hak interpelasi
HAK INTERPELASI : Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar, Tajudin Tabri, saat menerima ajuan hak interpelasi yang diserahkan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PAN, Igun Sumarno, saat Sidang Paripurna. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Hak interpelasi yang telah dilayangkan mayoritas fraksi di DPRD Kota Depok kepada Walikota, memasuki babak baru. Pemerintah diinformasikan sudah memberikan jawaban atas persoalan Kartu Depok Sejahtera (KDS), sesuai yang dituntut dewan.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Golkar, Tajudin Tabri menerangkan, pemerintah telah bersurat pada DPRD bahwa siap dipanggil terkait penjelasan hak interplasi KDS.

“Tidak ada batas waktu dari isi hak interplasi itu. Yang penting siap saja, pemerintah siap, DPRD juga siap,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (20/5).

Diterangkan Tajudin, saat ini 5 fraksi yang dihuni 33 anggota DPRD sedang terus memperbanyak bukti tentang temuan penyaluran KDS yang dinilai tidak tepat.

Sehingga, DPRD juga sedang menanti waktu yang tepat untuk menentukan tanggal pemanggilan Walikota dan Wakil Walikota dalam memberikan penjelasan.

“Kami di DPRD juga lagi mempersipakan dan memperbanyak bukti temuan. Percuma kalau cepat tapi temuannya tidak lengkap,” tegas Tajudin.

Memang sebelumnya, saat diserahkan hak interpelasi tersebut, Ketua DPRD Kota Depok, Yusufsyah Putra mengatakan, hak interplasi ini akan disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk memberikan penjelasan terkait KDS.

Bahkan katanya, Walikota dan Wakil Walikota sudah bersedia untuk bertemu dengan anggota DPRD dalam memberikan penjelasan soal KDS. “Wali dan Wakil Walikota sudah bersedia untuk bertemu membahas KDS,” ungkapnya.

Sesaat sebelum hak interpelasi itu diberikan, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PAN, Igun Sumarno, membaca isinya.

Adapun isinya, Pertama Negara termasuk didalamnya adalah Pemkot wajib mengupayakan pemenuhan kesejahteraan sosial setiap warga negara seperti dimandatkan oleh UU RI 1945. Oleh karena itu DPRD kota Depok selalu berupaya untuk memperluas layanan program jaminan sosial bagi warga kota Depok.

“Tujuannya untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bukan hanya melalui desakan melalui rapat komisi dan badan anggaran, akan tetapi juga dengan mengusulkan dan menetapkan raperda insiatif Tentang pedoman pelaksanaan jaminan sosial. Raperda terkait jaminan penyelenggaraan jaminan sosial tentang penyelenggaran pemenuhan hak-hak disabilitas,” terangnya.

Selanjutnya yang Kedua, dibacakan Igun, soal program kesejahteraan sosial bukanlah program belas kasihan kepada warga tidak mampu, akan tetapi upaya aktif jika di dalam harkat tidak terdapat hak org miskin, maka Pemkot memastikan distribusi yang tepat. Akan juga untuk warga yg tidak mampu sebagai upaya mendistribusikan.

Lalu Ketiga, lanjut Igun, Program kartu Depok Sejahtera KDS adalah upaya untuk memaksimumkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kota Depok, baik program yang sudah lama berjalan maupun program yang baru akan dilakukan

Sehingga perlu ditekankan bahwa 6 dari 7 manfaat dari KDS adalah program yang sudah berjalan, dengan kata lain sebagian besar manfaat KDS bukalah ide orisinil Idris Imam.

“Karena itulah kami memandang program KDS seharusnya ditempatkan sebagai upaya untuk memaksimumkan progam kesejahteraan sosial, antara lain menyediakan data valid dan berintegrasikan program agar pada eranya menghasilkan distribusi keadilan yang maksimum pula,” paparnya dihadapan pimpinan DPRD.

Keempat, bagi DPRD program KDS sebagai upaya memaksimumkan distribusi keadilan, patut diduga memiliki banyak persoalan. Dimulai dari dengan perekrutan koordinator kelurahan yang bertugas untuk mendata dna memfasilitasi calon penerima, dilanjutkan dengan penetapan penerima sampai dengan mekanisme penyaluran manfaat KDS.

“Banyak masalah dalam pelaksanaan KDS dapat menggangu perjuangan kita dalam mewujudkan progam kesejahteraan sosial kepada warga yang tidak mampu,”kata Igun.

Dilanjutkannya, alih-alih mendistribusikan keadilan, KDS bisa menjadi instrumen untuk menciptakan ketidakadilan baru, karena itu usulan interpelasi ini dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan rinci mengenai desain dan pelaksanaan program KDS. Jelas dalam pengertian transparan dan rinci dalam pengertian dan data pendukung.

Berdasarkan poin di atas, DPRD ingin menjelaskan bahwa usulan interpelasi bukan untuk memPertanyakan keberadaan program kesejahteraan sosial namun untuk memastikan bahwa KDS sebagai sistem pelaksanaan program kesejahteraan memang ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kebaiakan kepada masyarakat.

“Sebagai penutup kami menyerukan kepada bapak paripurna untuk menyetujui hak interpelasi yang ada di kota depok,” tutup Igun seraya menyerahkan hak interpelasi itu ke pimpinan DPRD. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro