Suasana rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Yosua Hutabarat di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Proses rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan 5 orang tersangka ini merekaulang sebanyak 74 adegan. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan asisten rumah tangga (ART) Susi beres melakukan pemeriksaan dengan alat Lie Detector atau anti-bohong. Sayangnya hingga Rabu (7/9), Polri tidak membuka hasil tes terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan alasan Pro Justitia. Tak hanya hasil uji kebohongan, Polri juga menutup informasi hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, hasil pemeriksaan tersebut keduanya memiliki pernyataan kejujuran yang sama. Namun, ia tak membuka secara pasti soal pemeriksaan tersebut, dengan alasan Pro Justitia. “Hasil lie detector atau poligrap yang sudah dilakukan PC kemarin dan juga saudari Susi, sama. Hasil poligrap setelah saya berkomunikasi dengan Puslabfor dan juga operator poligrap bahwa hasil poligrap itu adalah projusticial,” kata Dedi, Rabu (7/9/2022).

Dedi menjelaskan, Lie Detector merupakan alat yang tingkat akurasinya sangat tinggi untuk menunjukkan kejujuran seseorang. Alat yang dimiliki Polri ini alat dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93 persen. Dengan tingkat akurasi 93 persen itu pro Justitia. Kalau di bawah 90 persen itu tidak masuk dalam ranah pro justitia. “Kalau masuk dalam ranah pro justitia berarti hasilnya, penyidik yang berhak mengungkapkan ke teman-teman, termasuk nanti penyidik juga mengungkapkan ke persidangan,” papar Dedi.

Baca Juga  Dayung Depok Masuki Tahap Pra Porda, Bawa 16 Atlet, Kategori Canoe dan Slalom

Selain itu, Polri juga tak mau membeberkan hasil pemeriksaan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (FS). Sambo diperiksa sebagai tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyidikan penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Rabu (7/9).

“Hasil pemeriksaan tersangka Irjen FS terkait dengan masalah obstruction of justice dari penyidik kembali lagi ranahnya penyidik, penyidik masih belum menginformasikan kepada saya hasilnya seperti apa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan sekitar pukul 11:00 WIB di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tempat ia ditahan. Pemeriksaan dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Penyidik siber mendalami peran Sambo dalam penghalangan penyidikan penembakan Brigadir J. Diduga dia bermufakat dengan sejumlah anggota. Sebanyak enam anggota yang ikut bermufakat telah ditetapkan tersangka.

Di hari yang bersamaan, palu pimpinan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akhirnya diketuk dalam perkara pelanggaran kode etik dengan terduga pelanggar Kombes Agus Nurpatria, Rabu (7/9/2022) sore. Mantan Kaden A Ropaminal Divpropam Polri (2021-2022), Kombes Agus Nurpatria itu dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, dari hasil keputusan sidang KKEP dengan pelanggar KBP ANP (Kombes Agus Nurpatria), pasal yang dilanggar yaitu Pasal 13 Ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat 1 Huruf c, Pasal 8 Huruf c angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf d, dan Pasal 10 Ayat 1 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. “Hasil keputusan sidang kode etik diputuskan sanksi etika prilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela,” jelas dia.

Baca Juga  Saluran H Maksum, Kota Depok Dirapihin

Lebih lanjut, KBP ANP juga mendapat dua sanksi administrasi berupa penempatan khusus (patsus) dan pemecatan. “Kedua, sanksi adminisitrasi: a. penempatan khusus selama 28 hari, 9 Agus-6 September (maksudnya November); b. pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian,” jelas Irjen Dedi usai putusan sidang.

Dedi menjelaskan, KBP ANP mengajukan banding. Kata dia, banding adalah hak dari terduga pelanggar. “Silakan banding. Banding diatur dalam Perpol 7/ 2022 merupakan hak yang bersangkutan,” jelasnya Rabu (7/9).

Dengan demikian, Agus Nurpatria menyusul tiga koleganya yang sudah lebih dulu dipecat. Yakni atasannya, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang divonis pecat 29 Agustus 2022, dan Kompol Chuck Putranto divonis 1 September 2022, serta Kompol Baiquni Wibowo divonis 2 September 2022.

Hakim pimpinan sidang KKEP memutuskan Kombes Agus Nurpatria secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik berupa obstruction of justice atau menghalangi penyidikan perkara pembunuhan Brigadir Joshua atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Baca Juga  Memanas, China Siap Membalas Sanksi Amerika

Kombes Agus Nurpatria menjalani sidang selama dua hari, dari Selasa (6/9/2022) Pukul 10:00 WIB, kemudian diskor Pukul 23:00 WIB. Sidang dilanjutkan Rabu (7/9/2022) dengan agenda tuntutan dan pembelaan dari terduga pelanggar.

Perlu diketahui, Polri telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah, Irjen Ferdy Sambo, Bharada E, asisten rumah tangga sekaligus supir Kuat Ma’ruf dan Bripka Ricky Rizal, serta Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Dalam kasus ini, Polri memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak menembak. Faktanya adalah, Bharada E disuruh menembak Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak.

Dalam hal ini, Ferdy Sambo menembak dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan tembak menembak.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Ferdy Sambo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, Sambo masih melakukan banding terkait hal itu. Atas perbuatannya, mereka semua disangka melanggar Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.(JPC/det/sua)