berbeda diutarakan anggota DRPD Kota Depok Fraksi PKS Ade Supriatna. Menurut Ade, mosi tidak percaya yang dilayangkan enam fraksi kecuali PKS tidak memiliki landasan hukum, sehingga dianggap ilegal.

“Dalam Tatib ataupun ketentuan manapun mosi tidak percaya tidak dikenal. Maka mosi tidak percaya secara legal tidak layak untuk diteruskan. Ketua DPRD adalah kewenangan partai dengan perolehan suara terbanyak,” ungkapnya.

Ade mengaku kecewa dengan apa yang telah terjadi dalam Sidang Paripurna 27 April kemarin. Menurutnya mereka sudah mempertontonkan kepublik komunikasi yang buruk terkait rekomendasi dari Komisi D DPRD Kota Depok kepada masyarakat.

“Karena komunikasi yang buruk dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD maka terjadilah apa yang tidak kita inginkan kemarin. Saya harap ke depan tidak terjadi lagi yang seperti ini,” imbuhnya.

Setelah menerima berbagai macam penolakan lewat mosi tidak percaya dari beberapa fraksi DPRD Kota Depok.  Akhirnya diputuskan jika Ketua DPRD  Kota Depok TM Yusuf Syahputra berhak untuk memimpin Sidang Paripurna. “Saya putuskan kan untuk tetap memimpin sidang hari ini,” tutur TM Yusuf Syahputra, Selasa (10/5).

Mendukung pernyataan Putra, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi PDIP Hendrik Tangke Alo meminta seluruh anggota Sidang Paripurna untuk mengizinkan Putra untuk memimpin Pembukaan Masa Sidang dan Penutupan Masa Sidang Paripurna hari ini (Kemarin).

“Saya rasa kita sepakat yah untuk hari ini sidang tetap berjalan dengan dipimpin ketua, sambil surat mosi tidak percaya kita diurus BKD,” ucap Hendrik yang disambut jawaban setuju dari seluruh anggota.

Menurut HTA, Komisi A dan BKD sudah ada surat resmi dari anggota. Nah tentunya sudah kewajiban di badan kehormatan menindaklanjuti itu. Tetap akan diproses sesuai dengan tata tertib. “Kita juga gak boleh keluar dari tata tertib yang ada. Kalau memang ada pelanggaran kami katakan ada pelanggaran. Kalau tidak ada kita harus berani mengatakan engga,” bebernya.

Tahapannya diagendakan dulu. Penjadwalan pembahasan segera, karena ini kan tuntutan dari anggota yang melakukan mosi.

Perlu diketahui, Sidang Paripurna tersebut juga dihadiri Walikota Depok Mohammad Idris, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri.

Ketika dikonfirmasi mengenai program KDS, Walikota Depok Mohammad Idris yang baru saja keluar dari ruang Sidang Paripurna enggan untuk diwawancari dan memilih untuk berlalu dari awak media. “Mohon maaf bapak mau langsun jalan,” ucap salah satu ajudan Idris saat mengawal Idris masuk ke dalam mobil dinas, sembari meninggalkan kawasan Kantor DPRD Kota Depok.

Di lokasi yang sama, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono menunjukkan sikap yang berbeda dari Idris dalam menghadapi pertanyaan wartawan. Pria yang akrab disapa bang Imam ini meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan wartawan. “Lima menit ya, saya mau ada agenda lagi,” ucapnya kepada Radar Depok.

Ketika ditanya mengenai prosesi Sidang Paripurna yang dipenuhi dengan interupsi dan pernyataan mosi tidak percaya dari enam fraksi, Imam menjawab dengan santai.  “Itu kan masalah internal antara lembaga legislatif yah, kami sebagai eksekutif tidak bisa ikut menanggapi,” tuturnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai Kartu Depok Sejahtera (KDS), Imam mengatakan masih akan menunggu koordinasi antara pimpinan DRPD Kota Depok dengan Walikota Depok. “Kita liat nanti ya, karena kita mengacu pada suratnya. Kalau mereka membuat surat kita akan membalas dengan surat, kalau mereka mau ketemu  kita akan ketemu,” ucapnya.

Menurut Imam, pelaksanaan penyaluran KDS di Depok berjalan normal seperti program lainnya. “Ya seperti yang dipublikasi di media biasa–biasa aja, sama seperti program–program lainnya,” imbuhnya.

Terkait dugaan ada politisasi dalam program KDS, Imam menampik hal tersebut. Menurutnya, program KDS berjalan dengan objektif dan tepat sasaran bagi seluruh warga Depok yang membutuhkan. “Engga, kalau di antara  teman–teman ketemu orang miskin, silahkan diajukan. Karena penerima bantuan semua warga. Sayaratnya adalah miskin , kalau ada penerima yang gak miskin silahkan adukan kekita agar kita evaluasi,” tuturnya.

Dia menambahkan, tenaga penyalur KDS murni bersumber dari sukarelawan yang hanya bergaji Rp1 juta. Jadi banyak orang yang mengundurkan diri gara–gara cuma jadi sukarelawan.  “Jadi  barang siapa mau jadi sukarelawan silahkan gajinya segitu tapi diuji dulu administrasinya, dites wawasan dan komitmennya,” imbuhnya.

Selain itu, dalam seluruh tahapan penyaluran KDS pihaknya selalu melakukan evaluasi untuk memverifikasi seluruh penerima KDS agar tepat sasara. “Kalau gak tepat akan kita coret, karena ini hanya program tambahan saja kalo Pusat kan ada PKH hanya 2000an untuk Depok, nah bagi warga miskin yang belum dapat PKH itu kita tutupin dari KDS,” bebernya.

Terkait mutasi, lanjut Imam, pelaksanaan mutasi ASN di Depok juga sudah sesuai dengan aturan yang ada. “Golongan kepangkatan jika memenuhi, dan mereka kinerjanya bagus mungkin di angkat. Kalau gak sesuai dengan golongan kepangkatan gak mungkin kita angkat,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Depok, Supian Suri mengatakan, jika pelaksanaan program KDS sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dia belum mau membahas mengenai pertentangan dari enam fraksi DPRD Kota Depok terkait KDS yang sedang berjalan. “Ya itu aja nanti kan ada surat dari DPRD ke pak wali secara resmi, nanti dari situ bisa kita bahas ya,” pungaksnya. (dra/rd)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar