cpns
FOKUS : Peserta SKB CPNS Kota Depok tahun 2021 tengah mempersiapkan diri sebelum ujian dimulai, di Gedung Balai Rakyat Depok II, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Sabtu (28/11). DOK RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Rencana pemerintah menghapuskan tenaga honorer pada November 2023 mendatang, sangat disesalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Keladinya, menurut catatan  Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Depok terdapat belasan ribu tenaga honorer dan outsorching.

Kepala BKPSDM Kota Depok, Novarita mengaku, belum ada pembahasan terkait wacana penghapusan tenaga honorer di instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Belum dibahas ya sampai sekarang,” kata Novarita kepada Harian Radar Depok, Jumat (3/6).

Baca Juga : Tak Mengundurkan Diri, Gaji 176 CPNS Depok Rela Dipotong 20 Persen

Dia mengungkapkan, sampai saat ini Pemkot Depok masih sangat membutuhkan tenaga honorer dan outsorching. Hal ini lantaran formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Depok masih jauh dari kebutuhan Kota Depok. “Kita butuh pegawai itu 17.000an orang, sedangkan PNS dan PPPK di Depok hanya 6.000an orang, sisanya ya honorer dan outsorching,” ucapnya.

Dia menjelaskan, belum tahu mekanisme penghapusan honorer ini seperti apa. Sebab, untuk mengkonversi honorer menjadi PPPK mekanismenya cukup sulit. Seperti harus bekerja pada bidang fungsional dan sudah bekerja minimal tiga tahun. “Sedangkan honorer dan outsorching di Pemkot Depok mayoritas di bidang umum dan tidak punya keahlian khusus seperti pegawai fungsional,” bebernya.

Dia menyebutkan, pegawai fungsional adalah pegawai pada bidang pekerjaan dengan keahlian tertentu  seperti bidan, perawat, dan guru, yang mayoritas memiliki backgound pendidikan minimal diploma 3. “Pendidikan honorer dan outsorching di Pemkot Depok mayoritas masih setara SMA, sulit untuk dikonversi menjadi PPPK,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, resmi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer. “Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing),” ujar Tjahjo dalam surat edaran Selasa (31/5/2022).

Tjahjo mengatakan, untuk posisi yang nantinya akan diisi oleh pihak ketiga, akan diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian di Kementerian dan Lembaga. Namun tenaga alih daya tersebut bukanlah berstatus tenaga honorer. “Tenaga alih daya oleh pihak ketiga dengan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK nantinya juga harus menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK. Hal ini dilakukan agar di lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi. Sementara itu, untuk posisi tenaga honorer yang belum memasuki usia pensiun, bisa diikutsertakan ataupun diberikan kesempatan agar dapat kembali mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, jika memang memenuhi syarat.

Namun, bagi tenaga honorer ataupun pegawai non-ASN yang tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan langkah – langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan. “(KemenPANRB) akan Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023,” tambah Tjahjo.

Di sisi lain, ia juga menegaskan akan sanksi yang akan diterima bagi PPK yang tetap melakukan pengangkatan bagi pegawai non-ASN. “Akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah,” tegas Tjahjo.(dra/rd)

Fakta dan Data Penghapusan Honorer :

Aturan :

  • Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022

Resmi Dihapus :

  • 28 November 2023

Digantikan :

  • Outsourcing

PNS-PPPK Depok :

  • 6.000an pegawai

Melibatkan :

  • Honorer dan outsourcing

Jumlah :

  • Belasan ribu kekurangan pegawai