RILIS : Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (kiri), Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi  (tengah) dan didampingi Jaksa merilis tindak korupsi pembelihan lahan oleh PT APR di Limo Kota Depok, di Kejagung Jakarta Selatan, Kamis (22/9). KEJAGUNG FOR RADAR DEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Tabir dugaan korupsi pembelian lahan PT Adhi Persada Realti (APR) di Kelurahan/Kecamata Limo Kota Depok, akhirnya terbongkar. Kamis (22/9), Korps Adhyaksa pusat resmi menetapkan lima tersangka yang terlibat pembelian tanah sengketa yang dilakukan PT APR selaku anak perusahaan PT Adhi Karya, pada 2012 sampai dengan 2013. Setelah dihitung-hitung, Kejaksaan Agung (Kejagung) akibat tindak tecela itu negara dirugikan Rp85 miliar.

“Hari ini (Kemairn) kita tetapkan tersangka lima orang,” tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi, di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).

Menurut Kuntadi, PT APR telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) dan tanpa kajian dalam proses pengadaan tanah, di Jalan Raya Limo-Cinere seluas 20 hektar. Dengan pembelian tana senilai lebih dari Rp60 miliar, yang seolah-olah tanah tersebut milik PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC).

Padahal, tanah milik PT CIC hanya 11,2 hektar. Sehingga PT APR kembali menggelontorkan anggaran Rp25 miliar lebih, untuk roda pemasaran produk perumahan yang dibangun di atas lahan tersebut.  “Dengan dalih memasarkan produk pembangunan produk perumahan di tanah tersebut, kemudian kembali mengeluarkan dana Rp35 miliar lebih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Kuntadi.

Kejagung resmi menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh PT Adhi Persada Realti, anak perusahaan PT Adhi Karya pada 2012 sampai dengan 2013 dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menegaskan, penetapan status penyidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-35/F.2/Fd.2/06/2022 tanggal 6 Juni 2022. “Total kerugian negara dalam kasus ini Rp85 miliar lebih,” bebernya kepada Harian Radar Depok, Kamis (22/9).

Dia menyebutkan, ke lima tersangka tersebut adalah FF selaku Direktur Utama PT Adhi Persada Realti Tahun 2012, SU selaku Direktur operasional PT Adhi Persada Realti Tahun 2013, NFH selaku Direktur PT Cahaya Inti Cemerlang Tahun 2012, ARS selaku Direktur Utama PT Cahaya Inti Cemerlang dan VSH selaku Notaris.

“VSH kami tetapkan sebagai tersangka karena dia melanggar SOP dengan menangani transaksi jual beli lahan APR dan CIC, yang notabene di luar wilayah hukum VSH selaku notaris. Selain itu, VSH juga berperan sebagai pengatur alur aliran dana pembelian lahan ini,” terangnya.

Dia menambahkan, ke lima orang tersangka saat ini sudah di tahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. “Ke lima tersangka kami kenakan penahanan selama 20 hari guna mengembangkan penyidikan,” tegasnya.

Seperti diketahui, sambungnya, kasus dugaan korupsi ini berawal saat anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk yakni PT APR membeli tanah seluas 20 hektar di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, dan Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok dari PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC) pada 2012. Pembelian tanah tersebut untuk membangun perumahan atau apartemen.

Tanah yang dibeli PT APR itu ternyata tidak memiliki akses ke jalan umum dan harus melewati tanah milik PT Megapolitan. Bahkan, berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, masih ada bagian tanah yang tercatat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PT Megapolitan yaitu SHM nomor 46 dan 47 atas nama SBR.

Dalam perjalanannya, PT APR telah menyetorkan uang pembelian lahan yang masih belum jelas sertifikatnya kepada PT Cahaya Inti Cemerlang. Pembayaran itu dilakukan melalui rekening notaris dan diteruskan ke rekening pribadi Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Cahaya Inti Cemerlang dan dana operasional.

PT APR mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5316 atas nama PT APR seluas 1,2 hektar setelah melakukan pembayaran untuk seluruh lahan yang dibeli. Sementara itu, sisanya 18,8 hektar masih dalam penguasaan orang lain. “Ini namanya bermasalah,” kata dia.

Ketut menilai, sebagai anak usaha perusahaan berpelat merah, PT APR tidak perlu membayar seluruh uang yang disepakati sebelum sertifikatnya jelas. Sebab, PT APR memiliki standar operasional prosedur (SOP) pertanggungjawaban dalam setiap pengadaan. “Ada perjanjian, ada sertifikat hak milik jelas kepemilikannya, nah kalau dia tahu tidak jelas, kenapa dibayar? Kan itu permasalahannya,” tandas Ketut.(dra/rd)

Fakta dan Data Dugaan Korupsi Pembelian Lahan :

Kasus :

  • Pembelian lahan di Kecamatan Limo-Cinere

Tahun :

  • 2012-2013

Perusahaan :

  • PT Adhi Persada Realti (APR)
  • PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC)

Tersangka :

  • FF Direktur Utama PT APR Tahun 2012
  • SU Direktur Operasional PT APR Tahun 2013
  • NFH Direktur PT CIC Tahun 2012
  • ARS Direktur Utama PT CIC
  • VSH selaku Notaris

Peran :

  • VSH selaku notaris bertindak sebagai pengatur aliran dana korupsi pembelian lahan di Kelurahan Limo

Dana Pembebasan Lahan :

  • Rp60 Miliar lebih

Luas Lahan :

  • 20 Hektar

Luas  Lahan Resmi :

  • 11,2 Hektar

Dana Tambahan :

  • Rp25 Miliar lebih

Total Kerugian :

  • Rp 85 Miliar lebih

Status Tersangka :

  • Ditahan selama 20 hari

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar