BANTUAN : Anggota DPRD Jawa Barat, Rizki Apriwijaya saat menyalurkan bantuan ke masyarakat. Istimewa

RADARDEPOK.COM – Polemik penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus bergulir. Namun, yang lebih penting adalah melakukan pengawasan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi dapat tersalurkan serta tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan, Anggota DPRD Jawa Barat, Rizki Apriwijaya saat dikonfirmasi Radar Depok, terkait penolakan kenaikan BBM bersubsidi, Kamis (22/09).

Sebab, yang saat ini harus diperhatikan, sambung Rizki Apriwijaya adalah bagaimana BLT yang digulirkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM dapat tersalurkan dan tepat sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) di tiap daerah.

“Masyarakat pun harus saling mengawasi agar BLT betul-betul tepat sasaran,” beber Rizki Apriwijaya.

Baca Juga  Rizki Apriwijaya: Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Jawa Barat

Adapun BLT BBM rencananya akan diberikan kepada 20,65 juta KPM senilai Rp150 ribu per bulan dan diberikan sebanyak 4 kali. Penyaluran tersebut diberikan dengan skema 2 tahap, di mana masing-masing penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp300 ribu.

Selanjutnya, Rizki Apriwijaya menambahkan, kaitan dengan kebijakan Kementerian Keuangan yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) menanggung bantuan sosial sebesar 2 persen anggaran dari dana alokasi umum (DAU) dimanfaatkan untuk bantuan sosial bagi masyarakat.

“Di sini pemerintah terus mengatasi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi, seperti kenaikan harga sembako, transportasi publik dan sektor jasa lainnya. Sebab, masyarakat akan terbantu jika dampak tersebut bisa diatasi,” ucap Rizki Apriwijaya. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah

Baca Juga  Merdeka Belajar Episode 17 untuk Melindungi Bahasa Daerah