ilustrasi karya tulis

Oleh : Annisah Sekar Ayu Wulandewi

Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta

 

PERTUMBUHAN ekonomi suatu negara berkorelasi dengan pertumbuhan masalah sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 mengalami peningkatan hingga 7,07 persen secara tahunan. Hal tersebut bisa jadi pemicu pertumbuhan masalah sosial di Indonesia, namun belum semua menyadari hal tersebut. Sehingga, perlu untuk kita sadari langkah yang tepat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui perumusan dan pembuatan kebijakan publik itu sendiri.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang lebih komprehensif, bukan hanya sekedar mencapai kebahagiaan ataupun kepuasan hidup suatu masyarakat. Jika kita lihat, pada beberapa sistem indikator memiliki fokus yang sempit. Misalnya, kementrian kesehatan mungkin ingin fokus pada tindakan kesehatan secara eksklusif, sesuai pada tujuan dan penggunaan sistem indikator, hal itu bagus dan menjadi tepat. Namun, jika tujuannya adalah untuk mengukur kemajuan sosial suatu bangsa atau perencanaan suatu kota, maka diperlukan ukuran yang lebih komprehensif. Selain itu, kesejahteraan masyarakat memiliki unit analisis yang lebih sesuai untuk tujuan publik. Artinya, konsep tersebut berfokus pada kebutuhan dan keinginan kolektif, bukan individu saja. Tujuan kolektif berbeda dengan tujuan individu. Keduanya dibedakan, karena terkadang tujuan individu tidak selalu sejalan dengan tujuan kolektif. Sayangnya, di Indonesia penggunaan sumber daya publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat masih kurang memberikan visi untuk tujuan kolektif. Sehingga sulit untuk mencapai ukuran yang lebih komprehensif yang nantinya digunakan untuk pembuatan kebijakan publik.

Adanya permasalahan di atas, perlu dipecahkan dengan mengetahui apa saja ukuran holistik kesejahteraan komunitas, dalam hal ini membuat kumpulan data yang memiliki visi dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan individu pada seluruh kota-kota dan daerah yang ada di Indonesia. Mengkombinasikan seluruh data-data kuantitatif, kualitatif serta geografis. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif disini akan memberikan gambaran yang lebih kaya tentang bagaimana kondisi/keadaan/tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Data kuantitatif bisa menggunakan data-data yang sudah ada, sedangkan data kualitatif menggunakan data dari hasil survey. Selain itu, penggunaan data geografis yang akan menghubungkan antara kedua data baik kuantitatif maupun kualitatif dari suatu daerah, serta membantu mengidentifikasi lokasi dimana intervensi publik diperlukan.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat perlu mengukur secara objektif dan subjektif, mirip dengan ukuran kesejahteraan individu. Namun, dengan ukuran kesejahteraan masyarakat aspek tersebut perlu ditambahkan dengan inter-subjektivitas, karena sifatnya yang kolektif. Aspek objektif disini melihat dan mengukur data-data secara objektif yang sudah disetujui orang lain. Aspek subjektif berasal dari fakta dan hasil evaluasi subjektif individu. Kemudian aspek inter-subjektivitas dipahami sebagai pengetahuan bersama atau pemahaman bersama dari individu yang berbeda dan lokasi pengukuran yang berbeda.

Indikator pengukuran pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi;

  1. Aspek Objektif

Menyediakan indikator objektif pemerintah daerah atau kabupaten berdasarkan kategori, seperti jumlah penduduk, infrastruktur, pendapatan, pekerjaan, pertanian, manufaktur, perumahan, keuangan publik, waktu luang dan budaya, kesejahteraan sosial, layanan kesehatan dan medis, keselamatan publik, keluarga dan remaja, lingkungan pendidikan, globalisasi dan informasi serta lingkungan alam.

  1. Aspek Subjektif

Menyediakan indikator kepuasan pribadi mengenai berbagai aspek kota, seperti lingkungan yang hidup secara keseluruhan, layanan medis, layanan pengumpulan sampah, kualitas udara, serta kegiatan budaya dan seni.

  1. Aspek Inter-subjektivitas

Mengevaluasi aspek objektif dan subjektif di kota tertentu, yang kemudian dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Indikator pengukuran pada aspek kesejahteraan individu meliputi;

  1. Aspek Objektif

Bagian dari sosiodemografi yang meliputi jenis kelamin, usia, kebangsaan, lama tinggal di komunitas, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan dan pendapatan.

  1. Aspek Subjektif

Mengukur keadaan mental yang baik, termasuk semua berbagai evaluasi positif dan negatif individu, serta reaksi afektif terhadap pengalaman.

Peenyebaran teknologi yang sudah merata membuat pengumpulan data-data di atas bisa menjadi lebih efektif dan mudah, serta cakupannya juga bisa meluas. Adanya data tersebut, kemudian secara keseluruhan dikelola. Dengan memeriksa berbagai jenis data tersebut secara, maka dapat membangun suatu model untuk menunjukkan hubungan diantara keduanya. Ini akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif, karena kita dapat melihat kebijakan dalam satu aspek masyarakat mempengaruhi aspek lain dari masyarakat, pada akhirnya mempengaruhi kehidupan individu.

Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat intervensi potensial, kebijakan publik dan perencanaan jangka panjang. Hal ini berguna bagi pembuat kebijakan, karena mereka harus memutuskan dimana dan bagaimana membelanjakan sumber daya publik secara tepat. Selain itu, data geografis juga akan sangat berguna bagi pembuat kebijakan lokal/daerah yang ingin mengatahui dimana kebutuhan masyarakat terkonsentrasi. Sehingga hasil yang didapatkan terciptanya kesejahteraan komunitas yang komprehensif. (*)