aparkost
PORAK PORANDA : Pemilik rumah Marvin Sitepu (baju abu-abu) memunjukan londisi rumah yang masih alami kerusakan parah meski telah diperbaiki karena adanya pembangunan Aparkost The Yellow Dome, di Kampung Gedong, RT1/20, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kamis (30/6).

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemilik rumah yang rusak akibat adanya Aparkost The Yellow Dome di Kampung Gedong, RT1/20, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, dilaporkan pasal berlapis ke Polres Metro Depok, Kamis (30/6).

Pemilik rumah, Marvin Sitepu menjelaskan, pasal yang baru dilaporkan adalah masuk pekarangan rumah tanpa izin dan memindahkan barang rumah tangga yang dapat dijadikan barang bukti, yang jatuhnya pencurian.

“Saya laporkan dengan pasal 362 dan pasal 167 ayat 1 KUHP,” tegasnya saat dikonfirmasi Radar Depok, Kamis (30/6).

Dari informasi yang dihimpung Pasal 167 ayat 1 berbunyi barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima tahun.

Lalu, untuk pasal 362 dengan Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Marvin menerangkan, kenapa melaporkan Aparkost dengan pasal tersebut, karena saat melakukan perbaikan tidak ada komunikasi atau permisi kepada pemilik rumah sebab masih dalam penanganan.

“Bukannya saya tidak mau diperbaiki. Tapi perbaikannya asal-asalan tanpa pihak aparkost ke rumah warga,” katanya.

Terkait laporan yang pasal pencurian, diungkapkan Marvin, karena pihak aparkost memindahkan seluruh barang rumah tangganya yang terdampak kerusaka dipindahak, padahal semua barang tersebut akan dijadikan barang bukti.

Hal ini membuat dirinya khawatir akan ada penghilangan barang-baramg tersebut. Ketegasan ini dilakukan karena tidak ada itikad baik dari aparkost sehingga pihaknya bersama kuasa hukum segera membawa perkara ini ke persidangan.

“Perbotan kami dipindahkan dari lokasi runtuhnya rumah kami yang rusak. Seharusnya biar saja, karena untuk barang bukti yang nanti kami sertakan ke kepolisian dan persidangan nanti,” ungkapnya di lokasi.

Dilokasi terpisah, Kuasa Hukum Warga, Krisda Hutabarat membenarkan, kliennya telah melakukan pelaporan ke Polres Depok hari ini (Kamis 30/6), bentuk kekecawaan warga yamg rumahnya rusak tapi tak ada niat baik.

“Iya mereka (warga) kecewa sudah menempuh prosedur tapi tidak ada niat baik. Jadi mereka lapor biar sekalian di bawa ke ranah hukum,” paparnya.

Saat ini, Krisda beserta tim sedang mempersiapkan seluruh bukti untuk bukti persidangan. Seperti sertifikat, penggunaan air tanah, peralihan kepemilikan dari perorangan ke perusahaan, dan perizinan yang dikantongi aparkos tersebut.

“Memang saya pikir sudah tidak bisa prosedur lewat pemerintah, biar hukum yang berbicara, siapa salah dan siapa benar karena kami hanya meminta itikad baik tapi merasa dipermainkan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPSPT) Kota Depok, Drajat Karyoto menuturkan, dari awal sejak dirinya masih menjabat Sekretaris Kelurahan pada lokasi tersebut memang telah mengendus aroma tidak baik pada pembangunan tersebut.

Bahkan, perizinan yang dikantongi aparkost dari pernyataan yang disampaikan Drajat adalah rumah kost bukan aparkost. “Kami tidak keluarkan izinnya sebagao aparkost, karena tidak ada izin aparkost. Kami keluarkan izinnya sebagai rumah kost,” tuturnya saat perbincangan dengan Radar Depok di ruang pengawasan DPMPSPT Balaikota.

Dari pantauan yang dilakukan di lokasi aparkost ada empat tower yang berdiri di area lahan tersebut, dengan masing-masing tower berisi 100 kamar sehingga total ada 400 kamar, ditambah ruko yang berdiri bersebelahan dengan aliran Sungai Ciliwung. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro