imam serahkan bantuan
SERAHKAN : Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono ketika menyerahkan bantuan dana hibah kepada salah satu lembaga.
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, DEPOK РPemerintah Kota (Pemkot) Depok telah menyiapkan bantuan Rp 8.825.949.000 untuk 75 lembaga yang telah mengajukan bantuan dana hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2022. Namun, yang baru cair lebih dari Rp 5 miliar ke lembaga berbagai agama.

“Yang sudah cair ada beberapa lembaga yaitu seni sebanyak 33 lembaga yang sudah cair,” kata Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, Minggu (17/07).

Menurut Imam, pihaknya belum melakukan pencairan kepada sebagian lembaga lainnya dikarenakan lembaga tersebut belum memberikan pengajuan pencairan.

“Sisanya masih proses di Pemkot Depok dan ada beberapa lembaga yang belum mengajukan pencairan,” sebutnya.

Dia menjelaskan, dana hibah itu diperuntukan bagi lembaga maupun perorangan dari berbagai bidang untuk melakukan sejumlah kegiatan.

“Anggaran yang sudah cair lebih dari Rp 5 miliar, bantuan hibah bidang keagamaan ini diberikan kepada seluruh agama baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha maupun Konghucu,” terang Imam.

Lebih jauh, Imam membeberkan, siapapun dapat mengajukan bantuan dana hibah ke Pemkot Depok. Misalnya, dalam bidang keagamaan untuk pembangunan rumah ibadah beserta perlengkapannya. Kendati demikian, dia menegaskan, dana hibah tersebut tidak diperbolehkan untuk membeli tanah.

“Barang siapa baik lembaga ataupun perorangan ingin meminta bantuan ke Pemkot Depok terhadap bantuan hibah ini, harus sesuai dengan ketentuan dan syarat sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan mekanisme anggaran,” paparnya.

Selanjutnya, kata dia, setiap lembaga harus memiliki akta notaris maupun perizinan dari pihak terkait. Contohnya, Masjid harus dilengkapi perizinan dari kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Gereja dari Kantor Kesbangpol setempat.

“Ketentuan yang lain yang bisa ditanyakan. Jika ingin mendapatkan bantuan di bidang Kesra di Gedung Walikota, lantai tiga,” tutur Imam.

Imam mengingatkan, proses pengajuan hingga pencairan tersebut berlangsung selama satu tahun anggaran. Jadi, bagi yang ingin mendapatkan bantuan tersebut dihimbau untuk melakukan pengajuan setahun sebelum kegiatan dilangsungkan.

“Jika mengajukan proposal pada tahun 2022 ini, maka sesuai dengan mekanisme anggaran diusulkan untuk diberikan di tahun 2023,” imbuhnya.

Imam meminta, lembaga yang telah menerima bantuan itu harus transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggarannya. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan atau prasangkan buruk.

“Yang sangat penting adalah pertanggung jawaban dari pemberian tersebut yang harus dilaporkan setelah melakukan kegiatan-kegiatan hibah tersebut,” tandasnya. (rd/ger)

 

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Pebri Mulya