LAUNCHING : Disaksikan Ketua KADIN Jakarta, Hj. Diana Dewi, anggota komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Haris Munandar dan narasumber lainnya, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga memukul gong saat launching LPKSM MHD di Jakarta, Kamis (18/08). Istimewa
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga meminta agar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mandiri Harmonis Dinamis (MHD) ikut turut serta bersama-sama menyadarkan konsumen agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konsumen.

Hal tersebut disampaikan dalam seminar launching LPKSM MHD di Jakarta, Kamis (18/08), Wamen Perdagangan menjadi keynote speaker, dan narasumber dari Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta, Hj Diana Dewi dan anggota komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Dr Haris Munandar.

Jerry mengatakan, Neraca perdagangan Indonesia memecahkan rekor dalam kurun waktu 15 tahun terakhir yakni surplus senilai USD 24,89 miliar pada januari hingga juni 2022,

“surplus ini dikarenakan aktivitas ekspor lebih besar dibanding dengan impor. Ada hoax yang mengatakan kita tergantung impor itu tidak tepat, karena nyatanya ekspor lebih besar,” lanjutnya.

Pesatnya ekspor didukung oleh perlindungan dan memberikan informasi konsumen yang kuat, agar neraca perdagangan tetap surplus.

Diketahui, ada delapan sektor perdagangan untuk perlindungan konsumen, yakni obat dan makanan, jasa keuangan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa layanan kesehatan, perumahan dan barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor.

Sedangkan Ketua Umum Kadin Jakarta, Hj Diana Dewi mengatakan, jika masyarakat Indonesia terlalu pemaaf dan pelupa atas hak-haknya mendapatkan layanan sebagai konsumen.

“Perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh produk kebutuhan rumah tangga,” tuturnya.

Sedangkan Ketua umum LPKSM MHD, Abdus Somad menjelaskan agar pemerintah dalam hal ini kementerian Perdagangan harus membiayai diterbitkannya sertifikat mediator sebagai jaminan konsumen yang telah mengadukan permasalahannya, sehingga tidak berlanjut ke persidangan.

“Selama ini sertifikat mediator dikeluarkan oleh Lembaga pendidikan yang terakreditasi Mahkamah Agung, dan itu mahal bagi konsumen,” katanya.

Perlindungan konsumen berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999, nomor 59 tahun 2019 dan Permendag 35 tahun 2021 terkait LPKSM. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah