SAMBO dan PUTRI. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J telah selesai digelar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

RADARDEPOK.COM – Mabes Polri menyatakan siap meladeni apapun langkah hukum yang ditempuh oleh Irjen Pol Ferdy Sambo, setelah putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri berkekuatan hukum tetap. Termasuk salah satunya adalah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Ya, tentu dari Biro Wabprof (Pertanggungjawaban dan Profesi) dan Divkum (Divisi Hukum) siap,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (23/9).

Di sisi lain, Dedi mengatakan, keputusan pemecatan Sambo sudah bersifat final. Pasalnya banding yang diajukan pun telah ditolak.

“Hasil keputusan banding Irjen Ferdy Sambo sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PTUN itu hak konstitusinal setiap warga negara,” jelasnya.

Baca Juga  Sosok 08 di Mata Putra Sulung SBY

Petikan putusan sidang kode etik dan banding Irjen Pol Ferdy Sambo telah diserahkan ke pelanggar. Petikan putusan tersebut diterima langsung oleh Sambo. Di mana dua putusan tersebut menyatakan Sambo dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

“Petikan putusan PTDH FS hari ini sudah diserahkan kepada yang bersangkutan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/9).

Sementara itu terkait proses administrasi juga telah diserahkan kepada Biro SDM Polri dari Biro Pertanggungjawaban dan Profesi Polri. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kapolri terkait pemecatan Sambo.

“Yang jelas proses administrasi ini tidak akan merubah subtansi dari hasil putusan sidang kode etik yang suda PTDH kan yang bersangkutan,” jelasnya.

Baca Juga  Walikota Depok Kecam Aksi Terorisme

Sebelumnya, Mabes Polri resmi memutuskan menolak banding yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo. Dia sebelumnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Keputusan ini diambil Polri usai menggelar sidang komisi banding. Sebanyak 5 pimpinan sidang seluruhnya menolak permohonan banding tersebut.

“Satu, menolak permohonan banding pemohon banding. Dua, menguatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor EUT/74/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Ferdy Sambo,” kata Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto saat membacakan putusan sidang, Senin (19/9).

Sidang komisi banding ini dipimpin langsung oleh Agung. Sedangkan wakilnya Irjen Pol R Sigid Tri Harjanto. Kemudian 3 anggota lainnya adalah Irjen Pol Wahyu Widada, Irjen Pol Setyo Budi Mumpuni, dan Irjen Indra Miza.

Baca Juga  Menkraf Sandiaga Uno Dukung Ayodya Pala

Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang sudah digelar sebelumnya. Sehingga keputusan pemecatan Ferdy Sambo sebagai anggota Polri telah final dan tidak dapat digugat lagi.(JPC)