Ilustrasi Peretas
ILUSTRASI: Ilustrasi peretas.
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, JAKARTA — Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data. Kemarin (14/9) pagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengumumkan pembentukan satgas tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan bahwa pelaku peretasan dengan nama anonim Bjorka telah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

Identifikasi dilakukan berdasar penelusuran dan penyelidikan yang tengah berjalan.

”Kami sudah punya alat untuk melacak gambaran siapa dan di mananya (Bjorka) itu,” ucap Mahfud.

Namun, dia tidak membeberkan secara lebih terperinci. Menurut dia, informasi yang sudah dimiliki BIN dan Polri belum bisa diumumkan kepada publik. Yang jelas, pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak tinggal diam.

Sejauh ini Mahfud menegaskan kembali bahwa Bjorka hanya menyebarluaskan data-data yang bersifat umum. Termasuk yang terkait dengan dokumen surat di istana. ”Perihal surat itu, sampai detik ini isinya belum dibobol,” jelas dia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, Bjorka bukan peretas yang benar-benar ulung.

”Yang disebut Bjorka itu sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh,” terangnya.

Meski demikian, lanjut Mahfud, kehadiran Bjorka menjadi alarm pengingat bagi semua pihak untuk lebih hati-hati. Siapa pun bisa menjadi sasaran ancaman siber. Selain itu, dia menyampaikan, berdasar hasil identifikasi, sejauh ini ada beberapa motif yang diduga mendorong Bjorka beraksi. Mulai motif ekonomi sampai politik.

Baca Juga  Dikira Tidur, Seorang Guru Meninggal Usai Mengajar Kaifiyat Perawatan Jenazah

”Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” kata dia.

Keterangan tersebut disampaikan Mahfud setelah mengadakan rapat bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

”Kami serius menangani masalah ini. Namun, publik atau masyarakat harus tenang,” tutur dia.

Selain menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada Senin (12/9), pembentukan Satgas Perlindungan Data dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan.

”Kami membuat Satgas (Perlindungan Data) untuk lebih berhati-hati karena dua hal,” ungkapnya. Pertama, terkait dengan kebutuhan membangun sistem yang lebih canggih. Kedua, berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan sebulan ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Menkominfo Johnny G. Plate mengingatkan seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) di sektor privat atau swasta agar betul-betul memastikan keamanan dan sistem data masing-masing. ”Karena itu kewajiban mereka,” katanya.

Johnny meminta PSE swasta memastikan teknologinya selalu di-update setiap saat. Mereka juga harus menjaga dan terus memperbaiki tata kelola sistem manajemen serta melibatkan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli. ”Kepada penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, jangan lengah,” tegasnya.

Baca Juga  Garuda Pertiwi Siap Terbang

Dia juga meminta mereka selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Dengan begitu, bantuan bisa diberikan ketika ada dugaan serangan siber.

Terpisah, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mengungkapkan, komisinya telah membentuk panitia kerja (panja) tentang kebocoran data. ”Pembentukan panja sudah diputuskan dalam rapat komisi I,” terangnya.

Melalui panja itu, komisi I akan berupaya mengurai berbagai persoalan terkait dengan kebocoran data yang sangat marak. Panja bakal melakukan pertemuan dengan pemerintah, akademisi, pakar, praktisi, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lain.

Panja juga akan membahas persoalan kebocoran data yang selama ini terjadi. Apa saja penyebab dan cara mengatasinya. Jangan sampai pemerintah hanya mengimbau agar para hacker tidak melakukan peretasan, tetapi tidak mencari solusi dari masalah tersebut.

Menurut politikus Partai Golkar itu, pembentukan panja menjadi bukti keseriusan komisi I dalam menyelesaikan kasus yang terus berulang. Kasus kebocoran data harus disikapi serius. Pemerintah harus melindungi data pribadi masyarakat. ”Pengamanan data harus betul-betul ditingkatkan,” tutur Dave.

Dia mengakui, komisi I dan pemerintah memang sudah menyusun RUU PDP yang segera disahkan menjadi undang-undang (UU). Namun, perangkat hukum itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada kebijakan turunan yang bisa dijalankan. Pemerintah harus membuat sistem pengamanan data yang baik serta meningkatkan kualitas SDM dan tingkat literasi masyarakat.

Baca Juga  Begini Mekanisme KPK dapat Izin Menyadap di UU Baru

Dave menuturkan, bukan hanya pemerintah yang melakukan pengamanan data pribadi. Masyarakat juga harus membantu upaya pemerintah. Salah satunya, masyarakat tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak lain.

”Masyarakat tidak boleh cepat tergiur dengan berbagai penawaran di media digital yang meminta data pribadi,” tegasnya.

Salah satu amanat dalam RUU PDP adalah pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Nanti lembaga tersebut bekerja langsung di bawah presiden.

Kemarin pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah memberikan pandangan soal itu. Menurut Lina, membuat lembaga baru tak lantas menyelesaikan masalah. Dalam konteks perlindungan data pribadi, dia menyatakan bahwa sudah ada BSSN serta Kemenkominfo. Dua instansi tersebut sudah cukup untuk mengamankan data masyarakat dari serangan peretas. Dia justru khawatir jika terlalu banyak lembaga atau badan sejenis. Yang bisa terjadi nanti malah saling lempar tanggung jawab.

Lina mengungkapkan, di tengah serangan peretas atas nama Bjorka, publik baru saja disuguhkan saling lempar tanggung jawab di internal pemerintah. Yaitu, antara Kemenkominfo dan BSSN.

”Kejadian seperti itu jangan terulang kembali,” pungkasnya. (jpc)