TUNJUKAN : Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris ketika menunjukan data penyaluran beras kliennya dalam konfrensi pers di Jet Ski Cafe, Pluit, Jakarta Utara. GERARD SOEHARLY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris menantang tokoh masyarakat Depok, Rudi Samin yang lahannya digunakan untuk membuang Bantuan Presiden (Banpres) JNE, di Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Hal itu dilontarkannya dalam konfrensi pers di Jet Ski Cafe, Pluit, Jakarta Utara. “Bilang sama dia, kalau punya nyali gugat bilang dah itu aja,” kata Hotman Paris kepada Harian Radar Depok, Kamis (4/8).

Dengan geram, dia menegaskan, persoalan kepemilikan tanah tersebut masuk dalam ranah perdata. Sehingga, tidak ada kaitannya dengan isu penguburan beras Banpres pada sebidang lahan tersebut.

Baca Juga : Penyelidikan Kasus Beras Banpres di Depok Dihentikan

“Kalau lu (Rudi Samin, red) merasa dirugikan hadapi JNE, bilang aja itu masalah keperdataan tanah, JNE gak takut ada Hotman Paris bilang, jangan berkoar-koar bilang,” tegas Hotman Paris.

Menurut Hotman, telah meminta izin kepada penguasa lahan itu untuk melakukan penguburan beras tersebut.  Jadi, persoalan kepemilikan lahan itu tidak ada kaitannya dengan persoalan penguburan Banpres.

Dia menungkapkan, tugas JNE hanya membagikan beras seberat 6.199 ton. Lalu, kerusakannya hanya 3,4 ton atau sekitar 0,05 persen yang kemudian, dikubur pada lahan tersebut. “Yang rusak itu sduah diganti dengan beras yang baru di kirim ke rakyat, yang rusak jadi milik JNE kemudian, oleh JNE disimpan di Gudang lama baru kemudian setahun lebih baru dibuang,” jelas Hotman.

Baca Juga  Arya Saloka Balik : Ada Aldebaran, Rating Ikatan Cinta Membaik

Baca Juga : Pasca Pencabutan Hak Interpelasi, Wakil Walikota Sebut Pemkot Mau Buat Aplikasi Soal Kartu Depok Sejahtera

Polda Metro Jaya memberikan update terbaru soal adanya beras bantuan sosial (bansos) yang ditemukan terkubur di Depok. Disebutkan bahwa beras bansos tersebut adalah bantuan yang disalurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 selama periode April 2020.

Diketahui, total beras bansos yang disalurkan Jokowi secara keseluruhan sebesar total 3,4 ton.

Akan tetapi pihak JNE sudah mengonfirmasi, selaku transporter, beras tersebut memang sudah dalma kondisi yang rusak dan tak layak konsumsi. “Kenapa ditanam? Ini merupakan mekanisme yang dimiliki oleh JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, Kamis 4 Agustus 2022.

“Jadi penanaman ini dalam rangka pemusnahan terhadap barang yang rusak,” tuturnya menambahkan.

Baca Juga  Diboyong Negara Kaya, Sembilan Negara Miskin Tidak Kebagian Vaksin Covid-19

Zulpan juga sudah mengonfirmasi bahwa JNE sudah mengganti beras-beras yang ditimbun itu dengan yang beras baru oleh pihak JNE. Maka dari itu, Zulpan menuturkan saat ini Indonesia sudah tidak lagi mengalami kerugian. “Dengan adanya kerusakan beras yang sudah diganti itu, negara tidak dirugikan, kemudian masyarakat juga tidak dirugikan karena masyarakat yang untuk menerima bantuan ini juga tersalurkan,” pungkasnya.

Saat ini, Polda Metro Jaya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus temuan beras bantuan sosial (bansos) dari Presiden untuk masyarakat terdampak COVID-19 dekat gudang di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis penyelidikan dihentikan karena tidak mengandung unsur pidana. “Iya, kasus dihentikan,” ujar Kombes Pol Auliansyah Lubis kepada wartawan, Kamis 4 Agustus 2022.

Perlu diketahui sebelumnya, Pemilik lahan kosong, Rudi Samin menjelaskan, timbunan beras dan terigu itu diduga merupakan bantuan Presiden atau pemerintah yang akan disalurkan ke sejumlah wilayah. Rudi mengaku, mendapatkan informasi dari mantan pekerja JNE yang juga turut melakukan penimbunan berdasarkan arahan dari seorang kordinator.

Baca Juga  6 Negara yang Sudah Dipastikan Lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar

“Sekitar jam 2-an siang ketemu pada Jumat (29/7). Hasilnya ditemukan beras, terigu yang akan digunakan atau disalurkan ke luar daerah seperti Sumatera, Lampung, Kalimantan, dan NTT,” kata dia kepada Harian Radar Depok.

Menurutnya, sesuai informasi mantan pekerja JNE. Pihaknya bersama tim mengerahkan satu alat berat berjenis eksavator untuk melakukan penggalian dan melakukan pencarian selama tiga hari. “Iya saya yang gali, kita cari, acak sana acak sini, kita ini udah jalan tiga hari, dan membuahkan hasil,” ujarnya.

Mantan Ketua PP Kota Depok itu menegaskan, pihaknya akan mengambil jalur hukum terkait penemuan tersebut. Dia sudah melaporkan ke Polres Metro Depok. Tidak hanya itu laporan juga diteruskan kepada anggota DPR RI Komisi I TB Hasanuddin, dan Kejagung supaya kasus in dapat berjalan sesuai hukum berlaku.

“Alangkah sayangnya, di 2020 masyarakat Indonesia lagi susah terdampak pandemi, tapi kok ini malah dipendam, kalau tidak layak kan bisa dibuatkan berita acara, ditukar dengan yang masih layak agar bisa dibagikan,” tegasnya.(ger/rd)

Jurnalis : Gerard Soeharly 

Editor : Fahmi Akbar