Artikel Herri Solehudin
Oleh: Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja*) 

RADARDEPOK.COM, Pancasila sudah menjadi pilihan dan kesepakatan bangsa dari sejak Republik ini berdiri hingga saat ini, kesepakatan bersama yang juga merupakan modal awal yang sangat strategis bagi kita sebagai bangsa didalam membangun bangsa ke depan.

Dalam perspektif sejarah perdebatan panjang yang kemudian melahirkan Pancasila adalah proses dan dinamika pemikiran yang sangat luar biasa dari para pendiri bangsa, baik yang berlatar belakang agama (Islam) seperti  Soekiman Wiryosanjoyo, Ki Bagus Hadikusumo, Prof. K.H.A. Kahar Muzakkir, K.H.A. Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso, Mr. Ahmad Subarjo, Agus Salim, dan sejumlah nama lainnya, maupun mereka yang berlatar belakang naosionalis seperti Soekarno, Hatta, Yamin dan lain sebagainya.

Pancasila Sebagai Alat Kekuasaan

Namun seiring dengan perjalanan bangsa ini, juga harus diakui secara jujur bahwa Pancasila sering dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menggebug lawan-lawan politik penguasa. PKI yang banyak membisikkan kebencian terhadap Masyumi kemudian berimbas pada pembubaran Partai Masyumi oleh Sukarno. Era Orde Barupun tidak lepas dari persoalan ini, dengan dalih stabilitas keamanan dan ketertiban Soeharto membuat suatu aturan yang kita kenal dengan penerapan ATP (Azas Tunggal Pancasila).  Dimana seluruh ormas dan orsosopol tidak terkecuali juga organisasi kemahasiswaan harus berazaskan Pancasila, jika tidak maka harus dibubarkan.

Kini setelah 77 tahun bangsa ini merdeka dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih banyak sekali kita dipertontonkan oleh tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Terutama dalam tata kelola pemerintahan, keadilan sosial yang menjadi tugas utama para penyelenggara negara dan sebagai pemangku kepentingan masih sebatas retorika diatas panggung, janji keadilan sosial yang merupakan jaminan dari kehadiran negara belum bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa.

Hal inilah yang pada giliranya melahirkan kecemburuan, ketimpangan dan bahkan berdampak pada konflik didalam masyarakat, diperkeruh kemudian dengan munculnya pihak ketiga yang memperkeruh suasana hingga kemudian melebar berkepanjangan  menjadi konflik sara, konflik agama dan lain sebagainya. Sesuatu yang seharusnya tidak akan terjadi jika kita mengingat kembali kesepakatan bersama untuk bersatu dalam naungan panji-panji merah putih, bersepakat dalam bingkkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan bersama untuk mendapatkan kemerdekaan sejati yaitu memperoleh keadilan yang sesungguhnya.

Implementasi Keadilan Sosial

Implentasi keadilan sosial dalam konteks kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan sebagai  sebuah moral force,  seharusnnya kita semua menyadari bahwa  Pancasila telah menjadi kesepakatan dan diterima oleh seluruh anak bangsa, sehingga tidak perlu lagi ada kecurigaan yang dialamatkan kepada kelompok tertentu apalagi sampai memberikan label anti Pancasila, anti NKRI, anti kebhinekaan, kelompok radikal dan lain sebagainya, hanya karena mereka berbeda sikap politiknya maupun kepada mereka yang selama ini mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Tindakan kecurigaan berlebihan kemudian berdampak serius ketika kemudian melibatkan aparat kepolisian sebagai alat negara, sikap refresif, tebang pilih, membungkam suara kritis dengan ditangkap duluan urusan belakangan. Inilah yang justru menimbulkan persoalan baru dan memposisikan pemerintah dan alat negara sebagai musuh bagi rakyat yang berbeda pendapat dengan kekuasaan.

Sebuah ironi dalam sejarah perjalanan panjang negara Pancasila, ketika perang media sosial menjadi konflik yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan berpotensi pada kekerasan fisik, hanya karena persoalan perbedaan pilihan dukungan politik, bumbu dan label negatif dengan mudahnya disematkan pada kelompok kritis dan terdidik.

Lalu apakah kita masih berpancasila? Ketika keadilan hanya menjadi milik segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan, ketika hukum hanya milik kekuasaan, ketika akses ekonomi hanya menjadi milik lingkaran oligarki, ketika politik hanya menjadi dagelan untuk melanggengkan kekuasaan, dan ketika demokrasi hanya menjadi jargon-jargon pemilu serta ketika pemilu hanya melahirkan pemimpin hasil pencitraan palsu. Makanya tidak heran ketika ada yang menyebutkan bahwa pemilu di negeri ini hanya melahirkan tiga hal yaitu pencitraan palsu, manipulasi suara dan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Jawabannya sederhana, bahwa Pancasila kita sedang diuji atau bangsa yang pancasilais ini sedang diuji, bukan berarti bahwa sebagian kita adalah anti Pancasila, anti Kebhinekaan atau anti NKRI. Pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan janji kemerdekaan yaitu antara lain mengimplementasikan Keadilan Sosisl Bagi Seluruh Rakyat Indonedia, maka insya Alllah negeri ini akan menjadi negeri yang Pancasilais. Wallahu’alam.

*)Penulis: Dr. Heri Solehudin Atmawidjaja (Pengamat Sosial Politik dan Dosen Pascasarjana Uhamka Jakarta, Anggota Forum Doktor Sospol UI, Direktur Heri Solehudin Center).