INISIATIF : Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari sebut Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok ajukan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dok. Radar Depok

RADARDEPOK.COM – Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai Raperda inisiasi DPRD Depok.

“Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok memandang bahwa Raperda itu penting. Sehingga, mengusulkan sebagai Raperda inisiasi DPRD Depok,” tutur Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari kepada Radar Depok, Kamis (23/06).

Yeti Wulandari mengungkapkan, sudah menjadi masalah global bahwa penyandang disabilitas telah mengalami proses eksklusi sosial dalam segala dimensinya, yang sebetulnya berakar pada tidak inklusifnya proses pembangunan.

Di satu sisi, politikus perempuan Gerindra ini melanjutkan, masalah pembangunan tidak mengedepankan kesetaraan manfaat yang pada gilirannya kelompok penyandang disabilitas tidak menikmati hasilnya. Sementara di sisi lain, kelompok ini juga tidak memiliki ruang terbuka untuk berpartisipasi secara bermakna pada proses pembangunan itu sendiri.

“Hal ini akhirnya berdampak pada lebih rendahnya kualitas hidup penyandang disabilitas dibandingkan kalangan non-penyandang disabilitas,” ungkap Yeti Wulandari.

Adapun arah dari Raperda tersebut, Yeti Wulandari menerangkan, pertama penyadaran kepada warga masyarakat dan pemerintah kota Depok akan hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban yang timbul dari hak-hak tersebut.

Kedua, menghilangkan segala bentuk diskriminasi negatif terhadap penyandang disabilitas di segala bidang, baik dalam kehidupan bermasyarakat, pekerjaan, dan juga pemerintahan.

“Kemudian, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dibebankan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kota Depok, dan juga pihak terkait seperti instansi pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha,” terangnya.

Sedangkan, tujuan dari Perda tersebut, yakni, mewujudkan penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Kemudian, menjamin upaya penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.

Selain itu, kata dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok 3 (Cimanggis) ini, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

“Dan Perda ini juga untuk memastikan pelaksanaan upaya penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri, serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” ucap Yeti Wulandari. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah