foto kereta 1
PERTEMUAN : Anggota DPRD Depok Babai Suhaemi (kedua kiri), dan Kahumas Daop 1 Jakarta PT KAI Eva Chairunnisa (paling kanan) usai membahas status pintu perlintasan kereta api Rawageni, Kota Depok, Selasa (21/6). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Perjuangan ratusan warga dan pengguna jalan yang sering melewati perlintasan kereta Rawageni, Kelurahan Ratujaya, Cipayung Kota Depok dikabulkan PT KAI. Selasa (21/6), setelah negosiasi yang alot antara warga, tokoh masyarakat, PT KAI, wakil rakaya, Tni dan Polri disepakati perlintasan tetap dibuka. Hanya saja, PT KAI mengajukan sejumlah persyaratan.

Tokoh masyarakat Kota Depok yang bermukim di Kampung Rawageni, Djainul AB mengatakan, kalau memang ini melanggar Undang-undang (UU) dia siap dipenjarakan demi pintu kereta tetap dibuka, ini untuk hidup warga sini. Sejak ditutup PT KAI, perekonomian Kampung Rawageni menjadi terdampak karena tidak dapat diakses. Bukan hanya itu, katanya, kemacetan setiap hari selalu dirasakan warga setempat. Hal ini buntut dari hilir mudik pengendara. “Jadi dampaknya banya sekali. Warga hanya minta (pintu perlintasan) di buka, sudah itu aja,” katanya kepada Harian Radar Depok, Selasa (21/6).

Baca Juga : Jogja Mall Tole Iskandar Abaikan Pemkot Depok

Pernyataan PT KAI terait pintu perlintasan Rawageni ilegal, justru dipertanyakan Anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaemi yang turun ke lokasi bersama warga. “Aneh buat saya kalau dikatakan pintu kereta ini ilegal. Kenapa saat pemagaran jalur kereta sepanjang jalan citayam, pintu perlintasan tidam ikut dipagar juga. Kan logika seperti itu,” ungkap Babai saat diwawancara.

Babai juga menyampaikan, sepanjang Jalan Citayam tidak ada pinu perlintasan resmi untuk masyarakat yang disediakan PT KAI maupun Pemerintah Depok. Bila memang ingin dijadikan resmi tentunya warga akan dengan senang hati. Karena sejak tiga hari setelah ditutup PT KAI, warga telah bersurat untuk dibuka kembali, tapi tidak ada jawaban. Alhasil, warga membuka sendiri pintu perlintasan. “Kalau ini dijadikan resmi, PT KAI tinggal menyetujui. Nanti tinggal warga dan pemerintah kota yang menindaklanjuti, soal anggaran dan teknis,” kata Babai.

Dia sangat meyakini, pemerintah kota akan menyetujui pintu perlintasan Rawageni menjadi resmi. Mengingat banyak membawa dampak positif, baik secara lalu lintas hingga perekonomian warga. Nanti pemkot, DPRD Depok, dan warga akan mendorong agar dianggarkan pada APBD untuk dibangunnya perlintasan resmi ini, untuk kebutuhan masyarakat setempat.

foto kereta 2
STATUS PINTU REL : Pengguna jalan sedang menunggu kereta lewat di perlintasan Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, yang telah dibuka, Selasa (21/6). ARNET/RADAR DEPOK

Dilokasi yang sama, Kepala Humas Daop 1 Jakarta PT KAI Commuterline, Eva Chairrunisa memastikan sementara waktu tetap membuka pintu perlintasan kereta Rawageni, sampai waktu yang belum ditentukan. “Iya sementara tetap dibuka, kami sudah minta kepada pihak terkait di daerah setempat untuk meningkatkan keselamatan pintu perlintasan sambil ada keputusan yang jelas,” paparnya.

Meningkatkan keselamatan pintu perlintasan yang dimaksud adalah pemakaian rompi bagi penjaga pintu, penerangan, serta marka perlintasan yang lebih jelas.

Ditegaskan Eva, pertemuan dengan Pemkot Depok, warga hingga DPRD Depok bukan memutuskan status pintu perlintasan. Tapi hanya mendengarkan desakan dari warga yang menginginkan pintu tetap dibuka. “Jadi kita datang bukan memutuskan, hanya menerima keluhan warga setempat. Nanti kita akan membawa ini ke Dirjen Kereta Api di Kemenhub, biar ada keputusan terkait ini,” tegasnya.

Terkait pengajuan dijadikan perlintasan resmi, Eva mempersilakan kepada warga serta pemerintah setempat untuk mengajukan ke Kemenhub Dirjen Kereta Api. Karena kewenangan sepenuhnya ada disana. Sebab pihak PT KAI hanya terkait pelayanan perjalanan kereta api.

Sementara, Camat Cipayung yang mewakili Pemerintah Kota Depok, Hasan Nurdin mengaku, akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk permohonan warga setempat. “Yang pasti kita akan mengikuti aturan atau Undang-undang perkeretaapian,” jelasnya saat dikonfirmasi Radar Depok.

Camat juga mendukung warga jika menaati peraturan yang telah dibuat. Sebab peraturan dibuat untuk kebaikan lalu lintas, yang dalam hal ini kereta api. “Insya Allah akan kita dukung,” tambah Hasan.

Di lokasi terpisah, Pengamat Transportasi, Djoko Setijoworno meminta kepada anggota DPRD untuk lebih bijak dalam mendukung warga, pasalnya ada keselamatan manusia dalam permasalahan ini. “Saya melihat pernyataan anggota DPRD ini sedang cari panggung. Harus tanggung jawab kalau terjadi apa-apa di kemudian hari,” tegasnya.

Menurutnya, seorang wakil rakyat harus memberitahukan kepada warga untuk taat pada aturan, bukan justru sebaliknya melakukan pelanggaran aturan. “Solusinya harus buat perlintasan resmi itu jalan terbaiknya,” tandas Djoko.(arn/rd)

Tentang Pintu Perlintasan Rawageni :

Status :

  • Tetap Dibuka

Persyaratan Pintu Resmi :

  • Pintu Rel Lebar
  • Akses Jalan Luas
  • Penjaga Resmi PT KAI

Selama Pintu Dibuka :

  • Penjaga pintu rel mengenakan rompi
  • Penerangan area pintu rel
  • Marka pintu rel jelas

Pengajuan Perlintasan Resmi :

  • Keputusan ditangan Kemenhub Dirjen Kereta Api
  • Pengajuan dari pemkot, DPRD, dan warga

Dampak Penutupan :

  • Jalan lingkungan macet
  • Perekonomian warga menurun

Pertemuan :

  • PT KAI
  • Warga Rawageni
  • Pemkot Depok
  • DPRD Depok
  • TNI
  • Polri

Penutupan Berdasarkan :

  • UU 23 2007 tentang perkeretaapian
  • UU 22 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal Pelanggaran :

  • Pasal 124 pada UU 23 2007 tentang perkeretaapian
  • Pasal 114 pada UU 22 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar