KISRUH KDS : Anggota DPRD Depok Fraksi PAN, Igun Sumarno saat menyerahan Hak Interpelasi kepada Pimpinan DPRD Kota Depok saat Sidang Paripurna, Selasa (17/5). ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Kartu Depok Sejahtera (KDS) masih jadi bulan-bulanan dalam sidang paripurna. Selasa (17/5), dalam rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok 2021. Sebanyak 33 anggota DPRD Kota Depok mengajukan Surat Hak Interpelasi kepada Pimpinan DPRD, terkait KDS. Sayangnya, Hak Interpelasi yang sebelumnya berjumlah 38 anggota DPRD dari enam fraksi. Kini yang tersisa tinggal 33 anggota DPRD dari lima fraksi. Lima anggota DPRD dari fraksi Demokrat dan PPP menyatakan tidak ikut serta. Kendati tersisa 33 anggota dewan, dalam Undang-undang (UU) No22 Tahun 2003 pada pasal 162 ayat 1, disebutkan Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 61 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Dengan kata lain hak interpelasi yang diajukan tersebut sah.

Anggota DPRD Depok Fraksi PAN, Igun Sumarno menyerahkan secara langsung surat Hak Interpelasi tersebut, dan ditanda tangani secara langsung Wakil Ketua DPRD Fraksi Golkar Tajudin Tabri, Wakil Ketua DPRD Fraksi PDI Perjuangan Hendrik Tangke Allo, serta Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra Yetti Wulandari.

Baca Juga : Sidang Paripurna DPRD Depok Gaduh di Awal, Mosi Tidak Percaya Ketua DPRD Dirapatkan

Surat yang ditanda tangan tersebut, diterima secara langsung Ketua DPRD Depok Yusufsyah Putra, dan disaksikan secara langsung Wakil Walikota Imam Budi Hartono serta Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri.

Igun menerangkan, pernyataan tentang interpelasi itu adalah hak DPRD untuk meminta keterangan dari pemerintah tentang kebijakan strategis. Jika penjelasan Diterima, maka hak interpelasi selesai. Namun, jika penjelasan tidak diterima mungkin berkemungkinan anggota DPRD bisa mengajukan hak-hak lainnya seperti hak angket.

“Membacakan usulan dari anggota DPRD, usulan penggunaan hak interpelasi Pemkot Depok terhadap program KDS,” katanya sebelum menyerahkan Hak Interplasi tersebut.

Adapun isinya atas Hak Interpelasi tersebut adalah, Pertama Negara termasuk didalamnya adalah Pemkot wajib mengupayakan pemenuhan kesejahteraan sosial setiap warga negara seperti dimandatkan oleh UU RI 1945.  Oleh karena itu DPRD Kota Depok selalu berupaya untuk memperluas layanan program jaminan sosial bagi warga Kota Depok.

“Tujuannya untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bukan hanya melalui desakan melalui rapat komisi dan badan anggaran, akan tetapi juga dengan mengusulkan dan menetapkan raperda insiatif Tentang pedoman pelaksanaan jaminan sosial. Raperda terkait jaminan penyelenggaraan jaminan sosial tentang penyelenggaran pemenuhan hak-hak disabilitas,” terangnya.

Selanjutnya yang Kedua, Program kesejahteraan sosial bukanlah program belas kasihan kepada warga tidak mampu, akan tetapi upaya aktif jika di dalam harkat tidak terdapat hak orang miskin, maka Pemkot memastikan distribusi yang tepat. Akan juga untuk warga yang tidak mampu sebagai upaya mendistribusikan.

Lalu Ketiga, lanjut Igun, Program KDS adalah upaya untuk memaksimumkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kota Depok, baik program yang sudah lama berjalan maupun program yang baru akan dilakukan.

Sehingga perlu ditekankan bahwa 6 dari 7 manfaat dari KDS adalah program yang sudah berjalan, dengan kata lain sebagian besar manfaat KDS bukalah ide orisinil Idris-Imam.

