bem UI
AKSI : BEM UI Lakukan aksi untuk mendesak DPR RI dan Pemerintah membuka akses draft terbaru RKUHP belum lama ini. ANDIKA EKA/RADAR DEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Beres draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) diserahkan ke DPR RI, Rabu (6/7) membuat semua kalangan murka.  Aliansi Nasional Reformasi KUHP siap melakukan segala cara untuk membatalkan pengesahan RKUHP. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) malah menyebut beberapa pasal bermasalah dalam RUKHP belum berubah hanya dipindah saja.

Koordinator Sosial Politik BEM UI, Melki Sedek Huang menyebut, tak hanya akan menggelar aksi demonstrasi, tetapi juga akan menempuh upaya lainnya. Tidak hanya aksi demonstrasi, BEM UI bersama berbagai elemen masyarakat sipil jelas selalu siap mengawal reformasi hukum pidana ini melalui semua lini. “Menggunakan semua cara, sebelum semua bisa kena,” kata Melki, Kamis (7/7).

Baca Juga : Sekda Cek Kandang, Hewan Kurban Depok Aman Konsumsi

Menurutnya, yang jelas pihaknya akan dorong melalui semua upaya agar proses pembahasan RKUHP ini partisipatif. Melki menyebut pembahasan mengenai draf final RKUHP tak partisipatif apabila DPR tak membuka dialog yang lebih luas dan melibatkan masyarakat sipil. Dialog itu penting dilakukan agar DPR mendapat banyak masukan untuk memperbaiki RKUHP tersebut. “Pembahasan tersebut jelas tak partisipatif jika tak lagi ada ruang untuk masukan-masukan substansi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BEM UI, Bayu Satria menyebutkan, pasal yang dinilai bermasalah tidak dihapus, melainkan hanya dipindahkan urutan, beberapa diantaranya cuma ditambahkan penjelasan. “Ini menjadi ancaman bagi demokrasi serta semangat reformasi kita karena, kalau dari BEM UI sendiri melihat dan mengamini bahwa semangat RUKHP itu ada empat yakni dekolonialisasi, demokratisasi, harmonsisasi dan konsolidasi,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Kamis (7/7).

Bayu mengungkapkan, pihaknya menyorti dua poin yang dianggap sangat penting yakni demokratisasi dan dekolonialisasi. Menurut dia, dalam draf tersebut masih terdapat pasal-pasal yang mengancam demokratisasi dan menghambat dekolonialisasi. “Masih ada pasal-pasal berwatak kolonial seperti misalnya penghinaan terhadap lembaga negera, penghinaan terhadap kekuasaan yang sah dan harkat dan martabat presiden,” terangnya.

Dengan begitu, sebut dia, pasal tersebut seharusnya memiliki semangat untuk bebas dari logika penjajahan. “Hadirnya pasal-pasal ini membuat kita tidak terbebas dari logika penjajahan dan ironinya sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri,” beber Bayu.

Bahkan, kata Bayu, ada ancaman pidana bagi para pelaku demonstrasi, unjuk rasa maupun pawai jika tidak disertai dengan surat pemberitahuan. “Nah ini tentu akan mudah mengkriminalsasi para aktifis yang sering turun ke jalan,” tegasnya.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gani mengingatkan pentingnya membuka ruang diskursus bagi publik dalam pembentukan undang-undang, termasuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Gani menyatakan, pemerintah dan DPR semestinya tidak langsung melemparkan masalah RKUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review tanpa membuka ruang diskursus terlebih dahulu.

“Menurut saya untuk membangun political culture yang baik justru ruang diskursus itu harus terjadi saat kita merumuskan undang-undang, jangan kita belum apa-apa langsung melemparkan itu ke ranah MK,” kata Gani, Kamis (7/7).

Gani menegaskan, ruang diskursus semestinya terjadi saat publik bersama para wakil rakyat berusaha menyusun sebuah undang-undang.

Terlebih, ia mengingatkan, tekanan publik agar ruang diskursus itu dibuka sudah cukup besar selama beberapa tahun terakhir hingga pembahasan RKUHP sempat ditunda pada 2019. Gani pun menyoroti tren pembentukan rancangan undang-undang di DPR yang berlangsung dengan cepat tanpa memberi ruang yang cukup untuk partisipasi publik. “Yang kami takutkan, ini bisa jadi tren yang akan terus tereplikasi, karena kan selalu narasinya adalah bahwa kita sedang dalam kondisi urgent untuk pemulihan ekonomi dan sebagainya yang dijadikan excuse untuk membuat undang-undang secara cepat,” kata Gani.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej membantah anggapan bahwa pengesahan RKUHP akan dilakukan secara mendadak. Menurut Eddy, sapaan akrab Edward, pemerintah dan DPR masih memiliki cukup waktu untuk mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. “Yang jelas dia (RKUHP) masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2022, sampai 31 Desember 2022, masih ada waktu,” tutur Eddy saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7).

Ia menambahkan, pembahasan RKUHP baru akan dilakukan setelah DPR mengakhiri masa reses pada 16 Agustus. Tetapi, ia memastikan, DPR dan pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk mengesahkan RKUHP ini. “Tapi ada satu kesamaan frekuensi ini harus segera disahkan. Ya kita tidak menentukan waktu harus kapan, karena besok sudah penutupan masa sidang (DPR),” tandasnya.(ger/JPC/rd)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Fahmi Akbar