puan dan cuti hamil
Ketua DPR RI, Puan Maharani.

RADARDEPOK.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengusulkan cuti hamil dan melahirkan menjadi 6 bulan dalam RUU KIA.

Puan mengatakan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh oleh seorang ibu. Seperti hak mendapat pelayanan kesehatan, aminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Puan mengingatkan bahwa masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tak dilakukan dengan baik, maka anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal.

Puan mengaku cuti melahirkan 6 bulan juga dipertimbangkan karena seorang ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Dalam usulannya, ibu hamil tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, mereka pun harus tetap memperoleh gaji.

“RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” katanya.

Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah jadi 6 bulan, sedangkan untuk ibu bekerja yang mengalami kegugugran bisa mendapatkan masa waktu istirahat 1,5 bulan.

BACA JUGA : Isi Class Meeting, SMK Putra Bangsa Gelar Serangkaian Lomba

Selain itu RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi Ibu yang sedang cuti melahirkan di mana untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen.

RUU KIA menimbulkan pendapat pro dan kontra dari warganet. Beberapa menyuarakan pendapat setuju. Sedangkan lainnya justru khawatir kesempatan kerja bagi perempuan jadi terbatas karena cuti hamil dan melahirkan menjadi 6 bulan.

“Kenapa gak ada cuti untuk bapaknya juga? Padahal kan si suami juga jadi bapak baru, gak cuma ibu doang. Sempet baca di luar negeri malah cuti untuk bapaknya sebulan,” kata warganet, Kamis (16/06).

Ada juga warganet yang curiga bahwa usulan tersebut hanya bentuk politik Puan.

“Ntah ini nyari suara atau apa, kalau berlebihan pun nanti malah dari swasta enggan nyari pegawai perempuan gak si? Bayangin aja harus gaji setengah tahun. Nanti jadi susah nyari kerja ga si?” tanya warganet. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya