kejaksaan
SEPI : Kantor Kejaksaan Negeri Depok, di Kawasan Boulevard Grand Depok City (GDC) Kota Depok. DOK.RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Korps Adhyaksa Kota Depok diam-diam mengorek dugaan rasuah alias korupsi Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2020, sebesar Rp15 miliar. Pengelolaan dana belasan miliar tersebut berada di tubuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok, yang melibatkan beberapa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Rabu (8/6), dari pantauan Harian Radar Depok langsung dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, ada sekitar tiga orang yang memenuhin panggilan terkait kasus tersebut untuk dimintai keterangan. Informasi yang diterima juga rencananya akan menyusul dua orang Panwascam yang dipanggil Korps Adhayaksa itu. Tiga panwascam yang dipanggil menjabat sebagai Ketua, Bendahara, dan Sekretaris di salah Kecamatan di Kota Depok.

Baca Juga : Belum juga Disidang, Penyidikan Korupsi Damkar Depok Dipertanyakan

Sudah menunggu berjam-jam perwakilan dari Kejari Depok, tak juga kunjung memberikan keterangan atas pemanggilan tersebut. Saat dikonfirmasi pun semuanya enggan memberikan komentar. Seorang jaksa hanya ingin fokus bekerja dengan mengumpulkan keterangan.

“Iya betul, ketiganya dipanggil. Tapi, itu waktu mereka jadi panwascam, sekarang kan sudah tidak,” tegas Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini kepada Harian Radar Depok, Rabu (8/6).

Bahkan, dari informasi yang terus digali di lapangan dua orang panwascam telah memasuki gedung Kejari. Sehingga total yang dipanggil hari ini ada lima orang.

Luli  menyampaikan, pemanggilan tersebut sebagai bentuk kooperatif mantan anak buahnya guna menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dana hibah pada Pilkada 2020. “Itu terkait sambungan pemeriksaan sebelumnya, meminta keterangan,” tegasnya.

Dia mengakui, pemanggilan akan dilakukan secara bertahap kepada seluruh panwascam di seluruh Kecamatan Kota Depok.(arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar