dewi sartika
TANGANI BANJIR : Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono (tengah) didampingi Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty (kiri) mengecek drainase Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (28/6). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Permasalahan banjir yang terjadi di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Pancoranmas, akibat keretakan drainase mesti segera ditangani.

Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, langkah ini harus segera dilakukan agar tidak berdampak ke lingkungan sekitar.

“Memang ada masalah banjir disini (Jalan Dewi Sartika). Ternyata ada drainase yang retak,” kata Imam saat mengecek langsung ke lokasi, Selasa (28/6).

Sehingga, kata Imam, harus ada koordinasi yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Kota Depok, serta penanggungjawab proyek underpass.

Dirinya memastikan, upaya penanganan banjir akan merapihkan managemen aliran air, termasuk banjir di Jalan Arif Rahman Hakim dan lingkungan masyarakat sekitar.

“Kita datangkan Dinas SDA Jabar, karena sebuah aliran sekunder kewenangan provinsi. Jadi kita harap bisa diatasi, biar kalau hujan turun tidak meluap,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, membenarkan adanya masalah pada drainase, sehingga harus dilakukan perbaikan demi kenyamanan masyarakat.

“Dari hasil pertemuan, disepakati pihak SDA Provinsi Jabar akan memberikan bak kontrol di dua titik,” katanya.

Titik pertama, dijelaskannya, sebelum masuk saluran dan titik kedua bak kontrol ke arah Situ Pladen.

Namun ditegaskan Citra, penanganan banjir telah dilakukan pihaknya, seperti crossingan saluran drainase belakang Transmart dan normalisasi.

Tapi Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terbatas sehingga fungsi penyerapan air juga minim. Sehingga penanganan yang telah dilakukan belum terlihat maksimal.

“Mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai sebelum proyek underpass rampung,” tandasnya.

Selain banjir, pembangunan underpass juga memunculkan sejumlah problem. Pengeboran tanah misalnya. Hingga kini belum juga dilakukan. Banyak lembaga yang dilibatkan saat pengeboran seperti PDAM, PLN, Fiber Optik, serta Disrumkim Kota Depok terkait pembebasan lahan.

“Pengeboran ke tanah belum dapat dikerjakan bila semuanya belum terselesaikan. Semoga dengan peninjauan ini, semuanya dapat diselesaikan,” kata Imam.

Tentunya hal ini menjadi kendala penting, agar pengeboran ke tanah segera dikerjakan. Namun, kendala teknis yang paling utama adalah PDAM. Karena sampai sekarang belum keluar surat izin dari PT KAI Commuterline. “Kita akan segera meminta izinnya ke PT KAI, yang dalam hal ini ada di Kemenhub Dirjen Perkereta Apian,” ungkap Imam.

Menurutnya, pipa PDAM yang harus dipindahkan ke samping titik pengeboran. Sehingga Selasa pekan depan Pemkot Depok dan Jabar akan menyambangi Dirjen Perkeretaapian. “Kalau bisa sambil menunggu izin keluar, pengeboran juga sambil dikerjakan. Insya Allah sepekan bisa selesai,” terangnya.

Tak hanya itu, katanya juga ada sedikit lahan warga yang belum diselesaikan Disrumkim Kota Depok, agar pengerjaan bisa berjalan secara maksimal.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengatakan, seharusnya persoalan tersebut tidak menjadi kendala dalam pembanguanan itu. Mengingat, proyek underpass itu adalah pekerjaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Jadi PDAM itu kan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jadi seharusnya mudah untuk dikordinasikan,” terangnya.

Pipa PDAM dapat dipasang pada jalur perlintasan kereta api. Maka, seharusnya dapat pula untuk dibongkar atau dilakukan rekayasa, sehingga proyek tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Itu semua dapat dikordiansikan masalah izinnya agar pembanguanan tetap berlanjut, bisa dikordinasikan dengan pihak terkait,” tutur Hasbullah.

Hasbullah menerangkan, hal itu merupakan satu-satunya jalan agar proyek pembangunan underpass tersebut tetap berjalan. Sebab, jalan pada kawasan proyek tersebut tidak mungkin dipindahkan. Namun, tegas dia, tidak boleh adanya pemutusan pipa PDAM untuk melanjutkan proyek tersebut. Mengingat, air menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan kehidupan.

“Saya rasa tidak terlalu sulit, hanya kordinasi saja. Tetapi untuk pipa air kan tidak boleh diputus, karena menjadi kebutuhan masyarakat,” pungkas Hasbullah. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro