Farida Rachmayanti Soroti PPDB Harus Ramah Anak
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, T. Farida Rachmayanti. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok akan mulai dilaksanakan pada Juni ini. Dalam perjalanan dari waktu ke waktu kualitasnya harus terus ditingkatkan, karena ini bagian dari hajat kepentingan anak. Apalagi bagi Kota Depok yang komitmen dan terus berproses menghadirkan sistem pelayanan publik yang ramah anak.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, T. Farida Rachmayanti.

Farida Rachmayanti menilai, keberadaan PPDB yang profesional, adil dan berintegritas menjadi keharusan.

“Atau istilah dalam peraturan perundangan tentang PPDB disebutkan pelaksanaannya harus objektif, transparan dan akuntable. Kita mendorong eksekutif untuk mewujudkannya. Demikian juga dengan legislatif, berperan optimal untuk proses pengawasannya,” ungkap Farida Rachmayanti, Anggota DPRD Kota Depok Dapil Beji Cinere Limo.

Dalam Perda Kota Depok Nomor 15 bahwa Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus memegang prinsip, diantaranya pertama, tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

“Dalam konteks PPDB maka pengelolaannya harus “good governance”. Sistem on line yang dibuat dipastikan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, masalah pengukuran zonasi,” tutur Farida Rachmayanti.

Kedua, non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak. Bahwa PPDB harus dipastikan bisa diakses semua pihak. Sistem dan aturan yang telah disepakati berlaku untuk ditaati semua pihak. Tanpa memilah dan memilih.

Ketiga, kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Nilai-nilai integritas, kredibilitas, kompetitif harus dijadikan bingkai dalam proses ini. Karena PPDB bukan sekedar hal teknis masalah diterima atau tidak diterima. Namun ada hal lain yang anak belajar nilai kehidupan darinya.

“Itulah sebab, dalam Pasal 19 Ayat 3 Perda Kota Layak Anak mengamanatkan Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan. Salah satunya adalah terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line yang bersih dan adil,” tegas Farida Rachmayanti.

Tentu pemerintah—baik eksekutif dan legislatif—tidak bisa sendiri. Semua pemangku kepentingan anak harus terlibat. Dari mulai orang tua, keluarga dan juga masyarakat.

Misalnya ada beberapa orang tua dan keluarga yang memandang sekolah negeri dan sekolah favorit adalah segalanya. Sehingga akhirnya terjebak pada praktek-praktek non prosuderal. Yang pada akhirnya membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi ini bagi kepentingan lainnya.

“Padahal juga disebutkan dalam Pasal 8 Perda Kota Layak Anak bawa salah satu bentuk keramahan yang harus dihadirkan orang dewasa pada anak, adalah memberi contoh hal-hal yang baik dan positif,” kata Farida Rachmayanti.

Pada akhirnya proses PPDB dapat dijadikan salah satu tolok ukur tentang sejauh mana eksekutif dan legislative telah menjalankan amanahnya, untuk: Pertama, menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kedua, menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat.

“Semoga PPDB Kota Depok di setiap jenjang pendidikan dapat berjalan baik. Menghadirkan kemaslahatan bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan terbaik anak,” pungkas Farida Rachmayanti. (gun/**)