“Karena itulah kami memandang program KDS seharusnya ditempatkan sebagai upaya untuk memaksimumkan progam kesejahteraan sosial, antara lain menyediakan data valid dan berintegrasikan program agar pada eranya menghasilkan distribusi keadilan yang maksimum pula,” paparnya dihadapan pimpinan DPRD.

Keempat, bagi DPRD program KDS sebagai upaya memaksimumkan distribusi keadilan, patut diduga memiliki banyak persoalan. Dimulai dari dengan perekrutan koordinator kelurahan yang bertugas untuk mendata dan memfasilitasi calon penerima, dilanjutkan dengan penetapan penerima sampai dengan mekanisme penyaluran manfaat KDS. “Banyak masalah dalam pelaksanaan KDS dapat menggangu perjuangan kita dalam mewujudkan progam kesejahteraan sosial kepada warga yang tidak mampu,” kata Igun.

Dilanjutkannya, alih-alih mendistribusikan keadilan, KDS bisa menjadi instrumen untuk menciptakan ketidakadilan baru. Karena itu usulan interpelasi ini dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan rinci mengenai desain dan pelaksanaan program KDS. Jelas dalam pengertian transparan dan rinci dalam pengertian dan data pendukung.

Berdasarkan poin di atas, DPRD ingin menjelaskan bahwa usulan interpelasi bukan untuk mempertanyakan keberadaan program kesejahteraan sosial. Namun, memastikan bahwa KDS sebagai sistem pelaksanaan program kesejahteraan memang ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kebaikan kepada masyarakat. “Sebagai penutup kami menyerukan kepada bapak paripurna untuk menyetujui hak interpelasi yang ada di Kota depok,” tegas Igun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra memastikan, Hak Interpelasi ini akan disampaikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk memberikan penjelasan terkait KDS. Bahkan katanya, Wali dan Wakil Walikota sudah bersedia untuk bertemu dengan anggota DPRD dalam memberikan penjelasan soal KDS. “Wali dan Wakil Walikota sudah bersedia,” ungkapnya.

Menanggapi Hak Interpelasi tersebut, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menyatakan, kesiapannya bersama walikota untuk ketemu dengan para anggota DPRD dalam menjelaskan KDS secara utuh dan menyeluruh.

“Dari tata tertib mereka kan sudah menjalankan sesuai dengan tata tertib. Karena mekanismenya sudah berjalan, kami dari segi pemerintah sudah lama siap. sebenarnya karena tidak ada surat yang sampai ke kami, jadi kami tidak bisa mengeluarkan surat sendiri tanpa adanya surat dari dari DPRD. Ketika ada surat dari DPRD kami membalas, siap memberikan keterangan apa yang sudah kami lakukan,” jelasnya saat diwawancarai usai Sidang Paripurna

IBH –sapaan akrabnya- juga membeberkan, akan melakukan peningkatan sehingga dalam dua pekan ke depan sebuah aplikasi kerakyatan bisa mendaftar KDS. Semua pihak bisa lihat siapa saja yang dapat. Jadi bagi masyarakat, yang melihat bantuan KDS, bantuan PKH untuk masyarakat miskin yang tidak layak segera laporkan ke pemeritah. “Baik, nama terus juga alamat, nanti dari Dinas Sosial akan diverifikasi secara faktual. Silakan dilaporkan,” tegasnya.

Terkait implemantasi, kata IBH, sebenarnya mengacu pada data terpadu DTKS. Dan yang melalui RT/RW juga diverifikasi Dinsos terus menerus dan data ini dinamis. Karena yang meninggal, ada orang miskin yang belum masuk. Kadang di data itu ada orang yang sudah mampu tapi tetap masuk.

“Saya sampaikan kembali. Bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial baik dari pusat maupun dari Kota Depok nggak layak, segera laporkan,” ditekankannya.

Program kemiskinan, baik KIA gratis atu BPJS gratis, semua itu sudah disatukan dalam satu kartu di Kota Depok yaitu KDS. Semua warga di Kota Depok sudah menerima sebanyak 200 ribuan orang.

