CERIA : Anggota DPRD Jawa Barat, Rizki Apriwijaya saat bersama group marching band SDN Sukamaju 2 di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. RICKY/RADARDEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Anggota DPRD Jawa Barat, Rizki Apriwijaya menilai anggaran untuk siswa SMA Rp150 ribu per bulan masih belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan sekolah, khususnya SMA yang menjadi kewenangan provinsi.

“Pungutan di sekolah negeri sudah lama ditiadakan. Bagi sekolah yang melanggar akan diberi sanksi berat. Beragam upaya pemerintah telah dilaksanakan demi terwujudnya program belajar memihak masyarakat ini,” tutur Rizki Apriwijaya

Hingga saat ini, sambung Rizki Apriwijaya, untuk menutupi dana yang dikeluarkan sekolah, pemerintah mengupayakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana alokasi khusus (DAK), kucuran alokasi dana dari APBN juga APBD dan lain sebagainya.

“Semua dana yang terkumpul secara teori sudah mencukupi kebutuhan sekolah untuk melaksanakan fungsinya, mencerdaskan anak bangsa. Namun, nyatanya anggaran yang disiapkan tidak mencukupi operasional sekolah,” sambung Rizki Apriwijaya.

Kampanye Gubernur untuk menggratiskan sekolah negeri, lanjut dewan Dapil Jabar VIII (Kota Depok-Kota Bekasi) ini, pada kenyataannya masih ada gap yang cukup besar, sehingga tidak mencukupi operasional tiap sekolah.

“Saat itu per bulan per siswa Rp150 ribu, itu bisa diterapkan saat pandemi Covid-19, karena tidak ada pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, saat pandemi mereda, PTM sekolah mulai aktif, akhirnya operasional kurang mencukupi. Sehingga, meminta pungutan melalui Komite Sekolah,” beber Rizki Apriwijaya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena dana pendidikan di Jawa Barat masih belum cukup untuk memenuhi operasional di setiap sekolah. Dengan jumlah total 852 sekolah negeri di bawah kewenangan Pemprov Jabar. “Dana pendidikan yang ada masih belum mencukupi untuk kebutuhan pendidikan,” ujar Rizki Apriwijaya.

Politikus milenial Partai Gerindra ini pun mengungkapkan, anggaran pendidikan di Jawa Barat mencapai Rp 10.120.390.546.914 atau Rp 10 triliun. Dengan rincian Rp 7.488.378.895.634 atau Rp 7,488 triliun dana yang bersumber dari APBN melalui DAK dan DAU, serta Rp 2.632.011.651.280 atau Rp 2,632 triliun yang berasal dari APBD Jabar.

“Dari 2,632 triliun itu, Pemprov Jabar diketahui menggelontorkan anggaran untuk biaya operasional pendidikan daerah (BOPD) senilai Rp 1.119.093.435.000 atau Rp 1,119 triliun. Sementara, berdasarkan data Disdik Jabar, total jumlah siswa untuk tingkat SMA/SMK dan SLB mencapai 1,9 juta jiwa,” ungkap Rizki.

Ia pun menjabarkan, hasil perhitungan dari Dewan Pendidikan Jabar yang menyebut biaya operasional sekolah membutuhkan anggaran setara Rp 6 juta untuk satu anak per tahunnya.

“Tentunya, jika dibandingkan dengan anggaran yang ada, BOPD itu hanya cukup untuk mengcover biaya Rp2 juta bagi setiap siswa per tahunnya. Artinya masih ada gap cukup besar, makanya ada namanya biaya untuk sumbangan atau pungutan di sekolah,” terang Rizki Apriwijaya.

Karena kurangnya anggaran, ia mengungkap praktek iuran dengan tajuk sumbangan sekolah lalu muncul dan dibebankan ke orang tua siswa. Tentunya, hal ini bertolak belakang dengan program sekolah gratis yang didengungkan pemerintah

Sehingga, Rizki Apriwijaya mendorong Pemprov Jabar untuk mengkaji ulang mengenai skema pembiayaan pendidikan sekolah berstatus negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selain memang, sekolah pun dituntut untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggarannya, termasuk disampaikan kepada orang tua.

“Agar sistem dan aturan pendidikan harus diperbaiki. Bahkan, anggaran untuk pendidikan dapat ditambah, sehingga dapat mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan gratis bagi Jabar. Seperti Nomenklatur dana BOS, hingga pemenuhan anggaran dana pendidikan. Sesuai UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD,” pungkas Rizki Apriwijaya. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah