komunitas
KOMPAK : Jajaran Female Plus ketika melakukan foto bersama usai menggelar diskusi lintas sektor di Ruang Burgundy, Hotel Margo City, Jumat (23/9).
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, DEPOK Feminim Mandiri Lestari (Female) Plus mengadakan diskusi lintas sektor, di Ruang Burgundy, Hotel Margo City, Jalan Margonda. Adapun, diskusi itu membahas suatu pemahaman bersama terkait dengan penanggulangan HIV/Aids di Kota Depok. Misalnya dari instansi pemerintah dan lembaga vertikal termaksud, penggiat permasalahan HIV/Aids.

Advocacy Officer program Community System Strengthening Reducing Human Rights (CSSRHR)-Global Fund Female Plus, Widya Risnawati menjelaskan, perlu adanya pendakatan antara komunitas dengan stakeholder selaku pemegang kepentingan dan pelaksana kebijakan atas permasalahan tersebut.

“Sehingga, untuk membangun kesepahaman perlu adanya audiensi antara komunitas dengan pemerintahan untuk memberikan pemahaman pada isu yang diadvokasi oleh komunitas,” ungkapnya kepada Radar Depok, Jumat (23/9).

Terlebih, kata Widya, adanya suatu permasalahan yang sifatnya harus segera ditindaklanjuti. Sebab, pertemuan itu mengedepankan pengambilan keputusan antara stakeholder dengan komunitas dalam pengambilan keputusan bersama terhadap permasalahan yang terjadi kepada pengidap HIV/Aids.

“Berdasar hal tersebut diatas Perkumpulan Female Plus melalui pendanaan Indonesia Aids Coaltion dalam program CSSRHR mengadakan pertemuan dan lembaga komunitas yang menjadi sasaran untuk di advokasi sesuai su isu yang berkembang dalam komunitas,” terangnya.

Tujuannya, tegas dia, komunitas ataupun stakeholder terkait dapat membangun suatu kesepahaman bersama pada proses advokasi antara komunitas dan stakeholder.

“Tujuannya adalah untuk membangun jejaring dan kemitraan dengan stakeholder dan lembaga mitra. Selain itu, membangun kesepahaman bersama pada proses advokasi antara komunitas dan stakeholder sehingga, menemukan follow-up bersama terhadap isu permasalahan populasi kunci yang memerlukan respon cepat,” papar Widya.

Kepala BNN Kota Depok, AKBP Heru Prasetyo mengungkapkan, sebagai stakeholder terkait pihaknya akan berjalan bersama dengan penggiat permasalahan HIV/Aids. Misalnya pada seorang pengguna narkotika yang juga sebagai pengidap HIV/Aids.

“UU Nomor 35 Tahun 2009 dipasal 56 sudah diatur ketentuan tentang penugguna narkotika jarum suntik, itu juga ditetapkan dalam rangka mencegah penularan HIV/Aids,” ungkapnya.

Meksipun secara teknis mereka berjalan sendiri, tegas Heru, pelaksanaan ini merupakan bentuk sinergitas. Misalnya, BNN melakukan rehab narkotika. Sementara, penggiat HIV/Aids melakukan pendampingan terkait persoalan HIV/Aidsnya.

“Jadi bukan kita bergerak sendiri-sendiri, justru kegiatan ini nanti kita sinergikan, jadi ketika pengguna narkotika itu juga kebetulan juga terinfeksi HIV nanti penanganananya akan sinergis. Termasuk didalamnya, agar tidak terjadi sikap dikriminasi,” tutupnya. (ger)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Junior Williandro