walikota
KLARIFIKASI : Walikota Depok, Mohammad Idris dan jajaran ketika memberikan klarifikasi terkait wacana Depok ke Jakarta yang kini tengah ramai diperbincangkan. GERARD/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Walikota Depok, Mohammad Idris angkat bicara terkait wacana Kota Depok bergabung ke Jakarta yang kian ramai diperbincangkan publik. Menurut dia, pernyataan itu bukan keluar dari mulutnya melainkan, dari salah satu media massa.

“Jadi bahasa Walikota mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta itu tidak ada sama sekali kata-kata itu, itu dari media,” kata Idris, Rabu (20/7).

Idris menyebutkan, teguran yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Wakilnya merupakan sebuah hal yang wajar. Sebab, jika dia menjadi seorang gubernur, dia juga akan merasa tersinggung terkait pernyataan yang kini menjadi kontroversi.

“Tapi kalau kata-kata nya begitu, saya kalau jadi gubernur pun akan tersinggung seakan akan Depok tidak percaya dengan Jawa Barat padahal selama ini kita hidup nyaman, damai dan perhatian Jawa Barat,” tuturnya.

Dia menjelaskan, pernyataan yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu itu didasari pada salah satu webinar. Kala itu, ia menjadi narasumber yang memaparkan nasib DKI Jakarta dan kota penyangganya setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan.

Baca Juga  KPU Depok Optimalkan Layanan untuk Disabilitas

Saat itu, Idris menyampaikan terkait kebijakan IKN dengan pertimbangan yang rasional dan keniscayaan dari sisi kependudukan, kepadatan penduduk dan dampak sosial ekonomi yang ada di DKI Jakarta dan Pulau Jawa.

“Lalu, saya juga paparkan dalam makalah saya tentang data ril mobilitas warga Jabodetabek dan termasuk juga tentang masalah mobilitas transportasi yang ada di Jabodetabek. Kita nyaman selama ini di Jawa Barat (Jabar),” ujarnya.

Dia mengungkapkan, tidak ada pembicaraan khusus tentang Depok bergabung ke Jakarta. Sebab, dia membicarakan secara umum tentang sejumlah persoalan di Bodetabek yang menjadi kota penyangga.

Secara khusus, dirinya hanya menyoroti persoalan sinergitas antara Depok dan Jakarta. Mengingat, kedepannya daerah yang akan menjadi mantan ibukota itu akan menjadi jadi pusat perekonomian global yang bisa diwacanakan sebagai provinsi atau kota hijau.

“Potensi daerah penyangga ini luar biasa, termasuk Depok, Tangsel , Bekasi dan lainnya dan itu yang saya sampaikan,” ujanrnya.

Baca Juga  Arus Balik Mudik Idul Fitri : Bus Landai, Kereta 389.812 Penumpang

Semestinya, sebut dia, jika IKN dituangkan dalam undang-undang dan terealisasi pada Tahun 2024 maka, DKI Jakarta harus dibuatkan undang-undang khusus juga supaya wilayah bekas Ibukota itu benar-benar dapat menjadi pusat perekonomian.

“Harus dibuat juga undang-undang khusus, revisi undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 maslah DKI Jakarta,” tandas Idris.

Guru Besar Insititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan mengungkapkan, ada dua cara agar Kota Depok dapat bergabung dengan Kota Jakarta yakni melalui, pemekaran atau penggabungan.

“Lalu ada satu lagi jenis pengaturan dalam penataan daerah, yaitu namanya penggabungan daerah. Penggabungan daerah ini adalah memasukan suatu daerah ke dalam suatu daerah. Kemudian, membentuk suatu daerah otonom baru. kalau itu sudah buktikan oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,” terangnya.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI itu menjelaskan, hal yang tidak boleh disampingkan dalam penggabungan suatu daerah adalah keinginan masyarakatnya.

adalah masayarakat pada daerrah itu, apakah betul masyarakat di daerah itu mau gabung kedalam suatu daerah yang mislanya

Baca Juga  Nantikan Diskon Dadakan di Grand Watch

“Misalnya, masyarakat Depok, masyarakat Bekasi apakah betul mau bergabung ke Provinsi Jakarta Raya dan Jakarta Raya karena, ini tidak lagi jadi ibukota,” ujar Djohan.

Djohan mengungkapkan, ada banyak prosedur yang harus ditempuh dalam menggabungkan suatu daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Contohnya, harus mendapatkan persetujuan dari provinsi pada daerah tersebut.

“Ada prosedur administrasi yang harus dilewati, kemudian ada undang-undang yang harus dibentuk untuk menyatakan bahwa daerah tersebut bergabung kepada daerah dan itu pun ada ketentuan selagi provinsi dari kota/kabupaten yang ingin bergabung bersedia melepas,” terangnya.

Dalam praktek sebenarnya, kata dia, penggabungan daerah-daerah itu sudah pernah terjadi. “Contohnya, ada ibukota provinsi yang kurang luas. Lalu, supaya bisa dilaksanakan pembangunan yang lebih efektif dalam provinsi itu, kabupaten/kota disebelahnya yang jadi tetangga ibukota provinsi itu diambil sebagian wilayahnya,” tutup Djohan. (rd/ger)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Junior Williandro