IBH menjabarkan terkait sebaran kartu KDS tahun 2021 ada 43 ribu orang dari APBD Kota Depok. 2022 ini 6.606 orang sampai Mei. Jadi sudah sebanyak itu orang yang dapat BPJS KDS melalui PBI. “Itu pertama soal kesehatan ya,” ungkap Imam.

Selanjutnya, kedua soal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), memang syaratnya adalah miskin, tapi selama ini basis datanya belum secara sempurna sehingga terus disempurnakan persyaratannya.

“Kami sama DPRD sepakat, bahwa yang mendapat bantuan rumah tidak layak huni adalah mereka yang tidak mampu. Syaratnya pertama miskin, kedua ber KTP Depok, ber KK Depok, bertempat tinggal di Depok,” lanjutnya.

Jumlah penerima RTLH pada tahun 2021 sebanyak 1.700an diperbaiki, tahun 2022 akan diperbaiki 763 rumah. Jadi Pemerintah sudah punya data semua masyarakat bagi bisa yang mendapatkan.

Lalu ketiga, dipaparkan Imam soal Beasiswa, basis datanya berasal dari sekolah. Murid yang tidak mampu didata kepala sekolah atau ada yang tidak mampu tapi belum terdata. “Dia boleh mengajukan kepada sekolah, saya tidak mampu. Maka diberikan beasiswa,” papar IBH.

Beasiawa SD sebesar Rp2 juta, SMP Rp3 juta, dan SMA sebesar Rp3 juta. Sebenarnya ini program beasiswa dari kepemimpinan Idris dan Pradi, saat ini dilakukan perbaikan pada mekanismenya.

Basisnya adalah basis masyarakat miskin. Ketika sekolah mengusulkan rekomendasi dari kepala sekolah, maka Dinas Pendidikan (Disdik) memverifikasi faktual. Apakah benar yang bersangkutan warga Depok, apakah benar yang bersangkutan masyarakat miskin. Ketika benar, maka itu akan mendapatkan KDS beasiswa pendidikan.

“Bahkan, 2023 kami akan mengeluarkan beasiswa untuk warga miskin yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Besarnya berapa 15 juta rupiah kalau ini disetujui oleh DPRD. Karena namanya mekanisme anggaran persetujuan antara Pemkot dengan DPRD,” kata Imam.

Untuk anggaran, kata Imam, karena ada 7 manfaat, seluruhnya ada anggarannya. Untuk anggaran RTLH Rp23 juta per-rumah dikalikan sebanyak 1.700 rumah di tahun 2021, lalu di 2022 ada 763 rumah.

Selanjutnya kesehatan, ada berapa banyak yang mendapatkan KIS, untuk kelas 3 sebesar Rp43 ribu jadi tinggal dikalikan jumlah yang menerima sebanyan 6.606 orang.

Lalu pendidikan atau beasiswa, untuk SD mendapat Rp2 juta tinggal dikalikan jumlah penerima, SD Swasta ada 2.600 penerima, Madrasah Ibtidaiyah 6.600 penerima. “Jadi tinggal kalikan saja, nanti akan tergambar berapa anggarannya di situ,” ungkapnya.

Yang tidak kalah penting dalam Hak Interpelasi soal koordinator KDS yang memverifikasi kebenaran masyaralat miskin. Kata Imam, penunjukannya melalui proses yang transparan, dibuka lowongan penerima relawan daftar 2.000 orang, tersaring secara administrasi dan diuji.

“Setiap koordinator harus berbasis orang yang tinggal di kelurahan masing-masing,” jelas politisi PKS ini.

Bahkan, koordinator pun ada masa kontrak kerja per tahun, nanti akan dievaluasi kinerjanya baik atau tidak. Kedua, akan ada pendaftaran di kemudian hari karena tentu ada yang keluar, karena honornya hanya Rp1 juta.

“Koordinator itu ada yang S1 atau S2, ketika ada pekerjaan baru yang lebih menguntungkan UMR 3 jutaan mereka keluar. Jadi jangan diributkan, ini kerja sosial BKN honorer daerah,” tandasnya. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar