wfa
ASN lingkungan Pemkot Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah tengah mempersiapkan wacana sistem kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja. WFA merujuk pada cara kerja ASN yang tidak diharuskan masuk ke kantor saat bekerja.

Lalu, bagaimana penerapannya di daerah. Kota Depok misalnya. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita mengatakan, pihaknya belum menerima arahan dari Walikota Depok untuk penerapan sistem kerja baru ini.

Belum ada arahan dari Pak Wali. Itu perlu dibikin dulu pedomannya,” katanya kepada Radar Depok, Jumat (20/5).

Dia mengungkapkan, jika nanti diterapkan kemungkinan yang akan melaksanakan WFA adalah ASN yang bertugas di bidang administratif, bukan ASN yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti Puskesmas, kecamatan, hingga kelurahan.

Baca Juga : Pemprov Jabar Siapkan Konsep WFH Permanen untuk ASN

Kemungkinan bisa ASN di dinas, tapi kayaknya masih lama penerapan WFA ini,” ucapnya.

Nova-sapaannya-mengaku, saat ini Pemkot Depok juga sudah mulai mempersiapkan diri jika Pemerintah Pusat benar-benar menerapkan kebijakan tersebut.

Persiapan arah ke sana udah ada. Pemkot sudah mulai menerapkan e-Office, tandatangan elektronik, pertemuan elektronik, rapat elektronik. Tapi baru sebatas tahap itu saja,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, kebijakan ini dianggap sangat efisien karena bisa dilakukan di mana saja. Hanya saja, menurut Novarita dengan kebijakan ini juga jam kerja ASN kemungkinan akan bertambah.

Kemungkinan jam kerja jadi gak delapan jam lagi, bisa saja 24 jam. Karena kalau tiba-tiba atasan minta meeting di luar jam kerja kan gak bisa ditolak,” imbuhnya.

Kekurangan lainnya, lanjut Novarita, pengawasan kedisiplinan ASN akan lebih sulit diawasi karean tidak bertemu secara langasug.

Makanya kita nunggu pedoman dari Pemerintah Pusat absennya gimana, laporan kinerja seperti apa. Jangan nanti malah ada alasan jaringan rusak, gak ada sinyal, supaya ASN bisa gak kerja (bolos),” bebernya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menanggapi kebijakan WFA ini kurang tepat untuk dilaksanakan di tingkat derah, khususnya Depok. Sebab, dia menilai jika kebijakan WFA ini akan mengurangi produktifitas ASN.

Saya menilai kebijakan ini kurang efektif. Banyak yang hadir saja pelayanan ini kurang produktif, kurang baik, apalagi di mana saja, rasanya kurang tepat jika diterapkan di Depok dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, sambung dia, fenomena saat ini ketika ASN bekerja bersama pimpinannya, produktivitasnya kurang baik. Dia mempertanyakan bagaimana menciptakan produktivitas tidak turun saat WFA.

Kebijakan ini harus dipikirkan matang-matang, di depan mata saja sulit apalagi yang jauh,” bebernya.

Dia menyarankan, jika mau diujicoba, WFA ini harus dilakukan di kementerian dan di lembaga negara lainnya terlebih dahulu. Jika disana berjalan lancar, baru boleh diterapkan di tingkat daerah.

Harus dimulai dari tingkat kemeterian dulu. Jangan langsung dijalankan serentak di semua instansi pemerintah,” tukasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono mengatakan, kebijakan WFA ini memiliki plus minus dalam mendongkrak kinerja ASN.

Plusnya, ASN dari kalangan milenial akan meningkat produktifitasnya mengingat mereka mengikuti perkembangan teknologi. Akan tetapi bagi ASN yang sudah tua kemungkinan akan terhambat karena sudah tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Saya rasa kebijakan ini cocok untuk ASN terutama yang berasal dari generasi milenial. Sebab, mereka sangat fasih dalam menggunakan teknologi informasi. Yang menjadi tantangan adalah bagi generasi yang lebih tua, karena mereka kemungkinan besar akan kesulitan beradaptasi dengan teknologi informasi,” terangnya.

Meski demikian, dia meminta agar kebijakan WFA ini diikuti kebijakan penunjang. Dia berpendapat bahwa WFA ini akan adil jika jenis-jenis pekerjaan yang mensyaratkan kehadiran fisik idealnya harus diikuti dengan kebijakan penunjang. Misalnya, berupa fasilitas dan insentif yang memadai. Lebih lanjut, ia juga memberikan tanggapan soal sistem presensi berbasis lokasi (location based presence) yang bertujuan untuk mengecek sekaligus memantau kehadiran para ASN.

Banyak instansi atau lembaga yang sudah menggunakan fitur aplikasi tersebut. Namun, yang jadi PR adalah dedikasi dan loyalitas para pekerja yang memiliki keahlian lebih di bidang IT sehingga tidak menyalahgunakan sistem itu. Sehingga tetap perlu membangun aplikasi yang lebih canggih dan cerdas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengaku tak setuju dengan wacana penerapan sistem WFA atau kerja dari mana saja bagi ASN. Baginya, dengan sistem itu, pengawasan kinerja ASN sulit dilakukan.

“KemenpanRB belum pernah membahas soal WFA. Dalam jangka waktu saat ini, saya belum setuju penerapan WFA,” kata Tjahjo

Tjahjo mengaku tak setuju penerapan sistem WFA karena akan sulit mengawasi kinerja para ASN. “(Sulit) memonitor/mengawasi ASN yang jumlahnya 4 jutaan. Kalau mengawasi eselon I dan II saja mungkin bisa,” ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menerapkan sistem kerja campuran WFO dan WFH. Penentuan pekerja yang WFO dan WFH etap diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Saat ini konsentrasi saja dulu pada WFH dan WFO,” ujar politisi PDIP itu.

Wacana penerapan sistem WFA bagi ASN pertama kali dilontarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BKN Satya Pratama, pada Rabu (11/5), mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji penerapan WFA.

WFA, kata Satya, adalah sistem kerja yang memperbolehkan ASN bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. “Tujuannya ialah meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan,” ujar Satya

Satya menyebut, sistem WFA ini kemungkinan akan diterapkan bagi ASN yang tugasnya bersifat administratif. Adapun, ASN yang pekerjaannya mengharuskan kehadiran fisik akan tetap masuk kantor.

Satya menambahkan, wacana WFA ini muncul karena berjalan baiknya skema WFO diselingi WFH pada masa pandemi dalam dua tahun terakhir ini.

Wacana WFA ini pun mendapat beragam tanggapan dari publik, termasuk dari para ASN itu sendiri. Sejumlah ASN menyambut baik rencana itu karena mereka akan bisa bekerja dari kampung halaman. Sebagian lain mengaku tak setuju lantaran bekerja di luar kantor akan membuat stres. (dra/rep/**)

Wacana WFA Bagi ASN

Yang Memunculkan Wacana :

– Badan Kepegawaian Negara (BKN)

– Sedang dalam proses kajian

Apa Itu WFA :

– Sistem kerja yang memperbolehkan ASN bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

– Wacana muncul karena berjalan baiknya skema WFO diselingi WFH pada masa pandemi

Tujuan :

Meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan

Hasil Kajian Sementara :

– Diterapkan bagi ASN yang tugasnya bersifat administratif

– ASN yang pekerjaannya harus kehadiran fisik tetap masuk kantor

Wacana WFA di Depok :

– Masih menunggu aturan pusat

– Menunggu arahan Walikota Depok

– Bila diterapkan, hanya berlaku bagi ASN administratif

– Pekerja teknis : Puskesmas, kecamatan, tetap masuk kantor

Arah Depok Menuju WFA :

– e-Office

– Tandatangan elektronik

– Pertemuan elektronik

– Rapat elektronik

Plus Minus WFA :

*Plus

– ASN milenial akan meningkat produktifitasnya mengingat mereka mengikuti perkembangan teknologi

Bisa bekerja dari kampung halaman

*Minus

– ASN yang sudah tua kemungkinan akan terhambat karena sudah tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi

– Bekerja di luar kantor akan membuat stres

– Sulit dalam pengawasan

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Junior Williandro