KUNKER : Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, M. Faizin bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI, Muhamad Zuhri saat Kunker Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat menggodok Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Istimewa

RADARDEPOK.COM – Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Anggota Pansus III DPRD Jawa Barat, M. Faizin memasukan beberapa usulan yang dapat melindungi pekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik pekerja formal dan nonformal.

Sehingga, politikus PKB ini menilai perlunya pemerintah daerah untuk mengikutsertkan pekerja nonformal menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dengan mengalokasikan APBD, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota.

“Pekerja nonformal juga harus diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja formal,” kata Faizin.

Kemudian, Faizin melanjutkan, Pempriv Jawa Barat juga diminta untuk mewajibkan peserta tender untuk mengikutsertkan pekerja kontruksi sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Sehingga, terjamin dlm pelaksanaan kerja kaitan jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

“Justru yang lebih beresiko adalah pekerja-pekerja di sektor tersebut. Mereka yang bekerja memperbaiki drainase, turap dan gedung pemerintah tentu resikonya lebih besar ketimbang pekerja kantoran,” terang Faizin.

Wakil rakyat dari Dapil Jabar VIII (Kota Depok-Kota Bekasi) ini juga mendorong agar pemerintah dapat mengawasi sektor-sektor industri, khususnya perusahaan atau pabrik yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Perusahaan dan pabrik tersebut harus diberikan sanksi dan perlu membuat regulasi yang ketat kaitan hal ini,” ujar Faizin.

Untuk menggodok Raperda ini, Faizin mengungkapkan, Pansus III melakukan kunjungan kerja kebeberapa instansi terkait dan pemerintahan provinsi lain.

Seperti Kamis (16/06), Pansus III melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Faizin mengungkapkan, dalam pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK Dyah Tri Kumolosari didapat berbagai masukan dan saran terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Di antaranya target capaian Raperda perlu secara konkrit menyesuaikan dengan Program Prioritas Nasional Jaminan Sosial termasuk dalam cakupan kepesertaan PBI JK.

“Yaitu 96 juta dan PBI Jamsosnaker yang pada tahun 2024 harus mencakup kuota nasional sebesar 20 juta dengan program yang diikuti adalah JKK-JKm, di mana aturan ini masih dalam pembahasan,” ungkap Faizin.

Selanjutnya, kata Faizin, Raperda perlu memasukkan pasal untuk pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja yang masih tidak patuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerjanya dengan merujuk pada PP 86 Tahun 2013.

“Seperti industri-industri yang saya sebutkan di awal, yakni mereka yang belun mengikutsertakan pekerjaanya ke program BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Kemudian, Raperda juga perlu memuat adanya klausul, di mana bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat untuk mendapatkan pelayanan publik semisal mengurus SIM, sertifikat tanah, paspor, dan lain-lain.

“Terakhir, besaran iuran untuk segmen pekerja miskin dan pekerja rentan adalah Rp16.800 yang mencakup perlindungan program JKK-JKm untuk per orang per bulan. Sedangkan untuk PPU Non ASN adalah 0,54 persen dari total gaji per orang per bulan, ini masuk dalam program JKK-JKm,” ucap Faizin.

Faizin menegaskan bahwa, semangat dari Pansus III ini adalah memberikan perlindungan dan hak kepada pekerja, baik formal maupun nonformal. Sehingga, pihaknya merasa perlu menggali potensi-potensi untuk mewujudkan hal tersebut.

“Jadi, kami masih terus menggodok dan menyempurnakan Raperda ini. Semoga ketika disahkan dapat membawa dampak positif dan memberikan perlindungan serta hak bagi pekerja di Jawa Barat,” harap Faizin. (adv)