perlintasan
STATUS PINTU REL : Seorang pengendara motor melintas pintu perlintasan kereta api Rawageni Kota Depok yang dijaga warga setempat usai dibuka secara paksa masyarakat, Rabu (22/6). ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Nasib pintu perlintasan kereta rel listrik (KRL) Rawageni, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung Kota Depok, dibuka selamanya ternyata belum aman. Rabu (22/6), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut keputusan baru dibahas pekan depan. Hal ini lantaran dipertemuan pertama Selasa (21/6), banyak stakeholder tidak hadir dari Kota Depok.

“Saat ini masih dalam rapat dengan stakeholder namun banyak stakeholder yang tidak hadir,” ungkap Humas DJKA Kementerian Perhubungan, Gina kepada Harian Radar Depok, Rabu (22/6).

Buntut dari ketidakhadiran berbagai pihak, sehingga DJKA akan melangsungkan rapat terkait pintu perlintasan kereta api Rawageni Depok pekan depan. “Minggu depan akan ada rapat lanjutan, akan kami usahakan ada statement resmi dari hasil rapat tersebut,” jelas Gina.

Baca Juga : Sekda Depok Pelototi Perekaman E-KTP di Sekolah

Namun Gina kurang mengetahui secara pasti pihak siapa yang tidak hadir. Bisa dari DJKA, PT KAI, Pemkot Depok, DPRD Depok, atau pihak warga Rawageni. “Saya kurang paham, infonya begitu. Minggu depan kami akan hadir juga,” bebernya.

Di lokasi terpisah, Walikota Depok, Mohammad Idris angkat bicara terkait keinginan warganya yang meminta pintu perlintasan kembali dibuka. Walikota menekankan, pemerintah kota (Pemkot) tidak memiliki kewenangan, karena ada ditangan pemerintah pusat. “Kewenangannya ada di pusat. Tapi saya sudah bersurat ke pusat,” katanya.

Isi suratnya terkait pembukaan pintu pelintasan, namun disampaikan walikota, belum ada jawaban dari pusat soal surat yang dilayangkan Pemkot Depok.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaemi mengklaim, pertemuan dengan DJKA ada kata sepakat untuk pintu perlintasan dibuka untuk akses masyarakat. “Betul ada pertemuan dengan DJKA, bagusnya sudah ada kata sepakat untuk pintu perlintasan dibuka,” klaimnya saat dihubungi.

Namun kata politisi PKB ini, ada catatan yang harus dilakukan Pemkot Depok untuk bisa menjadikan pintu perlintasan menjadi resmi. Mengingat akses jalan tersebut miliki pemerintah Depok. “Ada catatan jika dijadikan pintu resmi, pemkot harus memastikan akses dan pintunya layak, baik secara lebar jalannya,” ungkapnya.

Hasil ini dalam satu pekan ini akan didiskusikan dengan pemerintah kota yang tentunya dihadiri PT KAI dan DJKA Kemenhub.

“Rencananya minggu depan ini akan kita adakan dialog dengan Pemkot, PT KAI, DJKA, dan perwakilan masyarakat. Kalau memang bisa, Senin minggu depan ini akan dilakukan dialog untuk menyampaikan kata sepakat tadi,” tandas Babai. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar